JAKARTA, Stabilitas.id — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap perempuan Indonesia melihat transformasi digital, khususnya di bidang ekonomi digital, sebagai kesempatan yang luar biasa. Untuk mewujudkannya, pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur digital melalui APBN. Tujuannya agar konektivitas merata di seluruh wilayah Indonesia dan literasi digital yang inklusif dapat dirasakan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) hingga ultra mikro.
“Kalau ada semacam infrastruktur yang memungkinkan perempuan bisa melakukan kegiatan di rumah tangga, produktif, tapi menggunakan platform, tetap disiplin kesehatan, ini yang kita inginkan. Karena ekonominya tetap bergerak, Covid-nya bisa ditanggulangi, tetap produktif dan tetap bisa menjaga rumah tangganya, itu semuanya menjadi sesuatu yang quadruple gain. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa bermanfaat karena ekonominya bisa meningkat lebih produktif,” jelas Menkeu saat menjadi narasumber dalam acara DiscusShe bertemakan Perempuan Penggerak Ekonomi di Masa Pandemi yang digelar secara daring dari Jakarta.
Menkeu menyampaikan suatu perekonomian jika perempuan diberikan kesempatan yang sama atau ada gender equality, maka negaranya bisa meraih gain atau manfaat hingga USD 28 triliun atau 26% lebih tinggi ekonominya secara global. Oleh karena itu, respon pemerintah harus fleksibel, namun juga melihat aspek gendernya.
“Ada potensi hingga USD 44 miliar yang bisa tercipta apabila Indonesia bisa membangun infrastruktur digital dan mengembangkan ekonomi digital sendiri. USD 44 miliar bisa meningkat menjadi USD 125 miliar pada tahun 2025. Artinya tiga kali lipat potensi ekonomi bisa meningkat dengan adanya infrastruktur digital,” kata Menkeu menjelaskan studi dari Google, Temasek dan Bain & Company.
Jadi, tegas Menkeu, potensinya sangat besar dan sudah jelas di depan mata. Untuk itu, dibutuhkan semua level dari infrastruktur keras sampai pada infrastruktur lunaknya. Pemerintah akan terus berupaya memaksimalkan potensi ini dengan menyusun kebijakan yang menyertakan dimensi gender.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pandemi Covid 19 memberikan dampak yang lebih besar kepada perempuan. Di sektor-sektor informal, seperti Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM), 93% pekerja dan pelakunya adalah perempuan.
“Ini semuanya menggambarkan bahwa Covid 19 akan memberikan dampak yang luar biasa lebih besar, lebih berat kepada perempuan yang kemudian juga perlu untuk direspons di dalam kebijakan pemerintah,” katanya.
Sektor informal merupakan salah satu sektor yang terdampak pandemi cukup dalam. Maka dari itu, pemerintah membantu melalui berbagai insentif dan kebijakan agar sektor tersebut dapat pulih dari pandemi.
“Mulai dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai kepada UMi yaitu ultra mikro dan berbagai program bantuan produktif kepada UMKM yang mencapai lebih dari 12 juta. Itu semuanya mayoritas adalah perempuan,” ujar Menkeu.
Di sisi lain, perempuan juga berperan sebagai penggerak ekonomi keluarga yang membantu membangkitkan ekonomi nasional. Implementasi berbagai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari pemerintah berupaya melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat terdampak.
“Pemerintah memberikan bantuan sosial (bansos) yang meningkat sangat tinggi Rp220 triliun. Itu mayoritas ditujukan kepada keluarga di mana kepala keluarga perempuan yang menerimanya,” kata Menkeu.
Sementara itu, 70% tenaga kerja di sektor kesehatan adalah perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tenaga kesehatan perempuan menjadi garda terdepan penanganan Covid 19. Pemerintah memberikan dukungan melalui anggaran kesehatan dalam program PEN.
“Mulai belanja untuk tenaga kesehatan, untuk melindungi mereka, kemudian memperbaiki fasilitas kesehatan, insentif bagi tenaga kesehatan itu diberikan, kemudian vaksinasi. Tentu tujuannya adalah supaya Covid teratasi,”ujar Menkeu.
Peran dan kontribusi perempuan menjadi faktor penting dalam menghadapi berbagai tantangan dalam upaya pemulihan, reformasi, serta transformasi ekonomi akibat pandemi. Pemerintah terus berupaya mendukung perempuan melalui alokasi anggaran dan kebijakan yang responsif gender, seperti melalui UU Cipta Kerja. Harapannya, kebijakan tersebut dapat memberi kemudahan berusaha, menciptakan kesempatan kerja, serta menyederhanakan birokrasi disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip gender equality dan equity.
