OJK mengidentifikasi 132.583 nomor telepon terafiliasi penipuan keuangan hingga Juni 2026. Lewat wadah IASC, dana penipuan sebesar Rp 674,1 miliar berhasil diblokir.
Stabilitas.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bergerak agresif membongkar ekosistem kejahatan keuangan digital yang kian meresahkan masyarakat. Hingga 30 Juni, regulator keuangan ini berhasil mengidentifikasi sedikitnya 132.583 nomor telepon yang dilaporkan oleh korban dan terbukti terafiliasi kuat dengan aktivitas penipuan keuangan.
Langkah tegas ini menjadi bagian dari strategi besar OJK dalam memperkuat benteng pertahanan dari gempuran kejahatan siber di sektor domestik. Data penindakan tersebut dipaparkan resmi dalam hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK periode Juni 2026.
Tidak hanya melacak nomor eksekutor, pusat penanganan penipuan nasional, Indonesia Anti-Scam Center (IASC), juga kebanjiran aduan dari masyarakat. Sejak menapakkan operasionalnya pada 22 November 2024 hingga 30 Juni 2026, IASC tercatat telah mengantongi sebanyak 608.167 laporan dugaan penipuan transaksi keuangan.
BERITA TERKAIT
Dari tumpukan laporan tersebut, riwayat penindakan komprehensif yang berhasil dieksekusi oleh IASC meliputi:
-
Total Rekening Dilaporkan: Sebanyak 1.085.607 nomor rekening bank telah masuk dalam radar laporan.
-
Rekening Dibekukan: Dari jumlah tersebut, sebanyak 557.751 rekening telah resmi diblokir oleh otoritas.
-
Dana Diselamatkan: Total dana yang berhasil diamankan atau diblokir di dalam sistem mencapai Rp 674,1 giga (miliar).
-
Dana Dikembalikan: Sebanyak Rp 196,93 miliar telah sukses diselamatkan dan ditransfer kembali ke kantong para korban.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK, Dicky Kartikoyono, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh menaikkan kapasitas operasional IASC. Targetnya, proses penanganan kasus dan pemblokiran di sektor keuangan ke depan bisa dieksekusi jauh lebih cepat.
Di lain sisi, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengingatkan bahwa gelombang data laporan yang masuk saat ini disinyalir belum mencerminkan kondisi riil kerugian di lapangan.
“Saya percaya angka ini hanyalah puncak gunung es karena tidak semua korban melaporkan bahwa mereka telah menjadi korban penipuan,” tegas Friderica.
Aduan Pinjol Ilegal Masih Rajai Laporan
Selain fokus menjaring aksi scamming, radar pengawasan OJK juga menangkap maraknya aktivitas dari entitas keuangan tak berizin alias liar. Sepanjang paruh pertama atau semester I 2026, OJK menerima total 22.206 pengaduan terkait entitas ilegal.
Ironisnya, lini pinjaman online (pinjol) ilegal masih menjadi predator utama yang mendominasi aduan masyarakat, dengan rincian sebagai berikut:
-
Pinjol Ilegal: Menyedot 19.169 pengaduan atau menguasai porsi sekitar 86% dari total aduan entitas ilegal.
-
Investasi Bodong: Menjaring 2.878 pengaduan dari masyarakat yang tergiur untung semu.
-
Gadai Ilegal: Mencatatkan 159 pengaduan operasional.
Merespons tingginya tensi ancaman tersebut, Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) langsung mengambil tindakan represif dengan menyetop operasional 1.218 entitas keuangan ilegal. Angka penertiban tegas itu terdiri atas 951 pinjol ilegal, 238 investasi ilegal, 27 gadai ilegal, serta dua aktivitas keuangan ilegal lainnya.
Pig Butchering Scam
OJK mengimbau publik untuk terus mempertebal kewaspadaan lantaran modus operandi yang dilancarkan para pelaku terus bermutasi memanfaatkan berbagai saluran komunikasi modern, mulai dari panggilan telepon, SMS, pesan WhatsApp, media sosial, hingga pembuatan situs web tiruan (palsu).
Salah satu modus psikologis yang belakangan ini menyedot perhatian serius regulator adalah “pig butchering scam” (penipuan jagal babi). Dalam modus ini, pelaku bertindak bak “menggemukkan babi” dengan cara membangun kedekatan emosional dan kepercayaan korban melalui komunikasi intensif dalam jangka waktu tertentu.
Setelah korban terbuai, pelaku mulai melancarkan bujuk rayu agar korban menanamkan modalnya ke platform investasi palsu. Korban biasanya baru tersadar telah tertipu ketika dana yang disetorkan sama sekali tidak bisa dicairkan kembali.
OJK mengingatkan masyarakat secara tegas agar jangan pernah menyerahkan data sensitif seperti nomor PIN, kode one-time password (OTP), maupun data personal lainnya kepada pihak mana pun yang mengatasnamakan lembaga keuangan. Sebelum bertransaksi, pastikan untuk selalu memeriksa legalitas resmi penyedia jasa keuangan ke kanal OJK, dan segera buat laporan ke IASC jika mengendus gelagat penipuan agar pemblokiran rekening bisa segera dieksekusi. ***

















