Perusahaan-perusahaan negara ibarat raksasa yang terus terlelap, memiliki aset besar namun minim perannya kepada negara maupun kepada perekonomian. Harapan mulai timbul untuk membangunkan raksasa tersebut di saat Dahlan Iskan menerapkan rencana besarnya.
Oleh : Ainur Rahman
Sejak Dahlan Iskan menggantikan Mustafa Abubakar sebagai menteri yang mengurusi badan usaha milik negara banyak optimisme merebak di berbagai kalangan. Itu tidak terlepas dari banyaknya terobosan kebijakan dan langkah kongkrit dari sang mantan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara itu.
Dahlan yang dilantik jadi orang nomor satu di kementerian yang membawahi perusahaan-perusahaan negara itu pada 19 Oktober lalu diakui telah membuat gerak BUMN menjadi lincah. Dia banyak menyederhanakan jalur pengambilan keputusan yang sebelumnya begitu rumit di perusahaan negara.
Bahkan dua bulan setelah dilantik, pria yang juga memiliki sebuah kelompok media ini mengemukakan mimpi besarnya untuk membuat BUMN Indonesia meraksasa dan disegani. “Saya punya rencana besar mewujudkan BUMN yang kuat dan mampu mengalahkan swasta,” kata Dahlan.
Apa saja mimpi besarnya itu? Setidaknya ada tiga yang bakal menjadi perhatian khusus dari sang menteri untuk membesarkan BUMN yang saat ini berjumlah 141 perusahaan. Dahlan ini memiliki BUMN sektor properti yang besar, BUMN sektor pangan yang handal, dan BUMN sektor transportasi yang mumpuni.
Dengan total aset Rp2.500 triliun, pendapatan sebesar Rp1.129 triliun dan laba bersih Rp93 triliun, dividen yang disetorkan BUMN kepada negara hanya Rp26,5 triliun.
Banyaknya aset-aset yang tak produktif dan hanya jadi sumber biaya dinilai sebagai pokok penyebabnya. Jika aset yang tidak produktif tersebut dijumlahkan, angkanya mencapai sekitar Rp500 triliun, lebih besar dari pemasukan BUMN tiap tahunnya.
Inilah yang menjadi sumbu pemikiran dibutuhkan sebuah BUMN khusus properti. Saat ini terdapat sejumlah BUMN yang memang sudah mengurus properti, baik itu yang memang menjadi inti bisnisnya seperti Perum Perumnas, PT Pembangunan Perumahan (PP), maupun yang lini bisnisnya mengembangkan properti seperti PT Adhi Karya, dan Wijaya Karya. Sementara BUMN yang khusus menangani aset yaitu Perusahaan Pengelola Aset (PPA) termasuk semua aset BUMN yang tidak produktif.
Walaupun pengelolaan aset diserahkan kepada PPA namun sayangnya belum ada BUMN yang memang khusus ditunjuk untuk mengelola aset tidak produktif. Padahal ada tujuh BUMN yang aset tidak produktifnya paling besar dibanding BUMN lain dan saat ini ditangani PPA. Mereka adalah PT Pertamina, Perum Bulog, PT Kereta Api Indonesia, PT Perkebunan Nusantara II dan VIII dan PT Pos Indonesia. “Ini harus segera kita benahi,” kata Dahlan.
Jika aset tidak produktif ini dikelola dengan baik tentu beban negara akan banyak berkurang. Selain itu, pengelolaan itu bisa menjadi langkah pembenahan agar aset tersebut bisa lebih produktif untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu pendirian BUMN properti yang khusus menangani aset tak produktif dianggap sebagai langkah mujarab. “Saat ini banyak aset BUMN yang masuk kategori menganggur (idle) sehingga jika disatukan akan dapat memberikan nilai tambah yang cukup besar,” kata Dahlan.
Untuk merealisasikan rencana, Kementerian BUMN sudah menyiapkan dua perusahaan untuk menangani BUMN sektor properti yaitu yaitu Perum Perumnas dan PT KAI.
Perum Perumnas ditunjuk karena dianggap sesuai dengan basis usahanya. Karena itu, Perumnas layak didorong agar menjadi perusahaan yang tidak saja sebagai penyedia rumah untuk rakyat tapi juga mengelola properti BUMN.
Sedangkan PT KAI sengaja dipilih untuk mengelola BUMN khusus ini karena banyak properti miliknya yang menganggur (idle) dan nilainya asetnya cukup besar. Jadi nantinya PT KAI akan banyak meraup dana dengan mengelola properti bukan dari penjualan tiket. “Sudah saatnya perusahaan ini mengubah paradigma bisnisnya agar bisa menjadi perusahaan yang lebih sehat sehingga mampu meningkatkan layanan kepada publik,” imbuh Dahlan lagi.
Dengan membangun BUMN properti, diharapkan perusahaan ini nantinya bisa menjadi perusahaan raksasa di bidangnya dan bisa menjadi salah satu perusahaan terkemuka di dunia. Mantan Dirut PLN ini ingin meniru apa yang berlaku di negara-negara maju yaitu selalu ada satu sampai lima perusahaan bidang properti dari deretan perusahaan-perusahaan terbesar di negara tersebut.
Ide pembentukan BUMN properti mendapat dukungan, salah satunya dari Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, Ali Tranghada. Pengelolaan aset-aset tidak produktif dari BUMN itu diharapkan akan bisa membuka peluang pemenuhan kebutuhan hunian untuk rakyat berpenghasilan rendah.
“Sebesar lima persen saja tanah-tanah tak produktif BUMN itu dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat berpenghasilan rendah (maka itu sudah sangat bagus). Misalnya untuk penyediaan tanah untuk rusun murah di perkotaan,” ujar Ali.
Untuk itu, sebaiknya terlebih dulu dipastikan adanya komitmen dari BUMN yang akan dilebur menjadi BUMN properti untuk bisa menggunakan tanah-tanah yang tak produktif kelolaan mereka demi pengadaan hunian bagi masyarakat.
Meski demikian menurut dia, jika nantinya terbentuk BUMN properti, badan otonomi perumahan sebaiknya tetap ada agar konsentrasi kepentingan bisa dipisahkan. BUMN yang saat ini sudah menangani properti seperti Perumnas, menurut Ali bisa dilebur ke BUMN properti atau terlepas tersendiri sebagai badan perumahan nasional.
Mengingat pentingnya ide pembentukan BUMN properti sangat besar dampaknya, maka Ali berharap pemerintah serius merealisasikannya. “Ide pembentukan BUMN properti jangan hanya omong doang dari menteri mengingat banyaknya aset yang idle itu. Jadi kita tunggu kerja kongkritnya,” kata Ali.
Pangan dan Transportasi
Selain membangun BUMN properti yang kuat, mimpi Dahlan yang lain adalah BUMN pangan dan transportasi yang besar. BUMN pangan yang kuat dinilai sangat dibutuhkan negara ini demi menjaga ketahanan bahan-bahan pokok dari kemungkinan krisis pangan.
“Selama ini dalam kondisi normal kita masih mengimpor beras karena ketergantungan dari negara lain. Bagaimana jika Thailand, Vietnam, India, dan China tiba-tiba tidak bisa memenuhi permintaan beras dari Indonesia. Ini bisa membuat kita kesulitan pangan,” kata Dahlan di lain waktu.
Indonesia memang kerap mengalami kekurangan komoditas-komoditas pangan seperti beras, gula, garam dan beberapa bahan makanan lain. Tak pelak kondisi itu membuat pemerintah selalu memutuskan untuk mengimpor komoditas-komoditas tersebut sebagai langkah pintas memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Saat ini BUMN sejatinya sudah memiliki beberapa BUMN yang bergerak di sektor pangan. Karenanya langkah sinergi harus dilakukan jika ingin membuat perusahaan-perusahaan negara di bidang pangan itu bisa mencukupi kebutuhan nasional.
Dahlan tampaknya akan mensinergikan tiga BUMN yaitu Sang Hyang Seri, Pertani, dan Pusri terutama agar bisa mencetak 1 juta hektare lahan baru pertanian hingga 2014 demi memenuhi kebutuhan beras. “BUMN akan turun tangan dengan pendekatan korporasi untuk menyelesaikan berbagai kendala dalam pengembangan ketahanan pangan,” tukas dia.
Sementara itu dalam bidang transportasi, Dahlan akan membangun industri kapal pengangkut komoditi untuk bahan bakar minyak (BBM), minyak sawit, dan batu bara. “Sinergi BUMN di sektor transportasi dapat dilakukan antara PT Bukit Asam, dan BUMN perkapalan lainnya. Selama ini BUMN terlalu banyak yang menyewa kapal hingga triliunan rupiah untuk mendistribusikan hasil komoditi,” ujar Dahlan.
Apa yang sudah diutarakan Dahlan memang masih menjadi rencana di atas kertas hingga saat ini. Namun melihat visinya dan rekam jejaknya selama memimpin perusahaan listrik negara, tampaknya tak berlebihan kalau masyarakat menaruh keyakinan besar pada mimpi-mimpi Dahlan. Jika tidak, kapan lagi kita memiliki BUMN yang kuat? SP
.jpg)
