Jakarta – Pengamat Perencanaan Pembangunan Nasional Syahrial Loetan mengingatkan pemerintah pusat untuk menangkap semua momentum pertumbuhan ekonomi melalui pesta demokrasi Indonesia, 9 April 2014 mendatang. Pasalnya, pemilu dinilai menjadi momentum tepat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
"Pemerintah harus cermat menangkap dan memanfaatkan momentum pemilihan umum (pemilu) legislatif dan presiden tahun 2014. Agar pertumbuhan tinggi bisa kita capai," ujar Syahrial Loetan dalam siaran persnya, di Jakarta, Senin (7/4/2014).
Syahrial menilai, pada pemilu kali ini, geliat perekonomian masyarakat menjelang dan saat pemilu, cukup signifikan. Khususnya sektor-sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang akan mendorong perekonomian hingga sekitar 2-3%. Sebab, sektor-sektor UMKM itu akan memproduksi secara limpah berbagai atribut dan keperluan partai politik (parpol) yang akan digunakan menjelang dan saat pemilu 9 April, dan dilanjutkan saat pemilihan presiden periode 2014-2019.
BERITA TERKAIT
Contohnya, kata dia, industri-industri garmen akan terlibat mendongkrak perekonomian nasional. Sebab, kebutuhan penggunaan bahan baku kain menjadi sangat tinggi. Baik untuk pembuatan bendera-bendera partai, kaos, dan atribut-atribut lainnya. Peningkatan permintaan bahan baku kain itu, berdampak pada meningkatnya jumlah pekerja. Implikasinya, tingkat pengangguran akan turun drastis, dan bermuara pada penurunan angka kemiskinan.
"Perputaran uang saat pemilu legislatif dan presiden saja, kami perkirakan mencapai angka fantastis, Rp 100 triliun. Karena itu, peluang besar dan momentum baik ini harus dioptimalkan pemerintah untuk mendongkrak perekonomian nasional. Harusnya pemerintah sangat concern terhadap hal ini," ungkap Syahrial.
Dampak Perekonomian
Syahrial menjelaskan, perkiraan perputaran dana Rp 100 triliun itu diperoleh dari beberapa alokasi dana. Pertama, perputaran uang dari masing-masing calon anggota legislatif (caleg) diperkirakan secara total bisa mencapai lebih dari Rp 20 triliun.
Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat, tiga tingkatan pemilu legislatif pada 9 April 2014 mendatang, yaitu DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Secara rinci, jumlah daerah pemilih di tingkat pusat DPR RI ada sebanyak 77 dapil dengan 560 kursi.
Sementara itu, DPD terdiri dari 33 dapil dengan jumlah kursi yang diperebutkan 132 kursi. DPRD provinsi ada 259 dapil dengan 2.112 kursi. Lalu terbanyak adalah DPRD Kabupaten Kota 2.102 dapil dengan 16.895 kursi. Sehingga secara nasional, calon anggota legislatif (Caleg) akan memperebutkan sebanyak 19.699 unit kursi di 2.471 daerah pemilihan di seluruh Indonesia. Sedangkan total jumlah caleg secara nasional, sekitar 200 ribu orang.
“Dari sekitar 200 ribu caleg itu, jika dirata-ratakan nominal dana yang mereka siapkan sekitar Rp 100 juta saja, maka totalnya mencapai Rp 20 triliun. Belum lagi kalau ada caleg yang mengalokasikan dana diatas miliaran rupiah,” terang Syahrial.
Kedua, perputaran dana dari setiap parpol untuk mensosialisasikan visi, misi, dan program-program prioritas parpol jika memenangi pemilu, diperkirakan totalnya mencapai Rp 15 triliun.
Ketiga, perputaran uang dari setiap calon presiden nantinya dan pendukungnya untuk memenangi pemilihan presiden, diperkirakan secara total mencapai Rp 50-75 triliun. Pada angka ini termasuk alokasi dana dari KPU yang dikucurkan sebesar Rp 14,4 triliun.
"Meski angka-angka ini masih terus kami kaji mendalam untuk menghasilkan kesimpulan final terkait kontribusi pemilu bagi ekonomi rakyat, namun yang pasti pemerintah harus menangkap momentum ini secara efektif. Apalagi presiden dan beberapa menteri pembantunya, juga sibuk untuk melakukan kampanye parpol masing-masing. Jadi, setiap kesempatan dan momentum yang ada, harus dioptimalkan," tandas Syahrial.
Tangkap Momentum
Syahrial menambahkan, melalui pesta demokrasi tersebut, secara otomatis akan membuka peluang-peluang ekonomi baru, atau memiliki multiplier effects. Misalnya saja, lanjut dia, di sekitar industri-industri kecil penghasil berbagai kebutuhan kampanye bagi parpol, akan memiliki dampak lanjutan, seperti munculnya rumah makan sederhana yang dikelola oleh masyarakat setempat. Sehingga banyak pihak akan menikmati perputaran uang saat pemilu nanti.
Meski demikian, kata dia, pemerintah tetap harus mengoptimalkan momentum yang ada, baik untuk mempercepat pembangunan beberapa sektor infrastruktur di seluruh Indonesia, juga untuk memastikan terjaganya keamanan saat pemilu berlangsung. Termasuk dengan memberdayakan masyarakat untuk terlibat aktif menjaga keamanan di setiap lingkungan.
"Yang penting, pemerintah harus bisa menjamin keamanan dan rasa aman pada masyarakat. Sehingga banyaknya uang beredar akan benar-benar dapat memberikan multiplier effects bagi ekonomi nasional. Namun jika pemerintah cuma sibuk beretorika dan lebih mementingkan partainya, momentum itu pasti hilang," tutup Syahrial.

















