Sentul – Meski penerapan kesepakatan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di sektor masih enam tahun lagi, otoritas perbankan diminta untuk secepatnya membereskan regulasi baik makro ataupun mikro di sektor tersebut. Pasalnya industri perbankan nasional sudah tertinggal beberapa langkah dari Negara-negara jiran dalam hal persiapan.
Demikian diungkapkan oleh Kepala Ekonom BNI Ryan Kiryanto kepada wartawan dalam sebuah seminar keuangan di Sentul, Bogor Jawa Barat. Menurut dia, bank-bank di ASEAN sudah membangun lembaga sejak pintu liberalisasi keuangan di buka di Indonesia. “ Saat Letter of Intent (LoI) ditandatangani Pak Harto (Presiden RI) dan disaksikan Michell Camdessus dari IMF, saat itulah bank-bank seperti milik Singapura dan Malaysia sudah menyiapkan diri,” kata dia.
Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah harus segera mengkaji ulang semua regulasi baik makro maupun mikro perbankan agar bisa sesuai dengan peraturan yang berlaku secara internasional. Hal itu dimaksudkan untuk mendorong daya saing dan kekuatan bank nasional menghadapi persaingan. “Juga agar suatu saat aturan itu harus dijudicial review kembali karena tidak sesuai dengan kesepakatan internasiona,” tambah Ryan.
Selain itu mereview aturan, otoritas juga diminta untuk membuat skala prioritas terhadapa penyelesaian masalah yang ada dalam industri untuk menyiapkan perbankan dalam MEA yang akan berlaku pada 2020.
Ryan juga mengungkapkan bahwa perbankan nasional tetap menunjukan performa yang sangat bagus meski di tengah keketatan likuiditas dan risiko kredit yang meningkat. Hingga Maret tahun ini kredit perbankan terus mencatatkan kenaikan hingga 19 persen dibanding capaian pada periode yang sama tahun lalu.
Sementara itu, dalam hal peningkatan modal, perbankan juga berhasil mendongkrak modal sebesar 22,49 persen dan modal inti modal inti 24,53 persen dalam rentang waktu Maret tahun lalu hingga Maret 2014.
Industri Bersiap
Sementara itu di sisi lain, pelaku industri juga tidak boleh berdiam diri. Agar bisa bersaing dengan bank-bank di Negara ASEAN yang akan menyerbu pasar Indonesia, bank harus mulai menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni dari sisi kualitas dan jumlah. “Saat ini beberapa posisi dalam back office dan front liner layanan perbankan mengalami kekurangan SDM yang berkualitas,” kata Ryan.
Menurut survey yang dilakukan lembaga riset PriceWaterhouse Cooper, pelayanan kredit adalah area yang membutuhkan banyak pegawai terutama yang berkualitas. Survey yang dilakukan terhadap banker-bankir nasional terbaru menyatakan bahwa bankir menganggap bank sangat membutuhkan karyawan di area kredit. Sebanyak 35 persen percaya bahwa di sektor tersebut turn over-nya paling tinggi. Setelah itu menyusul di sektor pendanaan sebesar 21 persen dan operational 16 persen.
Selain menyiapkan SDM yang berbakat, bank juga harus meningkatkan modal sebagai peredam risiko apapun (shock breaker) buat bank maupun industri. Tak lupa pula bank harus meningkatkan invetasi dalam bidang teknologi informasi dan memperluas jaringan di dalam negeri agar lebih banyak masyarakat bisa dilayani perbankan.
.jpg)
