JAKARTA, Stabilitas.id – Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia pada Juli 2022 kembali mencatat surplus, yakni 4,23 miliar dolar AS, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan surplus pada bulan sebelumnya sebesar 5,15 miliar dolar AS.
Kinerja tersebut melanjutkan surplus neraca perdagangan Indonesia sejak Mei 2020. Neraca perdagangan Indonesia pada Januari-Juli 2022 secara keseluruhan mencatat surplus 29,17 miliar dolar AS, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun 2021 sebesar 15,95 miliar dolar AS.
Surplus neraca perdagangan Juli 2022 bersumber dari surplus neraca perdagangan nonmigas di tengah peningkatan defisit neraca perdagangan migas. Pada Juli 2022, surplus neraca perdagangan nonmigas tercatat 7,31 miliar dolar AS, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan surplus pada bulan sebelumnya sebesar 7,27 miliar dolar AS.
Perkembangan tersebut ditopang oleh kinerja ekspor nonmigas sebesar 24,20 miliar dolar AS pada Juli 2022, meski sedikit menurun dibandingkan dengan 24,60 miliar dolar AS pada bulan sebelumnya.
Tetap kuatnya kinerja ekspor nonmigas terutama bersumber dari ekspor komoditas berbasis sumber daya alam, seperti bahan bakar mineral termasuk batu bara, CPO, serta produk manufaktur, seperti pulp dari kayu yang tercatat meningkat, didukung oleh harga komoditas global yang masih tinggi.
Ditinjau dari negara tujuan, ekspor nonmigas ke Tiongkok, Amerika Serikat, dan India tetap kuat. Adapun impor nonmigas masih tetap kuat pada seluruh komponen, sejalan dengan terus berlanjutnya perbaikan ekonomi domestik.
Sementara itu, defisit neraca perdagangan migas tercatat meningkat dari 2,12 miliar dolar AS pada Juni 2022 menjadi 3,08 miliar dolar AS pada Juli 2022, sejalan dengan kenaikan impor migas di tengah penurunan ekspor migas.
Bank Indonesia memandang bahwa surplus neraca perdagangan tersebut telah berkontribusi positif dalam menjaga ketahanan eksternal perekonomian Indonesia.
Oleh karena itu, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas kebijakan terkait untuk meningkatkan ketahanan eksternal serta mendukung pemulihan ekonomi nasional.***
