JAKARTA, Stabilitas — Meski penerimaan negara masih berjalan lambat di saat melesatnya belanja pemerintah, namun defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 sebesar 2,5-3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dianggap masih terkendali. Kondisi ini yang membuat Indonesia dinilai sebagai negara yang disiplin terhadap pengelolaan kebijakan fiscal, dibanding Brasil.
Komisaris Independen PT Bank Permata Tbk Tony Prasetiantono mengatakan, Indonesia harus mengambil pelajaran dari pengelolaan fiskal Brasil. Negeri samba tersebut mengalami defisit fiskal yang cukup lebar, yakni sebesar 10 persen.
“Mereka (Brasil) tidak disiplin dalam menjalankan kebijakan fiskal atau APBN, yaitu melakukan defisit yang terlalu besar. Mereka banyak belanja tetapi penerimaannya kurang, terutama dari pajak,” ujar Tony, usai acara ‘Wealth Wisdom: The Essence of Wealth PermataBank’, di Jakarta, Rabu (11/5).
Menurut dia, Indonesia dan Brasil memiliki beberapa kesamaan, salah satunya soal rendahnya penerimaan negara di sektor pajak. Namun demikian Brasil lebih terpuruk karena anggaran belanja mereka sangat besar sehingga terjadi defisit fiskal yang cukup lebar.
Selain karena rendahnya penerimaan pajak, Brasil juga salah strategi terhadap ketergantungannya pada komoditas tertentu. Padahal pelemahan ekonomi global justru menyebabkan rendahnya harga komoditas dunia sehingga menyeret pada penerimaan Brasil. Hal ini yang membuat defisit APBN mereka mencapai 10 persen.
“Indonesia jangan mengalami hal yang sama karena kecenderungan kita sekarang ini penerimaan pajak juga sangat lemah tidak seperti ekspektasi, sehingga pemerintah akan cenderung mengalami defisit APBN yang juga besar. Tetapi sejauh ini kelihatannya kita masih bisa menekan defisit di level paling tinggi 2,5 persen sampai tiga persen terhadap GDP atau jauh lebih rendah daripada Brasil,” tegas Tony.
Menurut dia, langkah tepat Pemerintah Indonesia untuk mengendalikan defisit fiskal adalah dengan merevisi anggaran belanja. Di samping terus mendorong agar kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty disetujui parlemen, revisi anggaran belanja mampu membuat defisit fiskal lebih terkendali di saat penerimaan negara di sektor pajak masih morat-marit.
“Yang harus dilakukan pemerintah adalah harus mengoreksi atau merevisi belanja. Tidak boleh terlalu besar yang nantinya justru akan menimbulkan dampak defisit yang terlalu besar,” pungkas Tony.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menyebut realisasi penerimaan negara hingga 8 Mei 2016 telah mencapai 23 persen dari total target atau sekitar Rp419 triliun. Sementara realisasi total belanja negara sudah mencapai 28 persen.
Realisasi penerimaan pajak pada kuartal I-2016 sendiri lebih rendah Rp4 triliun. Jika realisasi pajak periode yang sama pada 2015 sebesar Rp198 triliun, maka kuartal I-2016 ini hanya mencapai Rp194 triliun.
.jpg)
