JAKARTA, Stabilitas.id – Gerakan Pemerintah dalam mendukung UMKM lokal semakin digencarkan dalam bentuk peningkatan pembelian dan pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN).
Hal ini diwujudkan dalam Ajang akbar Showcase dan Business Matching Tahap Kedua Belanja Barang/Jasa Pemerintah Untuk Produk Dalam Negeri Industri Kreatif, Jasa Teknik, dan lain-lain, di Smesco Exhibition Hall, Jakarta, Rabu (20/4) sebagai aksi afirmasi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI).
“Sudah tercatat komitmen belanja pemerintah terhadap produk UMKM sesuai data RUP LKPP mencapai Rp481 triliun. Langkah berikutnya adalah merealisasikan komitmen menjadi kontrak kerjasama dengan para UMKM,” ungkap Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rahman.
Data tersebut menjadi bentuk dukungan dari kementrian dan lembaga yang menggunakan produk dalam negeri produksi UMKM. Hanung juga menambahkan, gelaran showcase ini membuktikan bahwa produk UMKM siap untuk melakukan penetrasi pasar, baik di dalam maupun luar negeri.
“Saya berharap, dengan adanya kesempatan menjual produk melalui e-Katalog, para pelaku UMKM terus menjaga dan meningkatkan kualitas produknya,” jelas Hanung.
Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi menyebutkan bahwa pihaknya sangat mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) yang diimplementasikan melalui belanja kementerian. Anggaran barang/jasa 2022 Kemenag sebesar Rp25,84 triliun yang dialokasikan kepada 4593 Satuan Kerja, Rp19,7 triliun (76,24%) diantaranya sudah menggunakan produk dalam negeri.
Direktur Pelaksana Anggaran Kementerian Keuangan Tri Budhianto menambahkan, bahwa ajang ini merupakan kebijakan yang baik dan wajib mendapatkan dukungan penuh dari seluruh kementerian dan lembaga.
“Tak hanya untuk belanja produk UMKM, kami juga sudah mengeluarkan aneka kebijakan untuk pengembangan UMKM. Diantaranya, subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga ragam pembiayaan khusus untuk UMKM,” papar Tri.
Tri melanjutkan, APBD memiliki anggaran sebesar Rp1.193,8 triliun, yang dimana potensi untuk produk dalam negeri (PDN) dialokasikan sebesar Rp389,24 triliun. Sedangkan untuk APBN sebesar Rp2714,2 triliun ada potensi PDN sebesar Rp357,8 triliun.
Hal yang sama disampaikan juga oleh Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Hengky Hotma Parlindungan Manurung, merasa optimistis belanja kementeriannya terhadap produk UMKM bisa menembus angka 40%.
Pihaknya juga mendorong hotel-hotel untuk tidak lagi menyediakan kopi dan teh impor, melainkan kopi dan teh lokal. Hengky pun berharap langkah di ajang ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan terus berlanjut.
Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Cahyo R Muzhar menekankan bahwa saat ini menjadi era emas bagi produk UMKM dalam mendorong pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Cahyo mengakui, bahwa belanja Kemenkumham terhadap produk UMKM sudah melebihi dari sebesar 40%.
Lebih lanjut, Cahyo meminta pemberdayaan UMKM tidak berhenti hanya sampai di kementerian dan lembaga saja. Ia merasa pemberdayaan yang dilakukan seharusnya bisa sampai membuat UMKM menembus pasar yang lebih luas, dan dapat secara kompetitif bersaing dengan produk-produk global.***
