JAKARTA, Stabilitas.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sepanjang periode Juni 2021 sampai Januari 2021, menerima 51.000 pengaduan terkait layanan keuangan, yang notabene banyak dihiasi fenomena pinjol dan investasi ilegal.
Tepatnya, 21.000 pengaduan atau mencapai 41 persen berkaitan perilaku petugas penagihan di bidang pinjaman. Selain itu, 10.000 pengaduan masuk untuk melaporkan atau menanyakan legalitas suatu platform, sementara 6.000 pengaduan masuk karena adanya keberatan atas jumlah tagihan yang tidak sesuai di suatu platform.
Maka dari itu, OJK sangat mengharapkan peningkatan literasi dan awareness masyarakat terkait pengelolaan finansial, mampu turut menekan keberadaan layanan keuangan ilegal.
Menurut Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Tirta Segara, sampai saat ini pinjaman online (pinjol) ilegal, investasi online bodong, dan gadai ilegal masih terus ada. Di mana selama 2020 dan 2021, OJK dibantu berbagai stakeholder tercatat menutup 445 penawaran investasi ilegal, lebih dari 1.800 pinjol ilegal, dan 92 gadai ilegal.
“Salah satu alasan kenapa pinjol dan investasi ilegal masih terus muncul, terutama karena mereka memanfaatkan rendahnya tingkat literasi masyarakat terkait layanan keuangan, yang hanya 38 persen dari seluruh masyarakat dewasa Indonesia. Bahkan, terkhusus bidang investasi, tingkat literasi cuma 5 persen alias menjadi yang paling rendah,” jelas Tirta dalam Virtual Seminar LPPI: ‘Perlindungan Konsumen terhadap Pinjol dan Investasi Ilegal’ , Kamis (10/2/2022).
Soal pinjol ilegal, Tirta mengakui ada ketidaksiapan sebagian kalangan masyarakat menghadapi pandemi, sehingga terpaksa masuk dan terjebak ke platform pinjaman tunai ilegal yang paling mudah diakses, demi memenuhi kebutuhan hidup.
Akan tetapi Tirta mengingatkan bahwa ada fakta pinjol ilegal juga dilirik oleh sebagian kalangan masyarakat lain hanya untuk ‘hedon’ alias memenuhi tuntutan gaya hidup semata. “Ini terungkap berdasarkan penelitian dari IPB, menunjukkan 29 persen responden mengungkap alasan menggunakan pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup. Selain itu, 31 persen itu karena terpengaruh iklan dan media sosial,” jelasnya.
Fenomena ini pun relevan buat investasi online ilegal. Di mana sebagian kalangan masyarakat terjebak karena tergiur oleh kampanye kaya instan lewat investasi yang ramai di media sosial. Oleh sebab itu, Tirta mengingatkan jangan lantas cepat percaya dengan platform-platform investasi yang diiklankan oleh pegiat media sosial. Masyarakat harus tetap mengecek lagi legalitas dan bagaimana risiko menggunakan platform tersebut.
“Investasi bodong biasanya menjanjikan keuntungan yang tinggi, tanpa risiko, dan dalam waktu singkat. Selain itu, tak jarang juga banyak yang tergiur karena ada bonus ketika bisa melakukan member get member, sehingga mudah mempercayai endorsement tokoh atau influencer di media sosial,” ungkapnya.
OJK berharap setiap stakeholder makin serius ikut membantu meningkatkan literasi masyarakat terkait layanan finansial dan pengelolaan keuangan.***
.jpg)
