RUU PFII dibidik jadi rumah baru family office dunia. Panja DPR sebut ada potensi dana US$ 3,2 triliun milik keluarga kaya global yang mencari lokasi penempatan baru.
Stabilitas.id – Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) diproyeksikan tidak hanya menjadi pusat transaksi keuangan global baru, tetapi juga siap menjadi magnet utama bagi pengelolaan dana keluarga kaya dunia (family office).
Langkah ini membidik porsi peralihan aset-aset bernilai jumbo yang selama ini terparkir di pusat finansial tradisional seperti Singapura, Hong Kong, hingga Amerika Serikat.
Ketua Panitia Kerja (Panja) penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) PFII Komisi XI DPR, Mohamad Hekal, menyampaikan bahwa salah satu sasaran strategis pembentukan PFII adalah menangkap gelombang relokasi dana family office global.
BERITA TERKAIT
Berdasarkan kajian yang diterima dalam pembahasan RUU PFII, total dana keluarga kaya dunia yang dikelola melalui berbagai family office diperkirakan mencapai US$ 3,2 triliun.
“Dari jumlah itu ditaksir sekitar 65% sedang mencari rumah baru. Nah, itu yang mau kita tangkap,” ujar Hekal saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (21/7).
Peluang Rp 61.250 Triliun & Faktor Geopolitik
Jika dikonversikan dengan asumsi kurs Rp 17.500 per dolar AS, potensi dana 65% yang tengah mencari “rumah baru” tersebut nilainya menembus Rp 61.250 triliun. Besarnya ceruk pasar ini menjadi pendorong utama pemerintah dan DPR mengejar penyelesaian payung hukum PFII.
Hekal menjelaskan, pergeseran dinamika geopolitik dan ketidakpastian di sejumlah kawasan menjadi pemicu utama para pemijat modal berburu alternatif tempat aman (safe haven) baru untuk menempatkan kekayaannya.
“Kenapa mereka cari rumah baru? Karena rumah-rumah lama mereka sedang terguncang. Ada yang rumahnya di Timur Tengah, ada yang sumber awalnya. Salah satu yang besar mencari rumah baru adalah di daerah Amerika,” terangnya.
Guna menunjang keberhasilan ekosistem ini, kawasan PFII kelak tidak hanya menyediakan fasilitas dan insentif keuangan, tetapi juga bakal dilengkapi dengan infrastruktur pendukung terpadu seperti kawasan hunian eksklusif bagi pelaku bisnis dan investor global.
Kendati demikian, sebelum siap beroperasi secara penuh, pemerintah dan DPR masih harus menuntaskan perancangan perangkat kelembagaan, regulasi tata kelola, serta kepastian hukum di dalam RUU PFII. ***

















