Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan pajak penghasilan (PPh) reksa dana berbasis bunga obligasi di angka 5%. Kepastian itu setelah Presiden menandatangani revisi Peraturan Presiden (PP) dari Nomor 16 Tahun 2009 menjadi Nomor 100 Tahun 2013 tentang Pajak Bunga Obligasi.
"Pertimbangannya, kita (OJK) melihat industri reksa dana masih perlu insentif," ujar Nurhaida, Kepala Eksekutif Pasar Modal OJK di Jakarta, kemarin (2/1). Insentif tersebut, imbuhnya, akan mendorong investor untuk menempatkan dana investasi pada reksa dana.
Ia menuturkan OJK juga menyusun kebijakan penjualan reksa dana pada triwulan kedua tahun ini. Rencana itu untuk memperluas penyebaran sektor investasi di Indonesia.
BERITA TERKAIT
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengungkapkan regulator menyiapkan perluasan jalur distribusi Reksa Dana dengan memperkenankan pihak-pihak selain perbankan untuk dapat menjadi Agen Penjual Reksa Dana (APERD). Kebijakan itu sebagai pendalaman pasar di 2013. "Menjadi bekal menyongsong tahun 2014 yang penuh tantangan dan kesempatan," terangnya.
OJK juga menerapkan E-channel dalam industri pengelolaan investasi dan melakukan gerakan perluasan investor berkerjasama dengan SRO serta Perusahaan Efek, seperti Investor Summit dan Capital Market Expo, Forum Calon Investor dan Road Show Campus to Campus.
Terkait dengan upaya perlindungan pemodal, kata Muliaman, OJK meluncurkan Perusahaan Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (Investor Protection Fund/IPO). Lalu, menyederhanakan prosedur penawaran umum dan pengembangan pasar obligasi
Untuk pengembangan infrastruktur pasar modal, tambahnya, OJK melakukan penyempurnaan dan penyusunan peraturan untuk memenuhi standar internasional agar sejalan dengan rekomendasi IOSCO dan perkembangan international best practices.
Pengembangan produk investasi, yakni Efek Beragun Aset Surat Partisipasi sebagai upaya untuk mendorong aktivitas sekuritisasi aset melalui pasar modal. Serta, peningkatan likuiditas perdagangan saham melalui penurunan satuan perdagangan dan perubahan jumlah kelompok harga, khususnya terkait perubahan Lot Size dan Fraksi Harga
Sementara dalam memperkokoh fundamental emiten, OJK mengarahkan pada penguatan standar penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) pada emiten. Dengan menerbitkan Road Map Tata Kelola Perusahaan Indonesia. "Penyediaan Corporate Governance Manual," tambah Muliaman.

















