Sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membangun koneksi nasional akan menekan biaya logistik untuk memacu pertumbuhan. Meski demikian pemerintah tetap diminta membenahi pelabuhan, jalan dan jembatan sebagai infrastruktur yang penting demi menyambut ASEAN Economic Community 2015.
Oleh : Ainur Rahman
Semakin cepat, semakin baik. Dalam iklim bisnis modern kecepatan memang menjadi kata kunci untuk memenangkan persaingan. Dalam konteks ini Indonesia memang masih perlu banyak berbenah.
Sebagai negara maritim dengan ribuan pulau, Indonesia memiliki tantangan yang tak ringan dalam upaya keterhubungan antardaerah maupun antarpulau atau biasa disebut interkoneksi. Masalah yang mendera adalah infrastruktur yang minim, dan kalaupun ada infrastrukturnya masih buruk, terutama di wilayah-wilayah luar pulau Jawa, terlebih di kawasan timur Indonesia.
Lihat saja fasilitas pelabuhan di Indonesia. Minimnya fasilitas dan infrastruktur, ditambah lagi dengan ketiadaan konektivitas mengakibatkan biaya transportasi dan logistik menjadi mahal. Kondisi itu yang menjadi biang kerok melambungnya harga-harga barang jika sudah sampai di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat ekonomi.
Belum lagi truk-truk pembawa barang harus mengantre berjam-jam bahkan berhari-hari sebelum masuk ke pelabuhan dan menaiki kapal. Tidak cukup sampai di situ kapal-kapal pembawa truk lebih banyak berdiam di dermaga daripada berlayar karena waktu tunggu giliran bongkar muat yang lama.
Bahkan kapasitas pelabuhan seperti Tanjung Priok yang merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia sudah tidak memadai lagi untuk melayani truk-truk dan kapal-kapal yang jumlahnya terus meningkat. Hal itulah yang mengakibatkan waktu bongkar bisa berhari-hari padahal itu bisa dipersingkat menjadi tiga atau empat hari saja.
Pemerintah bukannya tidak sadar akan kenyataan itu. Apalagi jika memperhitungkan waktu penerapan pasar bebas ASEAN yang makin dekat. Jika ingin bersaing dan tidak ingin menjadi penonton dalam liberalisasi kawasan Asia Tenggara pada 2015, maka perbaikan transportasi dan logistik mutlak dilakukan.
“Dalam empat tahun ke depan, pelaku usaha dan jaringan logistik nasional harus berupaya agar lebih kompetitif di sektor ini dengan menekan biaya logistik,” kata Deputi Menteri Negara BUMN Bidang Usaha Logistik dan Infrastruktur Sumaryanto Widayatin.
Dalam kondisi terbelit oleh minimnya koneksi antarmoda transportasi, keinginan pemerintah itu jelas tidak akan bisa terlaksana. Mau tidak mau pemerintah harus bertindak memperbaiki kondisi itu.
Jika hal itu tidak dilakukan maka biaya logistik di Indonesia yang paling mahal jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara akan meruntuhkan daya saing produk nasional sekaligus memberangus industri dalam negeri. Saat ini biaya logistik di Indonesia mencapai 30 persen dari biaya produksi dan menyerap 24 persen dari total produk domestik bruto (PDB). Sementara negara maju yang menjadi tolak ukur kemajuan ekonomi seperti Amerika Serikat atau negara berkembang lainnya seperti Vietnam, Thailand, Malaysia dan China sudah mencapai 10 persen, bahkan lebih rendah lagi.
Belum lagi jika dilihat dari indeks logistik. Tahun ini peringkat indeks logistik Indonesia berada pada urutan ke-75, jauh sekali perbedaannya dengan peringkat Singapura yang menempati posisi kedua.
Lalu apa yang akan dilakukan pemerintah untuk mengurai hal itu? Tampaknya pemerintah menyiapkan langkah yang paling mungkin untuk diterapkan secepatnya: membereskan sistem informasi dan dokumentasi terkait logistik yang selama ini memakan waktu yang cukup lama.
Maka dari itu, pemerintah melalui kesepakatan beberapa badan usaha milik negara membentuk Indonesia Logistic Community Services (ILCS) pada bulan lalu. ILCS ini adalah layanan logistik secara elektronik yang berbasis soft infrastructure.
Layanan ini bertujuan mewujudkan konektivitas nasional untuk mendukung pencapaian tiga objektif konektivitas nasional secara serempak yaitu menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan, menghubungkan daerah tertinggal, dan menghubungkan daerah terpencil.
Selain itu, sistem tersebut harus memenuhi dua hal utama. Pertama, harus dapat mengurangi biaya, waktu, transaksi dan mendapat kualitas yang lebih terjamin bagi barang dan jasa. Kedua, pembentukan sistem informasi harus terintegrasi mulai dari pengumpul, pengolah, penyimpan dan penyebar informasi kepada setiap stakeholder yang dilandasi kepercayaan. Hal itu dilakukan dengan mendukung kinerja dari produktivitas masing-masing anggota dalam mata rantai sistem logistik dan transportasi di Indonesia.
“Dengan kerjasama ini kami harapkan bisa menekan biaya logistik hingga 15 persen,” kata Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II RJ Lino.
Pelindo sebagai penyedia dan pelaksana jasa terkait pelabuhan yang mempunyai hubungan dengan penyedia dan pelaksana jasa tersebut di seluruh dunia tentunya memiliki tanggung jawab khusus dalam program tersebut.
“ILCS akan menjadikan Indonesia mampu bersaing dalam kegiatan perdagangan di dunia internasional, di sisi lain ILCS akan semakin mempersempit kesenjangan kemakmuran antara satu daerah dengan daerah lain,” kata Lino.
BUMN lain yang tak kalah penting perannya dalam program tersebut adalah PT Telkom. Sebagai perusahaan yang bisnis utamanya telekomunikasi dan information (IT), Telkom tentu harus memberikan dukungan terkait dengan penggunaan IT demi pengembangan ILCS.
Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah menuturkan dalam kerjasama ini pihaknya bertugas akan mempermudah sistem operasional pada pelabuhan. “Kami memiliki jaringan infrastruktur telekomunikasi berupa jaringan backbone yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong sistem komunikasi dan informasi sehingga mempermudah arus barang dan jasa di Pelindo,” kata dia.
Dengan apiliasi yang disiapkan maka akan memudahkan pengguna layanan logistik baik dalam maupun luar negeri, memonitor dan mengatur dengan baik aliran barang, aliran dokumen dan pembayaran, serta melakukan tata kelola aset (seperti kapal, truk, cargo, kontainer) dengan mudah, murah dan aman.
Selain Pelindo dan Telkom, ada 14 BUMN lagi yang berkomitmen untuk menekan tingginya biaya transportasi dan bidang logistik nasional melalui ILCS itu.
INFRASTRUKTUR KERAS
Meski sudah membangun infrastruktur yang bersifat lunak dengan membentuk ICLS, pemerintah diminta tidak lantas melupakan pembangunan infrastruktur keras seperti jembatan, pelabuhan yang layak dan memadai dan jalan. Pembangunan infrastruktur itu akan menekan biaya transportasi dan logistik yang harus dibayar oleh pelaku usaha.
“Mahalnya biaya logistik akan menjadi beban dunia usaha dan merupakan salah satu sumber ekonomi biaya tinggi yang bisa membuat industri nasional kehilangan daya saing. Hanya ada satu jalan untuk mengatasi permasalahan tersebut, dengan mempercepat pembangunan infrastruktur,” jelas Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sofjan Wanandi.
Ke depan dia berharap pemerintah lebih fokus pada peningkatan jaringan distribusi guna menunjang pengembangan logistik nasional. “Kalau masalah logistik tertata dengan baik, sektor industri dan perdagangan pun akan bergerak maju,” ujar Sofjan.
Pemerintah memiliki anggaran besar untuk pembangunan infrastruktur tahun ini yaitu Rp1.200 triliun. Meski demikian pelaksanaannya hingga kini belum optimal padahal dari tahun ke tahun anggarannya selalu meningkat. Namun, pembangunan infrastruktur logistik seperti jalan di tempat, tidak ada kemajuan yang berarti.
Selain itu, jalur-jalur distribusi untuk kelancaran suplai bahan pokok masyarakat juga sering terganggu akibat jalan rusak. “Ini semua high cost yang menjadi beban dunia usaha,” tegas Sofjan.
Jika ini tidak dibenahi segera, jangan mimpi Indonesia bisa berbicara banyak dalam liberalisasi ASEAN 2015. SP
.jpg)
