OJK dan Kemenkeu paparkan reformasi permodalan asuransi dan harmonisasi dana pensiun nasional dalam forum aksesi OECD di Paris, Prancis.
Stabilitas.id – Otoritas Jasa Keuangan bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia memaparkan progres reformasi menyeluruh di sektor perasuransian dan dana pensiun dalam forum Accession Review yang digelar oleh Working Party on Insurance and Pensions Organisation for Economic Co-operation and Development di Paris, Prancis. Pertemuan ini merupakan tahapan krusial dalam proses aksesi Indonesia untuk menjadi anggota penuh OECD.
Delegasi Indonesia dipimpin oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Prancis Mohamad Oemar, serta Direktur Pengembangan Dana Pensiun, Asuransi, dan Aktuaria Kemenkeu Yani Farida Aryani.
Ogi Prastomiyono memaparkan penguatan kerangka regulasi dan pengawasan industri asuransi dan dana pensiun nasional yang diselaraskan dengan standar tata kelola serta instrumen hukum OECD.
BERITA TERKAIT
“Proses aksesi OECD menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat fondasi sektor keuangan sekaligus mengoptimalkan potensi pertumbuhannya. Melalui reformasi pengaturan dan pengawasan, OJK ingin membangun industri asuransi dan dana pensiun yang semakin tangguh, mampu menjangkau masyarakat lebih luas, serta memberikan manfaat perlindungan yang lebih optimal dan berkelanjutan,” ujar Ogi di Paris.
Dalam lanskap asuransi nasional, total aset asuransi komersial telah bertumbuh dari Rp699,7 triliun pada 2017 menjadi Rp981,1 triliun pada 2025 dengan rata-rata kenaikan 4,3 persen per tahun. Namun, tingkat penetrasi asuransi komersial masih berada di level 1,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto, menandakan potensi pasar perlindungan jiwa dan umum yang masih sangat terbuka.
Untuk memperkokoh ketahanan finansial, OJK mengeksekusi reformasi prudensial secara bertahap melalui peningkatan ekuitas minimum perasuransian pada 2026 dan 2028, penerapan standar PSAK 117 yang mengadopsi IFRS 17, serta penyempurnaan kerangka Risk Based Capital berbasis sensitivitas risiko yang ditargetkan mulai berlaku pada 2027.
Dicky Kartikoyono menekankan bahwa ketahanan permodalan diimbangi dengan pengawasan ketat terhadap perilaku pasar atau market conduct guna melindungi konsumen sejak proses penawaran hingga pencairan klaim.
“Pelindungan konsumen tidak cukup hanya diukur dari kepatuhan terhadap ketentuan atau jumlah pengaduan yang ditangani. Yang lebih penting adalah perbaikan perilaku pelaku usaha, penyelesaian klaim yang adil dan tepat waktu, serta mekanisme penyelesaian masalah yang efektif. Karena itu, OJK terus memperkuat pengawasan yang lebih proaktif dan berbasis risiko,” tegas Dicky.
Pada sektor dana pensiun, Indonesia menghadapi tantangan kepesertaan wajib yang saat ini baru mencakup sekitar 37 persen pekerja, dengan peserta aktif hanya 17 persen dari total angkatan kerja. Pemerintah bersama OJK kini merancang harmonisasi sistem pensiun nasional sesuai mandat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Yani Farida Aryani menyampaikan bahwa integrasi program pensiun wajib dan sukarela ditujukan untuk memperluas jangkauan ke sektor informal serta menjamin kecukupan kesinambungan pendapatan hari tua.
“Harmonisasi sistem pensiun merupakan langkah penting untuk memastikan berbagai program dapat saling melengkapi, memperluas cakupan kepesertaan, dan meningkatkan kecukupan manfaat bagi masyarakat. Reformasi ini perlu dilaksanakan secara bertahap dan terkoordinasi, dengan tetap memperhatikan kemampuan pekerja dan pemberi kerja serta perlindungan atas hak-hak peserta,” kata Yani.
OJK juga tengah mematangkan deregulasi investasi dana pensiun guna memperluas ruang diversifikasi portofolio, penerapan strategi investasi siklus hidup atau lifecycle investment, serta penguatan manajemen aset dan kewajiban.
Melalui forum WPIP OECD ini, negara-negara anggota mengapresiasi peta jalan reformasi keuangan non-bank Indonesia yang berfokus pada penguatan solvabilitas, tata kelola investasi, dan perluasan perlindungan pekerja. ***

















