JAKARTA, Stabilitas – Keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur membuat para pelaku industri segera menata ulang strategi bisnisnya ke depan. Tak terkecuali PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) yang mengaku juga bakal turut mengincar berbagai proyek pembangunan di wilayah ibu kota baru, khususnya dengan lebih memprioritaskan incarannya pada proyek-proyek yang didanai lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sebagaimana dilansir Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), nantinya usai dilakukan penyusunan dan penyelesaian kajian pada 2017 hingga 2019, maka tahun depan pemerintah bakal menyiapkan regulasi dan kelembagaan, menyusun master plan kota dan perencanaan teknis kawasan. Berikutnya pada 2021 akan dilakukan penyediaan lahan, penyusunan DED kawasan, groundbreaking pengembangan ibu kota baru, yang dilanjutkan dengan pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan dan sebagian kawasan IKN pada 2022 hingga 2024.
“Di sini kami sadar bahwa perusahaan tidak boleh ketinggalan. Harus sigap. Begitu ‘peluit dibunyikan, kami nggak boleh kaget dan bingung apa yang mau disasar. Dalam hal ini, paling tidak kami lebih prioritaskan untuk menyasar (proyek) yang (didanai oleh) APBN dulu,” ujar Direktur Utama WEGE, Nariman Prasetyo, di Jakarta, Selasa (17/9).
Diberitakan sebelumnya, pemerintah telah merencanakan skema pembiayaan pemindahan ibu kota yang terdiri dari APBN senilai Rp93,5 triliun, KPBU senilai Rp265,2 triliun, dan swasta senilai Rp127,3 triliun. Beberapa proyek yang dibiayai APBN antara lain infrastruktur pelayanan dasar, pembangunan istana negara, bangunan strategis TNI/Polri, rumah dinas ASN/TNI/Polri, pengadaan lahan, ruang terbuka hijau, dan pangkalan militer.
“Menyasar proyek APBN adalah (skema) yang paling aman dari sisi finance. Jika kami bisa dapatkan 20 persen saja (dari total proyek), itu sudah setara Rp20 triliun. Ini jelas opportunity yang besar, dan kami harus muncul di sana,” tegas Nariman.