Riset terbaru menunjukkan 37,4 persen anak Indonesia mengalami kemiskinan multidimensi akibat dominasi sektor pekerjaan informal tanpa mobilitas vertikal.
Stabilitas.id – Kemiskinan multidimensi tercatat masih membayangi sekitar 37,4 persen anak di Indonesia. Kemiskinan multidimensi ini mencakup pendidikan, pangan dan gizi, kesehatan, pelindungan anak, hingga perumahan dan fasilitas dasar. Sekitar 58,87 persen anak di Indonesia juga terdeteksi berada dalam kondisi rentan terhadap kemiskinan moneter.
Fakta tersebut mengemuka dalam Diskusi Mubyarto Public Policy Forum di Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM pada Jumat (13/11). Forum ini membahas fenomena penyusutan kelas menengah, kemiskinan persisten, dan kerentanan ekonomi di Indonesia.
Professor dari Australian National University Sharon Bessel memaparkan proporsi kemiskinan moneter anak telah turun dari angka satu berbanding empat anak pada 2003 menjadi satu berbanding sembilan anak pada 2023.
BERITA TERKAIT
Namun menurut Sharon, penurunan tingkat kemiskinan moneter tersebut hanya menceritakan sebagian dari keseluruhan persoalan. “Anak-anak yang mengalami kesulitan akibat kemiskinan atau ketidakberuntungan memiliki pengetahuan unik yang tidak dimiliki oleh mereka yang memiliki pengalaman hidup yang sangat berbeda,” tutur Sharon.
Kerentanan kemiskinan anak sangat berkaitan erat dengan kondisi pasar tenaga kerja nasional. Ekonom FEB UGM Wisnu Nugroho memaparkan pasar tenaga kerja Indonesia saat ini menunjukkan paradoks.
Indonesia mampu menyerap hampir 50 juta pekerja baru dalam 25 tahun terakhir, namun hal tersebut belum menghasilkan mobilitas vertikal yang sebanding. “Pasar menyerap pekerja, tetapi sayangnya tidak mempromosikan mereka,” ujar Wisnu.
Wisnu menyebut sekitar 59,4 persen pekerja atau 87,7 juta orang masih terjebak di sektor informal. Dari total 18 juta pekerjaan baru pada periode 2018–2024, lebih dari separuhnya merupakan pekerjaan berbasis rumah tanpa jaminan sosial dan asuransi.
Banyak pekerja tersebut harus bekerja lebih dari 50 jam per minggu dengan kepatuhan upah minimum yang hanya berkisar 12 persen.
Wisnu menggambarkannya sebagai kondisi bekerja tanpa tangga, di mana pekerja terus bekerja tetapi tidak memiliki jalan untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik.
Wisnu meminta pemerintah agar sektor informal dan pekerjaan berbasis rumah diberi pengakuan, pelindungan, dan modal agar pekerja dapat berkembang menuju kesejahteraan. ***

















