SURABAYA, Stabilitas– Pemerintah Pusat bersama sembilan Pemerintah Daerah telah mematangkan persiapan pilot project Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Balai Latihan Kerja (BLK). Pilot project ini dilaksanakan Kemenko Perekonomian dengan menggandeng pemerintah daerah di 8 provinsi (Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan) dan 1 kabupaten (Lampung Barat).
“Hingga akhir Maret 2019 nanti, kita akan melaksanakan 6 kali workshop penyusunan kurikulum dan modul Training of Trainer (ToT). Di kali pertama ini, kita fokus pada sektor pariwisata dengan kompetensi keahlian usaha perjalanan wisata, kuliner, dan fashion,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Rudy Salahuddin, Selasa (19/2/2019) di Surabaya.
Sebagai informasi, dalam Roadmap Kebijakan Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 2017-2025, pemerintah pusat menitikberatkan 6 sektor prioritas, yaitu, agribisnis, manufaktur, pariwisata, tenaga kesehatan, ekonomi digital, dan pekerja migran. Dengan mengacu pada sektor prioritas tersebut, pemerintah daerah mengusulkan 15 kompetensi dalam pilot project berdasarkan keunggulan dan kebutuhan daerah, yaitu, perjalanan wisata, seni lukis, kuliner, seni ukir, fashion, kriya logam dan perhiasan, mekatronik, migas, elektronika industri, pengelasan kapal, nautika, teh, kopi, sawit, dan kakao.
Sebelumnya, pemerintah juga telah melaksanakan pilot project SMK Kopi di SMK PPN Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat, dan Revitalisasi BLK Kulon Progo dalam rangka menyiapkan pemenuhan tenaga kerja untuk mendukung operasional Bandar Udara New Yogyakarta International Airport.
“Pemda bukan pada posisi sebagai objek, tetapi sebagai subjek atau pelaku dari pilot project ini. Ujung tombak keberhasilan pendidikan dan pelatihan vokasi adalah Pemda karena kewenangan SMK dan BLK ada pada mereka,” tegas Rudy Salahuddin.
Ia menerangkan, langkah awal dalam mendorong perbaikan kualitas vokasi adalah melalui penyusunan kurikulum yang mampu menjawab kebutuhan Industri dan sesuai dengan tantangan global. Kemudian, dilanjutkan dengan menyiapkan guru/pelatih/instruktur dari industri yang mampu mengajarkan kurikulum tersebut.
“Penyusunan kurikulum dan modul ToT dilakukan bersama-sama SMK, BLK, dan Industri sebagai pengguna lulusan pendidikan vokasi. Proporsi ideal kurikulum, haruslah bobot praktik lebih besar dibandingkan teori,” kata Rudy.
Selain itu, hal yang perlu menjadi perhatian adalah penyusunan lokasi pembelajaran yang menggunakan industri sebagai tempat kerja praktik. Dengan demikian, siswa lulusan SMK sudah terbiasa dengan suasana dunia kerja yang nyata.
“Kita targetkan pada tahun ajaran baru di Juli 2019 nanti, kurikulum yang telah kita susun ini dapat dijalankan,” tuturnya.
Rudy pun berharap, jika desain dalam pilot project di 9 daerah ini dapat diimplementasikan dengan optimal, dapat mampu diterapkan secara nasional.
“Saya berharap ini bisa dibakukan oleh Kemendikbud sehingga bisa diterapkan secara nasional. Semoga upaya untuk mempercepat peningkatan kualitas SDM Indonesia melalui Pendidikan dan Pelatihan Vokasi ini dapat berjalan lancar,” pungkasnya.
Sementara Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Hudiyono menyampaikan, pihaknya juga mengupayakan percepatan tenaga terampil. Di pendidikan formal, Jatim terus memperbaiki kualitas SMK dan akan menerapkan 2 jam tambahan dalam seminggu tentang pelajaran vokasi di SMA. Kemudian di sisi non formal, Pemda Jatim memiliki program “SMK Mini”, yaitu program vokasional yang ada di Pondok Pesantren. Selain itu, ada pula penerapan kurikulum berstandar Jerman, kerja sama dengan perguruan tinggi dan industri, dan lainnya.
“Sebagai provinsi yang memiliki jumlah SMK terbanyak kedua setelah Jawa Barat, kami akan meningkatkan kualitas sekaligus mengurangi disparitas mutu. Semua harus merata,” jelas Hudiyono. Hadir pula dalam kesempatan ini antara lain perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perindustrian, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, Badan Standar Nasional Pendidikan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, serta para ahli dalam penyusunan Kurikulum untuk Kompetensi Sektor Pariwisata.
.jpg)
