JAKARTA, Stabilitas.id – Indonesia diprediksikan oleh lembaga-lembaga internasional akan menjadi kekuatan ekonomi dunia keempat setelah AS, China, dan India, salah satunya IMF.
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki saat menjadi pemateri pada acara Pelatihan Kader Kebangsaan Angkatan II, yang dilaksanakan di Jakarta, pada Minggu (25/9/22).
“Oleh karena itu, pemerintahan Presiden Joko Widodo terus melakukan modernisasi Indonesia untuk 2045,” ungkap MenKopUKM.
Menteri Teten juga mengungkapkan, ada empat syarat yang harus dipenuhi menuju Indonesia 100 Tahun pada 2045 agar menjadi negara maju dan kekuatan ekonomi dunia yang tangguh.
Pertama, PDB harus terus digenjot, minimal mencapai pendapatan per kapita sebesar 12 ribu dolar AS.
Kedua, peralihan dari pertanian ke manufaktur, dengan langkah hilirisasi industri.
“Di dalamnya mencakup mengembangkan produk substitusi impor dan berorientasi ekspor. Nantinya, industrialisasi kita lebih mengarah ke pengolahan hasil tambang, termasuk sawit. Harus juga ada peningkatan produktivitas,” ungkap MenKopUKM.
Ketiga, Human Development Index (HDI) Indonesia juga harus terus meningkat.
“Selain meningkatkan kualitas jaminan sosial, seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu PraKerja, Kartu Indonesia Sehat, dan sebagainya, pendidikan vokasi harus juga meningkat agar bisa masuk ke dunia kerja,” lanjutnya
Syarat keempat adalah adanya kemudahan dalam berusaha (berbisnis). “Ini sudah ada dalam UU Cipta Kerja,” ungkap MenKopUKM.
Kondisi terkini, MenKopUKM mengakui, rasio kewirausahaan Indonesia masih 3,18 persen, ketersediaan lapangan kerja 97 persen yang masih didominasi oleh pelaku UMKM (98 persen diantaranya pelaku usaha mikro), ekspor UMKM masih rendah, hingga biaya logistik yang masih terbilang mahal.
Menteri Teten menambahkan, pemerintah juga serius dalam pengembangan kewirausahaan nasional, dengan menerbitkan Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kewirausahaan dengan target meningkatkan rasio kewirausahaan 3,95 persen di 2024.
Pemerintah berkomitmen untuk menaikkan kelas UMKM dan memodernisasi koperasi dengan melakukan tranformasi usaha dari sektor informal ke formal. Kemudian, tranformasi ke digital, penggunaan inovasi dan teknologi, serta tranformasi ke rantai nilai global.
“Kami terus berupaya menghadirkan ekosistem usaha yang sehat, mudah, dan kuat,” ujar MenKopUKM.
Dalam upaya memperkuat kewirausahaan nasional, Pemerintah Jokowi juga sudah membuka akses lahan untuk rakyat lewat program Perhutanan Nasional. Ada sekitar 12,7 juta hektare lahan di seluruh Indonesia yang bisa dimanfaatkan rakyat.
Selain lahan, akses ke pembiayaan bagi pelaku UMKM juga akan diperbesar. Saat ini, kredit perbankan untuk UMKM hanya 20 persen, dan akan menjadi 30 persen pada 2024 mendatang.
“Presiden Jokowi ingin 50 persen lebih seperti di Korsel yang 81 persen. Kita akan ke arah sana,” jelasnya.
Di samping mempercepat program formalisasi usaha dari informal ke formal melalui Nomor Induk Berusaha (NIB), pemerintah terus mendorong UMKM go digital. ”
Selanjutnya, struktur industri yang didominasi usaha besar, juga akan diubah. Menteri Teten merujuk langkah pemerintah dalam membenahi perkebunan sawit milik rakyat. ”
Sebanyak 62 persen lahan perkebunan sawit itu milik rakyat. Selama ini mereka hanya menjual dalam bentuk tandan segar ke industri,” ungkap MenKopUKM.
Ke depan, kata Menteri Teten, setiap per 1000 hektare lahan sawit milik rakyat, akan berdiri satu pabrik sawit dan minyak makan merah.
Begitu juga dengan program Korporatisasi Petani dan Peternak. “Kita akan konsolidasi petani berlahan sempit dalam koperasi untuk ditanami satu jenis tanaman produktif. Minimum, 400 hektare dalam satu langkah korporatisasi petani,” jelasnya.***
