Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerapkan model pengawasan terintegrasi kepada industri perbankan pada tahun depan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kestabilan sistem keuangan di tanah air. "OJK sedang melakukan metodologinya. Kita terapkan awal tahun depan," tutur Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad, di sela-sela acara Indonesian Banking Expo 2013 di Jakarta, Kamis (23/5).
Ia menjelaskan sistem pengawasan terintegrasi maksudnya induk perusahaan harus bertanggung jawab terhadap anak perusahaannya. Sebab kalau tidak awasi secara baik, anak perusahaan bisa memberi persoalan kepada induknya.
BERITA TERKAIT
"Nanti pengawasan yang terintegrasi perlu dilakukan. Sehingga ketika nanti bank di bawah pengawasan BI dialihkan ke OJK pengawasannya, kita sudah siap dengan sistemya," ujar Muliaman. Sesuai UU OJK, pengawasan perbankan akan mulai beralih ke lembaga supervisi itu pada awal tahun 2014.
Menurut dia, OJK sedang melakukan pemetaan <>mapping<> perusahaan-perusahaan yang terafiliasi. "Industri keuangan banyak yg saling kait mengait. Nanti kita grouping mereka. Sehingga kita bisa lihat."
Disamping itu, OJK juga telah menyusun bentuk sanksi bila terjadi kelalaian. Misalnya, kalau kekurangan modal karena kerugian yang dialami, akan diberi sanksi teknikal. "Sanksi administratif kita menyebutnya. Dampak dari suatu event mewajibkan bank harus tambah modal, harus dibuat tambah modalnya."

















