Oleh : M. Mas’ud Said – Guru Besar Ilmu Pemerintahan, Direktur Pascasarjana Universitas Islam Malang
DI tengah terbatasnya kapasitas fiskal dan sempitnya sumber penerimaan daerah, Presiden Prabowo menjanjikan tambahan dana bagi pemerintah daerah. Janji tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah 2026 di Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026.
Dalam kesempatan itu, Presiden meminta para gubernur, bupati, dan wali kota agar tidak merisaukan penyaluran dana dari pemerintah pusat ke daerah.
Komitmen tersebut tentu disambut baik oleh pemerintah daerah dan para kepala daerah. Sebab, data Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa transfer ke daerah (TKD) mengalami kontraksi dalam beberapa tahun terakhir.
BERITA TERKAIT
Kondisi ini semakin berat karena pendapatan daerah dari pajak dan retribusi cenderung stagnan. Demikian pula penerimaan dari dana bagi hasil serta pemanfaatan aset daerah melalui badan usaha milik daerah (BUMD).
Dalam APBN 2025, alokasi TKD tercatat sebesar Rp919,87 triliun. Namun, pada tahun yang sama, jumlah tersebut dipangkas menjadi sekitar Rp848,52 triliun. Pada 2026, alokasinya kembali turun menjadi sekitar Rp650 triliun. Memasuki tahun anggaran 2027, muncul harapan baru. Pemerintah pusat berencana meningkatkan alokasi TKD menjadi sekitar Rp735 triliun.
Senjata Utama Kepala Daerah Adalah Keuangan Daerah
Dalam teori dan praktik pemerintahan modern, kepemimpinan yang kuat dan tegas saja tidak cukup. Kepemimpinan tidak bisa hanya mengandalkan pernyataan komitmen.
Tata kelola pemerintahan akan berjalan efektif jika didukung perumusan anggaran yang disiplin. Pengelolaan belanja juga harus dilakukan secara hati-hati dan berkelanjutan. Karena itu, pemerintah perlu menjamin keberlanjutan program prioritas nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.
Kebijakan tersebut semestinya menjadi kebajikan bagi masyarakat. Keberhasilan program pemerintah tidak cukup diukur dari besarnya angka anggaran yang disalurkan melalui pemerintah daerah. Dana yang besar, jika dikelola dengan buruk, tidak serta-merta menghasilkan peningkatan kesejahteraan rakyat secara signifikan.
Faktor fiskal daerah merupakan elemen kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan (Musgrave, Richard A., 1959). Bagi kepala daerah, kapasitas keuangan dan kebijakan fiskal yang tepat merupakan kebutuhan mendasar. Keuangan daerah membiayai pembangunan sekaligus menjalankan roda pemerintahan. Kapasitas fiskal yang kuat memberi keleluasaan kepada kepala daerah untuk mewujudkan visi, misi, dan program utamanya.
Kebijakan keuangan daerah harus tepat jumlah, tepat sasaran, dan tepat tujuan. Penggunaan anggaran yang baik harus ditopang kemampuan mengelola serta mendistribusikan keuangan secara efektif. Dengan demikian, kepala daerah memiliki ruang yang lebih luas untuk menjalankan program pembangunan sesuai dengan janji kampanyenya.
Pemerintahan Indonesia di era kepemimpinan Prabowo tampak berkomitmen menjaga profesionalitas dengan melibatkan para ahli dari berbagai bidang. Namun, kinerja banyaknya tenaga ahli di lingkungan pemerintahan masih perlu dibuktikan. Hal ini terutama berlaku bagi lembaga penasihat, seperti Dewan Pertimbangan Presiden dan para utusan khusus Presiden.
Jangan sampai kondisi tersebut mengulang kritik Tom Nichols dalam The Death of Expertise. Nichols mengkritik cara Donald Trump memanfaatkan para ahli dan bekerja sama dengan Elon Musk dalam pemerintahan Amerika Serikat. Kolaborasi itu dinilai lebih diarahkan untuk kepentingan kampanye politik daripada mendorong inovasi pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tidak dapat diragukan bahwa kekuatan keuangan daerah sangat menentukan kemampuan pemerintah daerah mencapai visi dan misinya. Namun, besarnya anggaran bukan satu-satunya penentu. Efektivitas penggunaan dana, kualitas perencanaan, serta pengawasan terhadap belanja juga menjadi faktor penting.
Prasyarat lain bagi daerah yang berdaya adalah birokrasi yang memiliki kemauan untuk berubah dan berkembang. Pemimpin yang baik tidak akan banyak berarti jika organisasi perangkat daerah (OPD) tidak mampu mengikuti arah dan ritme kepemimpinannya.
Menurut riset dari McKinsey (2023), tingkat kematangan pemanfaatan teknologi di Indonesia masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara tetangga di Asia.
Posisi fiskal daerah juga tidak berdiri sendiri. Kondisinya berkaitan erat dengan pendapatan nasional dan struktur APBN. Ketika penerimaan negara tertekan selama beberapa tahun, kemampuan pemerintah pusat untuk menopang kebutuhan daerah ikut menghadapi keterbatasan. Padahal, porsi anggaran untuk daerah tetap besar.
Kementerian Dalam Negeri mendorong pimpinan daerah dan DPRD mencari alternatif pembiayaan melalui skema creative financing. Pemerintah daerah perlu menghitung sektor-sektor dasar yang harus segera dibiayai. Jika APBD tidak mampu memenuhinya melalui Dana Alokasi Umum (DAU), pemerintah daerah dapat mempertimbangkan pinjaman dari bank-bank Himbara atau Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Kemandirian Vs Ketergantungan
Pemerintahan dapat dikatakan berhasil apabila dipimpin secara visioner, bekerja cepat dan cermat, serta didukung birokrasi yang berdaya guna. Pelaksanaan program prioritas pemerintah juga membutuhkan perencanaan yang matang. Dukungan digital planning dan tingkat kematangan digital yang memadai menjadi bagian penting dari proses tersebut.
Ketergantungan keuangan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat masih sangat besar. Rata-rata, sekitar 80 persen pembiayaan pembangunan daerah bersumber dari APBN. Hanya sekitar 20 persen yang dapat ditopang oleh kekuatan keuangan daerah sendiri. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Surabaya termasuk sedikit daerah yang tingkat ketergantungannya relatif rendah.
Kedua daerah tersebut memiliki pendapatan asli daerah yang tinggi. Meski demikian, keduanya tetap harus berupaya mencari pinjaman untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang terus berkembang dan sulit diperkirakan besarnya.
Inovasi keuangan daerah tidak boleh disertai pemborosan. Pemerintah daerah harus terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk melalui optimalisasi pajak dan retribusi. Optimalisasi belanja juga harus diawali dengan perhitungan kebutuhan dasar masyarakat. Selanjutnya, pemerintah perlu memetakan kebutuhan pembiayaan pembangunan secara merata serta menentukan sektor unggulan daerah.
Kerja sama lintas sektor juga perlu diperkuat. Pemerintah daerah harus memetakan wilayah-wilayah kritis dengan menggunakan data kemiskinan, stunting, kebakaran hutan, titik rawan bencana, serta rendahnya tingkat pendidikan dasar dan menengah.
Kerja sama, koordinasi, dan komunikasi timbal balik antara pimpinan daerah dan pimpinan kementerian/lembaga menjadi kunci. Inovasi yang berkelanjutan dapat mempercepat penyaluran bantuan pemerintah dan memperbaiki kinerja di berbagai bidang.
Salah satu persoalan krusial dalam pembangunan daerah adalah dinamika politik, terutama terkait partisipasi aktif lembaga legislatif daerah.
Kekuatan fiskal daerah sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Namun, keberhasilan itu juga bergantung pada produktivitas dan efektivitas penggunaan anggaran. Kemampuan keuangan dapat diperkuat melalui berbagai cara. Pada akhirnya, keuangan daerah merupakan instrumen utama untuk menjalankan program pemerintah.
Salah satu peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah melalui digitalisasi keuangan daerah dan Rekening Kas Umum Daerah. Potensi penerimaan dari kegiatan pertambangan, seperti galian C atau mineral bukan logam dan batuan, juga perlu diperhatikan. Aktivitas tersebut dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, sementara keuntungan perusahaan relatif besar dan manfaatnya bagi daerah belum tentu optimal.
Potensi penerimaan dari sektor ini perlu dikelola secara adil untuk memperkuat keuangan daerah. Pemerintah daerah perlu meninjau kembali tata kelolanya agar tidak terjadi potensi kehilangan penerimaan (*potential loss*).
Letak Kekuatan Keuangan Daerah
Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Undang-undang ini bertujuan memperkuat kewenangan pemungutan pajak daerah (*local taxing power*) serta meningkatkan kualitas belanja agar lebih efisien, produktif, dan akuntabel.
Selanjutnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun, strategi intensifikasi pajak daerah tetap sangat ditentukan oleh pemerintah daerah, khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta dinas-dinas penghasil.
Dalam meningkatkan penerimaan, pemerintah daerah harus berhati-hati. Kebijakan pajak jangan sampai membebani secara berlebihan usaha kecil dan masyarakat.
PP tersebut dimaksudkan untuk melengkapi dan mengatur pelaksanaan berbagai kebijakan pajak dan retribusi. Aturan ini menjadi dasar sekaligus pedoman bagi pemerintah daerah dalam menerbitkan ketentuan daerah untuk memperkuat keuangan daerah.
Pemerintah pusat mengatur berbagai aspek pengelolaan pajak dan retribusi. Cakupannya meliputi pendataan, penetapan besaran pajak dan retribusi terutang, pembayaran, penyetoran, pelaporan, serta ketentuan pelaksanaan lainnya.
Salah satu perubahan mendasar berkaitan dengan dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ketentuannya mengatur bahwa dasar pengenaan PBB ditetapkan paling rendah 20 persen dan paling tinggi 100 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
Selain mengatur pemungutan pajak dan retribusi, peraturan pemerintah tersebut juga mengatur pelaksanaan bagi hasil pajak. Aturan itu mencakup penerimaan pajak yang penggunaannya telah diarahkan untuk tujuan tertentu.
Untuk meningkatkan akuntabilitas, menyesuaikan pungutan dengan karakteristik layanan, dan memberikan kepastian hukum, penerimaan yang dipungut serta dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), seperti rumah sakit daerah, dicatat sebagai retribusi. Penerimaan BLUD tersebut dapat langsung digunakan untuk membiayai penyelenggaraan layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peraturan pemerintah ini juga memuat ketentuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan iklim investasi. Di antaranya adalah mekanisme pemberian insentif, penyesuaian tarif, serta evaluasi rancangan peraturan daerah, peraturan daerah, dan aturan pelaksanaannya.
Pemerintah daerah tetap didorong untuk menggali potensi pajak secara optimal. Kerja sama antarlembaga dan optimalisasi pemanfaatan data juga semakin penting. Keduanya dapat mendorong peningkatan kinerja fiskal pemerintah daerah.
Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan. Pungutan ini bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung. Penerimaannya digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Sementara itu, retribusi daerah merupakan pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu. Jasa atau izin tersebut secara khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan.
Kualitas Perencanaan Daerah
Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) perlu dilakukan secara lebih kreatif dan penuh perhitungan. Perencanaan juga harus lebih ekspansif, tetapi tetap realistis. Seluruhnya perlu terintegrasi dengan digital planning, bukan sekadar menjadi angan-angan atau formalitas.
Secara regulasi, tata cara dan tata kelola perencanaan pembangunan daerah sebenarnya telah memiliki pola yang disusun secara sistematis melalui berbagai peraturan pemerintah.
Namun, dalam praktiknya, perencanaan pembangunan dan RAPBD kerap dipandang sebagai daftar keinginan kepala daerah. Daftar tersebut disusun oleh Bappeda bersama OPD terkait setelah menerima masukan masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Tidak jarang, kepentingan politik kepartaian dan politik anggaran kewilayahan lebih dominan. Anggota DPRD, misalnya, cenderung lantang memperjuangkan aspirasi daerah pemilihannya masing-masing.
Ketepatan waktu pelaksanaan program strategis pemerintah dan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat merupakan hal yang sangat penting. Di sinilah peran Sekretaris Daerah, BPKAD, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menjadi krusial. Mereka perlu memastikan bahwa program utama daerah diterjemahkan secara tepat ke dalam perencanaan dan penganggaran.
Dengan meningkatnya dana transfer dari pemerintah pusat, pemerintah daerah harus mengurangi pemborosan. Pada saat yang sama, pemerintah daerah perlu menunjukkan komitmen untuk menangani warga yang kurang beruntung (disadvantaged people) secara cepat. Perhatian tersebut harus menjangkau seluruh wilayah, termasuk kecamatan dan desa, serta menyentuh sektor-sektor unggulan daerah. ***
















