Jakarta – Jumlah penduduk miskin di Indonesia per September 2013 mencapai 28,55 juta jiwa atau 11,47 persen dari populasi. Jumlah tersebut bertambah sejak Maret yang mencapai 28,07 juta jiwa.
Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin mengatakan salah satu penyebab meningkatnya jumlah penduduk miskin selama Maret-September 2013 ialah karena penaikan harga BBM pada Juni lalu.
"Penaikan harga beras, beberapa bahan pokok eceran seperti daging ayam ras, telur ayam ras, dan cabai merah, serta meningkatnya tingkat pengangguran terbuka juga jadi faktor penyebab meningkatnya jumlah penduduk miskin," kata Suryamin di Jakarta, Kamis (2/1).
Kebanyakan jumlah penduduk miskin per September 2013 masih terkonsentrasi di pulau Maluku dan Papua, 24,24 persen. Sementara di pulau Jawa hanya 10,98 persen, Sumatera 11,53 persen, Bali dan Nusa Tenggara 14,49 persen, Sulawesi 17,75 persen, dan Kalimantan 6,66 persen.
Dilihat dari daerahnya, penduduk miskin masih banyak di perdesaan. Per September 2013 terdapat 17,92 juta jiwa. Sementara di perkotaan hanya 10,63 juta jiwa.
Peningkatan angka kemiskinan menurut Pengamat Ekonomi UGM Revrisond Baswir secara umum mudah dimengerti. Menurutnya, pemberian BLSM yang dilakukan pemerintah tidak dapat diandalkan mengurangi kemiskinan.
“Karena beberapa waktu terakhir ada pelemahan rupiah dan inflasi naik pasti berdampak pada peningkatan penduduk miskin,” ujarnya ketika dihubungi, Kamis (2/1)). Pemberian BLSM menurutnya sudah sejak lama tidak perlu dipertimbangkan bisa mengurangi kemiskinan karena sifatnya sesaat. “BLSM tidak dapat diandalkan untuk mengurangi miskin. Kenaikan BBM sudah jelas meningkatkan kemiskinan karena BLSM yang diberikan tidak sebanding.”
Menurutnya, bicara kemiskinan berarti bicara mengenai garis kemiskinan yang sifatnya relatif. “Angka tersebut tidak menjamin jumlah penduduk miskin secara keseluruhan. Yang perlu dicermati adalah index kesenjangan kemiskinan dan kaya yang semakin melebar,” jelasnya. Ia mengatakan angka index kesenjangan kaya miskin sebelumnya sebesar 0,35% dan dalam 10 tahun terakhir terus naik. “Per 2012 sudah 0,45%. Sebelumnya kita belum pernah mencapai angka kesenjangan selebar itu.” Menurut Basywir, kesenjangan kaya miskin tersebut perlu diantisipasi.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi INDEF Ahmad Erani mengatakan peningkatan angka kemiskinan sudah diprediksi. “Kami sudah memprediksi angka kemiskinan dan pengangguran akan meningkat ketika BBM naik,” ujarnya.
Menurutnya, kenaikan harga minyak akan membuat inflasi tinggi. “Kami bilang inflasi akan di angka 8,5%. Pemerintah over optimis inflasi hanya 7,5%. Sudah predictable semuanya,” jelasnya.
Selain itu, beban hidup juga semakin besar dan peningkatan upah yang dilakukan pemerintah tidak berdampak apa-apa. “Kenaikan upah kalau tidak diimbangi kebijakan pemerintah yang kalkulatif menjadi tidak berdampak pada kesejahteraan,” kata Erani. Ia mengatakan terus mendorong pemerintah untuk melakukan kebijakan dengan kalkulasi yang matang. “Kalkulasi inflasi pemerintah waktu menaikan BBM tidak masuk akal. Dalam situasi ini sulit mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 6%.”
Erani melihat pemerintah tidak kalkulatif dalam kebijakan ekonominya. “Kalau pemerintah ingin menaikan bbm, pastikan sektor pangan dapat dikendalikan pemerintah. Tapi nyatanya pemerintah tidak mampu,” kritiknya. Tanpa kenaikan harga BBM pun pemerintah tidak dapat mengendalikan harga pangan.
“Pemerintah lupa ada dampak lain yang kurang diperhatikan akibat kenaikan harga BBM. Pemerintah terlalu menyederhanakan persoalan.
.jpg)
