OJK meluncurkan Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber serta pakta integritas etika penagihan untuk memperkuat pelindungan konsumen industri LPBBTI.
Stabilitas.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber bagi industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).
OJK juga memfasilitasi penandatanganan Pakta Integritas Penerapan Etika Penagihan dan Pelindungan Konsumen pada Selasa (10/11).
Langkah ini bertujuan membangun industri LPBBTI atau pinjaman online (pinjol) yang aman, tangguh, dan berkelanjutan.
BERITA TERKAIT
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan OJK Agusman menyatakan industri LPBBTI harus mulai beralih menuju penguatan ketahanan siber.
“Tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal terhadap serangan siber. Karena itu, penyelenggara LPBBTI harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, mendeteksi, merespons, dan memulihkan layanan secara cepat ketika terjadi insiden,” kata Agusman.
Agusman menegaskan ketahanan siber merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
Pedoman baru ini mencakup aspek tata kelola keamanan siber, identifikasi, pelindungan, deteksi, serta penanganan insiden siber.
OJK turut menyediakan instrumen penilaian mandiri untuk mengukur tingkat maturitas keamanan siber masing-masing penyelenggara.
Agusman menekankan keamanan siber merupakan bagian integral dari manajemen risiko perusahaan yang wajib melibatkan direksi dan dewan komisaris.
Deputi IV Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Slamet Aji Pamungkas menambahkan ancaman siber kini menjadi risiko bisnis utama.
Ancaman tersebut dapat menimbulkan kerugian finansial, mengganggu operasional, dan merusak reputasi perusahaan.
Slamet mendorong kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ketahanan siber di sektor jasa keuangan.
Selain penguatan siber, penyelenggara LPBBTI dan Perusahaan Jasa Penagihan (PJP) juga menandatangani pakta integritas terkait penagihan utang.
“Praktik penagihan harus mengedepankan pelindungan konsumen, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta bebas dari intimidasi dan kekerasan,” tegas Agusman.
OJK meminta penyelenggara memastikan seluruh proses penagihan mematuhi aturan dan prinsip etika demi pertumbuhan industri yang sehat. ***

















