Perbankan, harus diakui adalah sebuah lembaga bisnis yang selalu cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Bank selalu mengambil manfaat dari perkembangan apapun yang terjadi dalam lingkungan bisnis. Maka dari itu ketika penggunaan telepon selular dan Internet tengah merajalela di Indonesia bank pun berupaya untuk mengambil keuntungan dari situ. Saat ini pengguna ponsel sudah mencapai 95 persen dari total penduduk Indonesia, bandingkan dengan pengguna bank yang hanya bertengger di level 20 persen.
Menawarkan produk dan layanan lewat pesan singkat atau ponsel adalah strategi yang sudah dilakukan bank. Karena itulah bank mulai mengincar dana pihak ketiga di pelosok-pelosok daerah Indonesia tanpa harus mendirikan cabang di sana lewat strategi yang dinamakan branchless banking.
Di waktu yang hampir bersamaan, otoritas juga tengah mendorong program inklusi keuangan agar makin banyak masyarakat yang menggunakan lembaga dan produk keuangan. Nah, dengan makin maraknya penggunaan ponsel maka otoritas memutuskan untuk memanfaatkan ponsel agar penggunaan lembaga dan layanan keuangan makin meningkat. Muncullah kolaborasi antara ketiganya yang menghasilkan apa yang disebut branchless banking.
Sejatinya praktik layanan tanpa harus mendirikan kantor cabang sudah banyak dilakukan oleh pelaku industri. “Sebab, fungsi kasir atau teller tidak lagi dipegang bank, melainkan oleh teknologi dan selanjutnya oleh agent banking,” kata pengamat ekonomi dan keuangan Yanuar Rizky.
Kondisi tersebut tentu harus segera direspons oleh otoritas dengan regulasi yang bisa mendorong agar hal itu berguna bagi perekonomian dan industri, sekaligus mengenyahkan risiko sejak dini. Karena otoritas dalam hal ini sudah terpecah dua, maka aturan harus disiapkan oleh keduanya. Saat ini, untuk sistem pembayaran kewenangan ada di tangan Bank Indonesia sementara kewenangan dalam perlindungan konsumen ada di lembaga baru yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan demikian, kesepakatan antara keduanya terkait branchless banking menjadi keharusan.
BI sudah memiliki ketentuan tentang penggunaan teknologi untuk transaksi dari perbankan yang sebelumnya harus diaudit oleh pihak independen baru izinnya dapat dikeluarkan. Akan tetapi, ketentuan tersebut hanya dari sisi keamanan, sedangkan jika nanti ada dispute (sengketa) dari nasabah belum ada yang mengatur.
Selain itu juga harus ada juga aturan mengenai syarat bank yang bisa melakukan branchless banking, karena layanan ini membutuhkan infrastruktur teknologi yang cukup mahal sehingga seharusnya hanya bank bermodal besar yang boleh melakukannya.
“Sementara para pemain dengan modal minim sering memaksakan diri untuk meraih rejeki dari bisnis ini, tetapi berisiko kolaps ketika infrastruktur tidak dapat lagi menampung tingginya volume transaksi branchless banking,” kata Yanuar.
Aturan juga harus memiliki ketentuan bahwa semua orang yang kelola dana masyarakat harus minta izin ke OJK. Pasalnya, ketika ada penyelewengan (fraud), uang tidak cair, para pihak berpotensi akan saling menyalahkan.
Yanuar juga mengingatkan, layanan ini juga memiliki risiko munculnya clearing host atau penyelenggara kliring independen di luar bank sentral. Hal itu membuat terjadinya ‘bank sentral di luar bank sentral’, karena para agen atau point of sales berhubungan dengan bank secara langsung. Di luar negeri, kata Yanuar, sudah banyak aturan terkait clearing host independen tersebut.
Tiga Risiko
Di lain pihak, Ekonom Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) Aviliani mengatakan ada sekitar tiga risiko yang menghantui penerapan branchless banking, khususnya hubungan antar bank dan agen. “Karena dalam branchless banking melibatkan sangat banyak agen, maka itu bisa menimbulkan bermasalah, itulah risiko terbesarnya,” kata dia.
Risiko selanjutnya adalah risiko hukum dan kepatuhan karena yang menjadi ujung tombak dalam pelayanan nasabah bukan kantor cabang bank, melainkan agen. “Misalnya dalam layanan kredit, bila data nasabah tersebut hilang bagaimana mereka bisa membayar kembali ,” ujar Komisaris Independen Bank Mandiri ini.
Risiko berikutnya adalah reputasi karena kesalahan yang dilakukan oleh agen bisa mempengaruhi nama baik dari bank tersebut. “Jadi jika agen yang salah yang kena adalah bank-nya,” ujar Aviliani.
Pada Mei-November tahun lalu, BI bersama dengan beberapa bank nasional telah memulai uji coba penerapan branchless banking dengan menyertakan agen yang disebut unit perantara layanan keuangan (UPLK). UPLK tersebut menjadi outlet dalam penyetoran dan penarikan dana nasabah. Agen bisa berupa BPR, koperasi, minimarket hingga individu yang memenuhi persyaratan BI.
Proyek uji coba branchless banking tersebut menitikberatkan pada layanan pembayaran, salah satunya adalah penggunaan layanan pembayaran secara bergerak (mobile payment services). Layanan ini dianggap sebagai motor menuju inklusi keuangan atau keterbukaan akses layanan keuangan secara menyeluruh kepada masyarakat. Dengan mobile payment services, layanan yang mampu menjangkau daerah terpencil dan memberikan akses kepada masyarakat secara luas terhadap layanan sistem pembayaran dan keuangan.
Perkuat Aturan
Mengingat dahsatnya potensi perkembangan branchless banking, OJK berniat untuk memperkuat aturan guna memitigasi risiko dari layanan branchless banking ini. OJK meyakini branchless banking atau Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) ini bisa meningkatkan perolehan dana pihak ketiga perbankan. Bahkan dalam lima tahun ke depan OJK mempunyai hitungan sendiri bahwa Laku Pandai bisa menyerap dana hingga Rp200 triliun.
Kepala Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK Gandjar Mustika mengatakan hal itu bisa tercapai jika layanan ini bisa menarik 100 juta nasabah baru, dengan jumlah tabungan rata-rata Rp2 juta per orang. Mimpi itu tidak mustahil mengingat bank juga memiliki layanan phone banking, Internet banking, point of sales, dan mobile banking.
Otoritas menyadari bahwa perkembangan ini harus diatur agar tidak menimbulkan risiko di kemudian hari. Untuk itu, OJK telah mendapatkan beberapa masukan dari berbagai pihak seperti para ahli, asosiasi, akademisi, dan industri perbankan, untuk membuat aturan mengenai layanan Laku Pandai ini. Aturan mengenai branchless banking itu ditargetkan luncur pada akhir tahun.
Untuk sementara, hanya beberapa produk saja yang dapat dipasarkan melalui branchless banking, yakni basic saving account, kredit mikro, dan asuransi mikro. Namun, dengan jumlah transaksi maksimal yang dibatasi di bawah Rp20 juta. “Basic saving account nominalnya masih kecil, dibatasi Rp 20 juta. Tapi masih rancangan, masih digodok itu. Intinya ada batasan-batasan itu, karena kan ada biaya yang harus ditanggung oleh perbankan,” ujar Gandjar.
Diperkirakan aturan yang digunakan sejauh ini adalah yang berkaitan dengan branchless banking, antara lain PBI Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana, PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, SE BI No. 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, SE BI No. 14/17/DASP tanggal 7 Juni 2012 perihal perubahan atas SE BI No. 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.
Nah, dengan masukan dari berbagai kalangan, ke depan OJK akan membuat Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (ROPJK) mengenai branchless banking sebagai tindak lanjut dari peraturan mengenai manajemen risiko dalam Information technology (IT) yang dikeluarkan oleh BI. Di dalam peraturan itu semua perbankan harus memitigasi semua risiko yang muncul dengan penggunaan IT.
Ganjar menjelaskan, bank akan sangat tergantung dengan IT untuk kedepannya, selain karena dengan menggunakan IT dapat menekan biaya juga sebagai layanan kepada nasabah dan juga kemudahan menyampaikan informasi produk melalui handphone atau internet.
“Kita ingin agar perbankan dukung program ini dalam rangka pengurangan kemiskinan. Agar mereka yang uangnya tidak produktif menjadi lebih produktif. Kemudian, dana atau uang yang dikelola bank tidak mengalir ke sektor keuangan lagi tapi mengalir ke sektor produktif yang di mana pelakunya adalah mereka yang memang memerlukan pendanaan,” ujar Ganjar.
Selain itu, OJ K berharap ke depannya akan ada sinergi antara sosial dan bisnis. Ia mencontohkan bahwa di negara lain sudah ada sharing cost di antara pihak terkait, misalnya perbankan, perusahaan telekomunikasi dan provider lain yang terkait dengan internet sehingga biaya yang dikenakan ke nasabah bisa minim bahkan nol.
Untuk kategori bank yang dapat mengikuti program ini OJK melihat pada perinsipnya adalah bank-bank yang sudah memenuhi standar minimum manajemen risiko. Jika dikelompokkan berdasarkan modal maka range-nya adalah bank dari BUKU dua hingga BUKU empat. BUKU satu yang memiliki modal minim, tidak dapat di ikut sertakan karena masih dianggap oleh OJK memiliki banyak masalah permodalan dan juga masalah keamanan IT.
Edukasi & Sertifikasi
Dalam layanan ini nantinya akan muncul banyak agen-agen individual yang memberikan jasa branchless banking. Untuk itu penting bagi OJK untuk memastikan semua agen yang ada harus sudah melalui sertifikasi oleh pihak bank, dididik oleh bank, dan harus diberikan pelatihan mengenai branchless banking.
OJK melihat bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab dari pihak bank, oleh karenanya bank bertanggung jawab penuh karena dianggap sebagai produk dari perbankan bukan produk OJK. “Untuk agennya sendiri OJK tidak membatasi apakah dari individu atau dari perusahaan,” jelas Gandjar.
Untuk menerbitkan peraturan branchless banking, OJK masih terus bekerja sama dengan BI, mulai dari produk fiturnya hingga segi pembayaran yang tentunya akan sangat terkait dengan sistem pembayarannya. “Intinya akan ada batasan dalam transaksinya karena pada nantinya akan berhubungan dengan persoalan biaya, meski kita harapkan antar bank bisa sharing satu dengan yang lain. Dari pihak bank sendiri sudah banyak yang mengungkapkan tertarik dengan program ini,” jelas Gandjar.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Isbandiono Subadi, mengatakan layanan branchless banking merupakan solusi untuk meningkatkan financial inclusion. Namun, ia mengingatkan layanan ini tetap harus diwaspadai. Terlebih dalam hal membangun kepercayaan terhadap agen perbankan dan nasabah.
Untuk itu, edukasi menjadi jawaban agar tak terjadi kebingungan antara nasabah, agen perbankan, perusahaan telekomunikasi hingga bank peserta. “Beberapa hal yang perlu diwaspadai adalah kurangnya edukasi terhadap agen dan konsumen ini yang kita soroti,” kata Isbandiono.
Dia mengingatkan, jika terjadi ketidaknyamanan dalam pelayanan branchless banking, dikhawatirkan tingkat kepercayaan masyarakat menurun terhadap produk jasa perbankan. Dalam edukasi itu nantinya diharapkan, masyarakat dapat mengetahui risiko yang bakal terjadi di layanan branchless banking.
Untuk mencegah terjadinya ketidaknyaman, Isbandiono menyarankan agar diatur limit transaksi dan analisa risiko berdasarkan masing-masing nasabah yang menggunakan branchless banking. Aturan ini nantinya diharapkan dapat memunculkan agen dan nasabah berkualitas dalam layanan branchless banking. “Karena kapasitas tiap agen berbeda, limit transaksi konsumen diatur agar tiap nasabah bisa meminimalisir risiko dalam praktik ini,” kata dia.

















