Stabilitas.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dan integritas di sektor jasa keuangan guna menjaga kepercayaan publik serta mendukung kemajuan industri keuangan nasional.
Pesan tersebut disampaikan Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Wattimena, dalam kegiatan OJK Mengajar bertema “Penerapan Tata Kelola di Sektor Jasa Keuangan” yang digelar di Universitas Lampung (UNILA), Jumat (24/10).
“Melalui berbagai kebijakan, OJK menanamkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik agar lembaga jasa keuangan tetap sehat, melindungi dana masyarakat, serta menjaga kepercayaan publik,” ujar Sophia.
Ia menekankan, kebijakan yang kuat harus diiringi dengan struktur tata kelola terintegrasi di seluruh ekosistem sektor jasa keuangan agar prinsip Three Lines Model — yang mencakup fungsi operasional, manajemen risiko, dan audit internal — dapat berjalan optimal.
Sophia juga menyoroti pentingnya kesadaran integritas bagi generasi muda. “Nilai-nilai tata kelola dan integritas perlu ditanamkan sejak dini, termasuk dengan menjauhi dan mencegah perilaku koruptif di lingkungan kampus maupun masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Lampung, Lusmeilia Afriani, menyampaikan apresiasi atas inisiatif OJK memperkuat pemahaman civitas akademika terkait penerapan tata kelola.
“Mahasiswa perlu belajar langsung dari para ahli di bidangnya. Kehadiran Ibu Sophia memberikan wawasan konkret tentang penerapan tata kelola yang baik di sektor jasa keuangan,” katanya.
Kegiatan yang berlangsung secara hybrid ini diikuti sekitar 400 peserta dari berbagai universitas dan SMA di Bandar Lampung, serta dihadiri jajaran pejabat OJK termasuk Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, dan Kepala Direktorat Audit Internal 2, Sugiarto Kasmuri.
Program OJK Mengajar merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-14 OJK yang dilaksanakan di berbagai daerah, melibatkan Anggota Dewan Komisioner untuk memperluas pemahaman publik akan pentingnya tata kelola, integritas, dan tanggung jawab dalam mendukung stabilitas sistem keuangan nasional. ***
