Jakarta – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merevisi sistem premi untuk penjaminan dana di perbankan ke sistem Premi Diferensial (SPD). Dengan demikian, LPS tidak lagi memukul rata iuran premi di level 0,2% dari dana pihak ketiga (DPK), tetapi menurut ukuran risiko bank berkisar 0,15%-0,35% dari DPK.
Kepala Eksekutif LPS, Mirza Adityaswara mengatakan, perubahan sistem iuran ini seiring dengan tingginya aset dan pertumbuhan simpanan sehingga menimbulkan kenaikan risiko di sektor perbankan. "Pengaturan SPD ini memiliki dua kriteria pengenaan premi bagi bank, yaitu kriteria kuantitatif dan kriteria kualitatif," ujar Mirza di Kantor Pusat LPS Equity Tower, Jakarta, Selasa (16/4).
BERITA TERKAIT
Dia menerangkan, untuk kriteria kuantitatif, bank akan dilihat melalui rasio-rasio keuangan pokok bank yang mewakili aspek permodalan, aspek kualitas asset, aspek rentabilitas, dan aspek likuiditas. Sedangkan kriteria kualitatif akan mengukur bank dari sisi tingkat kesehatan bank berupa peringkat komposit berdasarkan risk-based bank rating (RBBR) yang ditetapkan pengawas bank dan penilaian ketaatan terhadap program penjaminan oleh LPS.
"Besarnya premi yang dibayarkan sebesar 0,15% untuk kelompok bank dengan skor terbaik, dan 0,35% untuk kelompok bank dengan skor terendah," sebut Mirza.
Direktur Penjaminan dan Manajemen Risiko LPS, Salusra Satria menambahkan, LPS membagi atau mengelompokan bank didasarkan atas lima kelompok bank. Adapun kelima kelompok bank tersebut adalah kelompok bank sangat kecil, bank kecil, bank menengah, bank besar, dan bank sangat besar. Premi sebesar 0,15% hingga 0,35% tersebut berlaku untuk rentang waktu satu tahun.
Dalam penerapan SPD ini, LPS memberi masa transisi selama 1 tahun hingga resmi diterapkan pada 2015. "Pada masa transisi ini, LPS akan menerapkan sistem flat premium dan memberlakukan kewajiban melakukan self assessment kepada bank untuk perhitungan SPD yang akan dilaporkan kepada LPS," ujarnya. Industri perbankan terus tumbuh dengan total aset mencapai Rp 4.251 triliun dan pertumbuhan simpanan sebesar 15,9 persen per Desember 2012.
Sesuai pasal 15 UU LPS, sistem premi dapat diubah menjadi sistem premi diferensial, apabila memenuhi beberapa kriteria. Pertama, perbedaan tingkat premi terendah dan tertinggi tidak melebihi 0,5%. Kemudian harus melalui proses konsultasi dengan DPR. Apabila disetujui, maka SPD tersebut harus diperkuat dalam bentuk Peraturan Pemerintah.
"Hari ini kita mulai konsultasi dengan perbankan terkait premi diferensial ini. Nanti setelah dapat input dari industri, tentu kami akan melakukan pembicaraan lagi dengan pemerintah, baru kami bicarakan dengan senayan (DPR)," imbuh Mirza.
Sebelumnya, Mirza pernah memaparkan bahwa SPD ini akan ditetapkan berdasarkan peringkat, yang pembobotannya berdasarkan dua hal, yaitu sebesar 60% atau 70% menurut hitungan LPS, dan 30% atau 40% sisanya dari peringkat perbankan di regulator, dalam hal ini nantinya dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Sebelum menerapkan premi diferensial secara efektif, yang ditargetkan bisa dilakukan pada tahun 2015, LPS akan memberikan masa penyesuaian bagi industri perbankan selama 1,5 tahun untuk melakukan self assesment atau penilaian secara sendiri terhadap penerapan manajemen risikonya.
Sampai saat ini, sekurangnya terdapat 24 negara yang telah menerapkan SPD, yaitu Argentina, Kanada, Kolumbia, Marshal Islands, Micronesia, Belanda, Nikaragua, Nigeria, Peru, Polandia, Portugal, Rumania, Singapura, Swedia, Taiwan, Amerika Serikat, dan Uruguay.

















