Setelah 70 tahun merdeka, sebagai sebuah bangsa kita masih menghadapi persoalan ekonomi yang fundamental terkait kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan. Jumlah rakyat miskin masih sangat tinggi mencapai 27,7 juta atau 10,9 persen (BPS, Jan 2015). Sedangkan rakyat yang hampir miskin, dengan pengeluaran satu setengah kali garis kemiskinan, mencapai 40 persen dari jumlah penduduk.
Kondisi perekonomian nasional saat ini juga mengkhawatirkan. Terjadi pelambatan pertumbuhan ekonomi, tergerusnya daya beli, dan potensi semakin meningkatnya angka pengangguran. Selain itu juga menghadapi tekanan pelemahan rupiah, merosotnya pasar saham, serta lesunya sektor riil. Pertumbuhan ekonomi semester pertama 2015 hanya mencapai 4,69 persen, jauh dari target pertumbuhan dalam APBNP 2015 sebesar 5,7 persen, menjadi peringatan yang serius.
Kualitas daya saing dan kondisi infrastruktur menjadi permasalahan lainnya yang tak kalah pelik. Untuk menghadapi berbagai persoalan tersebut, perlu disusun serangkaian kebijakan transformasi ekonomi yang mendasar dan memperkuat peran kebijakan fiskal pemerintah.
BERITA TERKAIT
Pertumbuhan ekonomi nasional selama ini cenderung bertumpu pada sektor-sektor ekonomi yang bersifat non tradable seperti sektor komunikasi, jasa, keuangan, serta hotel dan restoran. Dilihat dalam kurun lebih panjang, 10 tahun terakhir, pertumbuhan paling tinggi juga didominasi tiga sektor utama, yaitu ritel dan perdagangan, transportasi dan telekomunikasi, serta keuangan. Sementara peran sektor manufaktur justru kian mengecil. Jika 2008 proporsi sektor manufaktur terhadap PDB sekitar 27 persen, pada 2014 semakin rendah menjadi 25 persen.
Ketiadaan kebijakan industrial sampai saat ini memperparah kondisi itu. Sejak Orde Baru hingga Pemerintahan Baru ini, strategi industrialisasi belum berubah, yakni industrialisasi berspektrum luas. Dalam praktiknya, industri yang berkembang berbahan baku impor dan terkonsentrasi di perkotaan. Sekitar 70 persen industri saat ini memiliki kandungan impor di atas 50 persen, bahkan industri telematika mencapai 90 persen.
Hal ini menimbulkan komplikasi persoalan yang serius karena tidak adanya investasi pada sektor intermediasi atau penghasil bahan baku di dalam negeri sehingga tergantung pada impor. Investasi sektor manufaktur juga melemah sehingga daya saing ekspor juga rendah. Apalagi, dukungan pemerintah lewat penyediaan infrastruktur dan energi juga tidak memadai.
Tekanan ini mengakibatkan neraca perdagangan selalu dalam posisi rentan, dan neraca transaksi berjalan terus defisit pada sebagian besar waktu. Akibatnya, nilai rupiah terus terdepresiasi dan perekonomian nasional kehilangan miliaran dollar AS setiap tahun.
Dengan kondisi demkian pemerintah ke depan perlu untuk lebih fokus memperkuat roadmap pendalaman dan pengokohan industri. Strategi industrialisasi terpadu berbasis SDA dan bahan baku lokal penting untuk menjadi basis. Industri yang memenuhi sarat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis secara luas, adalah industri pertanian-agribisnis dan indusutri maritim.
Dengan lingkup yang besar, sektor agribisnis yang mencakup empat subsistem, yaitu agribisnis hulu, on-farm, agribisnis hilir yang mengolah produk pertanian, dan penyedia jasa agribisnis, perlu mendapatkan perhatian yang serius. Sektor maritim, yang mulai mendapat perhatian, perlu didorong dengan disain yang terintegrasi untuk menjadi industri modern, yang memiliki rantai nilai (value chain) yang kuat dengan sektor-sektor modern lainnya.
Strategi indutrialisasi agribisnis dan maritim terpadu diharapkan akan menghasilkan struktur industri nasional yang berakar kuat pada sumber daya di setiap daerah yang mempunyai karakteristik yang khas. Selain itu mampu menarik banyak tenaga kerja dan melibatkan usaha mikro dan kecil secara luas.
Arah RAPBN 2016
Pada 14 Agustus 2015, pemerintah telah secara resmi mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 dengan belanja negara ditargetkan sebesar Rp 2.121,3 triliun. Kabar baiknya adalah adanya peningkatan alokasi belanja infrastruktur dalam RAPBN 2016 sebesar Rp313,5 triliun, meningkat Rp23,2 triliun dari APBNP 2015.
Juga terjadi peningkatan alokasi anggaran infrastruktur ke daerah dan desa sebesar Rp79,4 triliun, meningkat Rp38,4 triliun. Meski masih belum ideal, peningkatan anggaran infrastruktur diharapkan akan mendukung penguatan basis industri dan produksi ke depan.
Tantangan pentingnya pemerintah perlu benar-benar membenahi proses eksekusi belanja infrastruktur yang selama ini berjalan lamban. Selain itu transfer daerah yang semakin besar perlu diikuti dengan kebijakan dan sistem pendukung yang kuat agar benar-benar terbelanjakan secara tepat dan tidak menjadi dana yang idle di BPD-BPD. Peningkatan alokasi untuk pembangunan infrastruktur pertanian, kelautan dan pendukung basis industri (energi dan logistik) juga perlu lebih diprioritaskan.
Tantangan selanjutnya yang perlu mendapat perhatian lebih mendalam adalah bagaimana roadmap dan kebijakan nasional untuk memperkokoh basis industri dan produksi. Roadmap dan kebijakan itu sampai saat ini belum terlihat jelas. Transformasi perekonomian nasional agar lebih berdaya saing membutuhkan roadmap dan kebijakan industrialisasi itu. Pemerintah perlu lebih bergegas. Semoga kita bisa menjadi bangsa produsen.
















