OJK menggelar Risk and Governance Summit (RGS) 2026 untuk memperkuat tata kelola (GRC) dan manajemen risiko nasional di tengah ancaman siber dan penyalahgunaan AI
Stabilitas.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat penerapan tata kelola (governance), manajemen risiko, dan budaya integritas di sektor jasa keuangan. Langkah ini dinilai krusial sebagai fondasi dalam membangun industri keuangan yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing guna menyokong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam pergelaran Risk and Governance Summit (RGS) 2026 dengan tema “Future-ready Governance for Sustainable Growth and National Prosperity” yang berlangsung di Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Anggota Dewan Komisioner OJK, Sophia Wattimena, mengungkapkan bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada kualitas tata kelola yang mampu menerjemahkan setiap kebijakan menjadi hasil yang nyata bagi masyarakat.
Saat ini, lanskap risiko global berkembang sangat cepat dan makin kompleks. Organisasi dituntut untuk tidak hanya bertahan, melainkan proaktif mengantisipasi berbagai disrupsi baru.
Beberapa tantangan risiko utama yang disoroti meliputi:
-
Ancaman dan serangan siber (cyber risks).
-
Penyalahgunaan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI).
-
Ketidakpastian geopolitik global dan gangguan rantai pasok.
-
Perubahan regulasi serta dampak perubahan iklim (climate change).
Menurut Sophia, kerangka kerja Governance, Risk, and Compliance (GRC) kini telah bertransformasi menjadi pilar utama ketahanan organisasi, bukan lagi sekadar instrumen pemenuhan kepatuhan (compliance) administratif.
“Penguatan GRC ini juga sejalan dengan Asta Cita ketujuh Pemerintah yang menitikberatkan pada penguatan reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik,” jelas Sophia.
Future-Ready Governance
Dukungan senada disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, Ferry Irawan, yang hadir mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Ferry menegaskan bahwa tata kelola yang kokoh merupakan modal utama untuk meningkatkan nilai tawar Indonesia di mata global.
“Tata kelola yang baik bukan sekadar masalah kepatuhan, tetapi fondasi yang memperkuat kredibilitas kelembagaan, memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan investor, serta pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Ferry.
Ia menambahkan, konsep future-ready governance mewajibkan institusi untuk tanggap mendeteksi potensi risiko sebelum berkembang menjadi krisis makro, terutama di tengah volatilitas pasar keuangan global saat ini.
Dari sisi teknologi, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Edwin Hidayat Abdullah (mewakili Menkomdigi), mengingatkan bahwa pemanfaatan teknologi digital harus ditempatkan sebagai pendorong produktivitas masyarakat, bukan tujuan akhir. Edwin menilai tata kelola yang baik tidak akan membatasi ruang inovasi, melainkan justru memberikan rasa aman bagi pelaku industri untuk terus berkreasi secara berkelanjutan.
Inovasi Generasi Muda
RGS 2026 yang diselenggarakan secara hybrid ini berhasil menarik atensi luas dengan diikuti oleh lebih dari 20.000 peserta secara daring dan luring. Forum ini menghadirkan diskusi mendalam bersama para pakar GRC global dan domestik, termasuk perwakilan dari Meta, Danantara Indonesia, Bank CIMB Niaga, University of Antwerp, UNOPS, Orbis Business School, BCA, dan Bank BTN.
Sebagai bagian dari kampanye edukatif untuk generasi muda, OJK juga menggelar Innovation Paper Competition Volume 2 dengan tema “Building Digital Trust and Ethical Governance for Indonesia’s Future”. Kompetisi riset ilmiah ini sukses menjaring 408 karya dari 135 perguruan tinggi di seluruh Indonesia, menunjukkan tingginya kepedulian akademisi muda terhadap masa depan tata kelola digital tanah air.***
