JAKARTA, Stabilitas.id — Pengamat ekonomi Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat menegaskan bahwa dalam evaluasi musibah KRI Nanggala, anggaran pertahanan 2021 yang dikelola Menhan Prabowo belum fokus modernisasi Alutsista Indonesia.
“Melihat musibah KRI Nanggala dan ketiadaan deep sea rescue nasional menunjukan Indonesia belum memiliki sistem ketahanan yang kompetitif dibandingkan negara tetangga. Ini disebabkan anggaran Indonesia jauh lebih kecil dari rata-rata dunia. Anggaran pertahanan Indonesia 2021 sebesar Rp137.3 triliun atau hanya sekitar 0.77% dari PDB 2021 (asumsi PDB 2021 Rp 17.656 T). Anggaran pertahanan Indonesia tersebut dibawah standar minimal 1,2%, bahkan negara-negara maju memiliki anggaran pertahanan di atas 3% dari PDB yaitu AS 3,2%, Rusia 3,9%, Arab Saudi 8,8%, Israel 4,3% dan Singapura 3.5% PDB,” ujar Hidayat.
Dia melihat anggaran peremajaan alutsista melalui Kemenhan sudah dinaikan dari tahun ke tahun. namun kenaikannya too little dan too slow.
“Sebut saja misalnya tahun 2020, anggaran Kemenhan telah mencapai Rp 131,2 triliun. Alokasi anggaran ini sudah naik Rp 21,6 triliun dari tahun 2019 yang sebesar Rp 109,6 triliun. Anggaran tahun 2021 sudah naik menjadi 137.3 triliun. Anggaran 2021 kini sudah menjadi Rp137,3 triliun. Namun secara rerata kenaikan tersebut too little dan too slow sehingga tidak dapat diandalkan untuk perubahan modernisasi alutsista yang diharapkan publik,” tambahnya.
Hidayat berharap ada upaya pemerintah melakukan peremajaan alutsista yang lebih terencana terhadap perangkat perang yang prioritas perlu diupgarde.
“Sementara ini, belum ada laporan yang publik ketahui, berapa banyak kapal atau pesawat yang usianya sudah melampaui yang perlu diganti, Ini publik gelap sehingga tidak bisa mengawasi penggunaan anggarannya,” ujar Hidayat.
Hidayat menegaskan perlunya transparansi anggaran pertahanan. Sebab, lanjtnya, saat ini transparansi dan akuntabilitas menjadi masalah terbesar dalam pengadaan alutsista di Kemenhan. “Publik belum pernah mendapatkan informasi utuh dan menyeluruh sehingga publik berkesimpulan bahwa pengadaan Alutsista sudah dalam penggunaan yang benar. Harus diakui, publik tidak mengetahui banyak bagaimana penggunaan anggaran di Kemenhan dikelola,” tutupnya.
.jpg)
