Presiden Prabowo Subianto menghadiri Rakornas TPAKD 2026, meresmikan DNKK, dan menyiapkan pembiayaan rakyat Rp400 triliun pada tahun mendatang
Stabilitas.id – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengapresiasi capaian program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang telah hadir di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Keberadaan 552 TPAKD tersebut dinilai berhasil memperluas penetrasi pembiayaan formal bagi jutaan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Negara saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2026 bertema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk melipatgandakan penyaluran pembiayaan produktif bagi masyarakat akar rumput.
“Kita bangga dengan prestasi yang sudah kita capai bersama, antara lain penyaluran kredit-kredit untuk rakyat, ya. Dan kita juga akan lebih masif lagi. Tadi saya lihat penyaluran kurang lebih Rp64 triliun yang penerima manfaatnya adalah sekitar 2 juta ya,” kata Presiden.
Presiden Prabowo mengumumkan rencana penyaluran pembiayaan masif sebesar Rp400 triliun pada tahun mendatang. Anggaran pembiayaan ini ditujukan khusus bagi petani, nelayan, masyarakat perdesaan, wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), serta masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan.
“Saudara-saudara sekalian, garis ekonomi kita harus bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat kita. Kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata slogan. Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara riil, secara nyata harus meningkat, harus meningkat, bahwa setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata. Ini yang sedang kita perjuangkan, ini garis kita, ini strategi kita,” tegas Prabowo.
Pada momentum tersebut, Presiden Prabowo secara resmi meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026 dan amanat UU P2SK. Pembentukan DNKK menandai pergeseran fokus kebijakan, dari yang semula bertumpu pada kepemilikan rekening di era Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), kini berorientasi langsung pada kesejahteraan keuangan keluarga.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi melaporkan bahwa penguatan program TPAKD sejalan dengan visi Asta Cita pemerintah dalam mempercepat pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
“Dapat kami laporkan kepada Bapak bahwa ini adalah mendukung Asta Cita Bapak, terutama dalam hal pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini kita sudah memiliki 552 tim percepatan akses keuangan daerah di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia,” ujar Friderica.
Friderica memaparkan bahwa program unggulan Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) telah berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp64,85 triliun kepada 2,28 juta debitur. Selain itu, program Kredit Pembiayaan Sektor Prioritas telah menyalurkan Rp5,41 triliun kepada 103 ribu debitur, Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) menjangkau 59,36 juta rekening, serta jaringan Laku Pandai merambah 72.982 desa dengan 17 juta nasabah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa DNKK dipimpin langsung oleh Presiden dengan Menko Perekonomian sebagai Ketua Harian, serta OJK, Bank Indonesia, Menkeu, dan Mendagri sebagai Wakil Ketua Harian guna memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai kehadiran langsung Presiden mencerminkan besarnya perhatian pemerintah terhadap percepatan akses keuangan daerah. Pemerintah berkomitmen melanjutkan pemberian insentif fiskal kepada pemerintah daerah yang inovatif dalam mendorong inklusi keuangan.
Dalam gelaran ini, diserahkan pula penghargaan TPAKD Award 2026 kepada pemerintah daerah berkinerja terbaik. Kategori provinsi terbaik diraih oleh Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Maluku. ***
