Direktur Eksekutif LPS Suwandi membeberkan skema transfer of business untuk menjamin polis nasabah tetap aktif saat asuransi bangkrut mulai Januari 2028.
Stabilitas.id – Lembaga Penjamin Simpanan meracik skema transfer portofolio untuk melindungi konsumen asuransi. Program Penjaminan Polis ini ditargetkan beroperasi penuh paling lambat pada Januari 2028.
Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan, dan Informasi Asuransi LPS Suwandi mengatakan program ini didesain untuk menyelesaikan problem struktural di pasar asuransi. Data survei memperlihatkan tingkat literasi asuransi nasional cukup tinggi. Namun, tingkat partisipasi riil masyarakat masih sangat rendah.
“Ada gap kurang lebih 13 persen. Ini yang mesti kita upayakan bagaimana untuk meningkatkan tingkat penetrasinya,” ujar Suwandi saat berbicara dalam Seminar The 8th Indonesia Financial Sector Overview (IFSO) di Aula Rachmat Saleh LPPI, Kamis (12/11/2026).
BERITA TERKAIT
LPS memposisikan penjaminan polis sebagai pelindung kontrak nasabah. Polis nasabah dipastikan tetap aktif sampai masa pertanggungan selesai meskipun perusahaan asuransi penerbit mengalami kebangkrutan.
“Nasabah harus bisa diyakinkan bahwa kalau dia punya polis maka polisnya akan terus berjalan berlangsung aktif sampai dengan masa pertanggungannya berakhir,” kata Suwandi.
LPS menggunakan mekanisme transfer of business untuk mengeksekusi jaminan tersebut. LPS akan mengalihkan polis dari entitas yang gagal ke perusahaan asuransi lain yang sehat secara finansial.
“Prioritas utama untuk melaksanakan program penjaminan polis adalah melalui TOB, transfer of business. Jadi polis-polis yang ada di dalam perusahaan asuransi yang gagal itu akan kita alihkan kepada perusahaan asuransi lain,” tegas Suwandi.
LPS siap membayar kompensasi tambahan jika perusahaan penerima meminta dana atas pengambilalihan polis tersebut. Nasabah cukup meneruskan pembayaran premi rutin ke perusahaan asuransi yang baru sesuai kontrak awal. LPS juga akan membayar klaim tertunggak nasabah jika polis asuransi terpaksa dilikuidasi penuh.
Langkah LPS ini mengadopsi standar internasional. Saat ini 29 negara telah menerapkan sistem penjaminan polis asuransi serupa. Negara tetangga Malaysia bahkan telah mengeksekusi skema ini sejak tahun 2010.
Regulasi penjaminan polis bersumber dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Pemerintah menargetkan Peraturan Pemerintah terkait program ini rampung pada akhir tahun ini. LPS memiliki batas waktu enam bulan untuk merilis aturan operasional setelah regulasi pemerintah terbit.
Pemerintah mengatur empat komponen esensial dalam peraturan tersebut. Komponen operasional ini meliputi syarat kepesertaan, cakupan penjaminan, batas maksimal nilai penjaminan, dan skema pendanaan program.
Seluruh perusahaan asuransi konvensional dan syariah wajib mendaftar sebagai peserta program penjaminan LPS. Perusahaan asuransi harus lolos verifikasi tingkat kesehatan tertentu dari regulator sebelum diterima secara resmi.
LPS menetapkan skema pendanaan melalui pengumpulan iuran industri. Perusahaan asuransi wajib menyetor iuran ini dalam dua periode setiap tahunnya. LPS menyediakan ruang transisi lima tahun agar pemain industri memiliki waktu memadai untuk menyiapkan likuiditas pendanaan. ***
















