Kementerian UMKM melaporkan realisasi penyaluran KUR hingga 12 Juli 2026 telah mencapai Rp 159,8 triliun atau 54,2% dari target nasional sebesar Rp 295 triliun.
Stabilitas.id – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencatat tren positif dalam perluasan akses permodalan bagi pelaku usaha domestik. Hingga 12 Juli 2026, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara nasional telah menembus Rp 159,8 triliun.
Pencapaian tersebut setara dengan 54,2% dari total target penyaluran nasional yang dipatok pemerintah sebesar Rp 295 triliun untuk sepanjang tahun 2026.
Sekretaris Kementerian UMKM, Loto Srinaita Ginting, menjelaskan bahwa stimulus pembiayaan bersubsidi ini telah disalurkan kepada sekitar 2,5 juta debitur UMKM di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, penambahan pelaku usaha baru yang tersentuh akses perbankan mencatatkan raport yang cukup tinggi.
“Dari jumlah tersebut, 1,1 juta merupakan debitur baru atau 83,5% dari target tahun ini. Sementara debitur graduasi (UMKM yang naik kelas) mencapai 511.208 debitur atau 46,2% dari target,” ungkap Loto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin (13/7).
Sektor Produksi Mendominasi Penyaluran
Pada tahun anggaran 2026, pemerintah memang memperketat alokasi KUR dengan mengarahkan minimal 65% dari total dana ke sektor-sektor produktif, seperti pertanian, kelautan, industri pengolahan, dan jasa produksi.
Hingga pertengahan Juli ini, penyaluran ke sektor produksi tercatat sudah mencapai Rp 103,2 triliun atau merepresentasikan 64,6% dari target. Manajemen Kementerian UMKM optimistis porsi sektor produktif ini akan terus merangkak naik dan mampu melampaui ambang batas psikologis 65% dalam beberapa bulan ke depan.
Sebagai informasi, program KUR menyediakan plafon pinjaman modal kerja dan investasi bagi pelaku usaha mikro hingga menengah dengan batas maksimal pinjaman mencapai Rp 500 juta per debitur.
ACCESS dan BISLAF
Di luar instrumen KUR, Kementerian UMKM juga aktif mengeskalasi program pendampingan guna membuka keran pembiayaan non-konvensional bagi kelas usaha menengah dan kecil:
-
Program ACCESS (Accelerating Capital Resources for Medium Enterprises): Program yang menyasar kelas usaha menengah ini mencatatkan akumulasi pembiayaan senilai Rp 53,3 miliar untuk 56 perusahaan menengah per akhir 2025, dengan menggandeng delapan lembaga keuangan mitra.
-
Program BISLAF (Bisnis Layak Funding): Diinisiasi oleh Deputi Bidang Usaha Kecil berkolaborasi dengan Inotek, program ini sukses memberikan pendampingan bagi 200 UMKM hingga berhasil mengamankan pendanaan senilai Rp 13,65 miliar.
-
Pendampingan Sektor Perumahan Rakyat: Kementerian tengah mengawal program khusus dengan target 300 UMKM penopang sektor perumahan. Hingga Kuartal I-2026, sebanyak 16 UMKM dinyatakan lolos kurasi ketat dan 2 UMKM di antaranya telah merampungkan program digitalisasi manajemen keuangan. ***
