JAKARTA, Stabilitas.id – Upaya yang besar dibutuhkan untuk mendorong pelaku UMKM naik kelas dan masuk ke dalam rantai pasok usaha besar.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia terkait pemberdayaan wirausaha UMKM.
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki dalam acara Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas yang dilaksanakan di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta, pada Senin (3/10/22). MenKopUKM pun menawarkan kemitraan ini bukan program seperti bapak asuh atau CSR.
“Di Indonesia baru 4,1 persen UMKM kita masuk ke global value chain. UMKM di Jepang, Korea Selatan, hingga Tiongkok sudah menjadi bagian dari industrialisasi. UMKM yang memasok komponen industri. Kalau di kita belum seperti itu,” ungkap MenKopUKM Teten Masduki.
Menteri Teten menambahkan, para pelaku UMKM juga membutuhkan inkubator untuk pendampingan secara kontinu. Dengan inkubasi bisnis, pelaku usaha besar dikatakan dapat mengembangkan rencana bisnis bagi para pelaku UMKM.
“Jadi produk UMKM bisa masuk yang berbasis inovasi dan teknologi. Kalau enggak, nanti UMKM kita hanya akan menjadi ekonomi subsisten yang hanya memenuhi kebutuhan sendiri dan sulit naik kelas,” lanjut Menteri Teten.
Menurutnya, saat ini Pemerintah memiliki ekosistem yang lengkap untuk mendorong UMKM naik kelas, seperti akses pembiayaan yang mendorong kredit perbankan untuk UMKM menjadi 30 persen di 2024.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan perusahaan swasta dan pemerintah berperan krusial dalam memperkuat UMKM. Menurutnya, gerakan ini akan menjadi permulaan bagi perusahaan untuk menjalin kemitraan inklusif atau kemitraan melekat pada UMKM, termasuk petani dan nelayan di seluruh Indonesia.
“Dengan demikian peran perusahaan akan terlihat yakni transfer teknologi, membuat akses pembiayaan, memberi bantuan distribusi hasil pertanian, dan membuka akses pasar baik nasional maupun ekspor,” ungkap Arsjad.
Ia mengharapkan upaya ini dapat mendorong formalisasi bagi UMKM. Dari sisi informal dapat didorong menjadi formal dan dapat memperluas akses pembiayaan bagi UMKM.
“Ujungnya akan mengembangkan UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutup Arsjad.***
