Stabilitas.id – Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menegaskan komitmennya dalam memperkuat inklusi keuangan di Indonesia guna meningkatkan ketahanan ekonomi dan mendorong transformasi UMKM, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil serta pekerja informal di pedesaan. Adapun komitmen ini disampaikan dalam pertemuan dengan media di Jakarta, Kamis (11/12).
Dalam forum tersebut, ILO menekankan bahwa inklusi keuangan merupakan katalis utama dalam mendorong transformasi UMKM menuju usaha formal, penguatan rantai nilai pedesaan, dan penciptaan lapangan kerja yang layak. Fokus ini selaras dengan agenda nasional pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui perluasan akses layanan keuangan formal dan digital.
“Keuangan yang inklusif bukan hanya soal akses, tetapi juga menciptakan perubahan nyata pada mata pencaharian masyarakat. Dalam kerangka Decent Work Agenda, ILO mendorong kesehatan finansial produktivitas, pendapatan yang stabil, dan ketahanan usaha. Ketika pelaku UMKM dan petani terhubung dengan layanan keuangan formal, mereka menjadi lebih tangguh menghadapi risiko, lebih produktif, dan memiliki peluang memperluas usahanya,” ujar Djauhari Sitorus, Project Manager PROMISE II IMPACT ILO Indonesia.
Disisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut menegaskan pentingnya perluasan akses layanan keuangan yang aman dan bertanggung jawab, terutama bagi pelaku usaha kecil dan mikro petani di daerah pedesaan. Dalam hal ini, OJK menilai digitalisasi menjadi faktor pendorong yang kuat khususnya dalam Pemeringkat Kredit Alternatif atau PKA. “Ketika usaha kehilangan aset karena suatu hal seperti bencana, pendataan digital maupun data transaksi e-commerce atau penggunaan telepon menjadi sangat relevan agar bank tetap dapat melihat kemampuan penerima kredit,” tutur Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Djoko Kurnijanto.
Dalam hal ini, OJK bersama ILO turut mengembangkan program digitalisasi salah satunya yakni ekosistem sapi perah melalui sistem ERP (Enterprise Resource Planning) yang diintegrasikan dengan PKA untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan bagi peternak rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Sementara itu, Sekretariat Negara untuk Urusan Ekonomi (SECO) menyampaikan pembelajaran dan dampak positif dari Proyek Mempromosikan Usaha UKM melalui Peningkatan Akses Wirausaha terhadap Jasa Keuangan Tahap 2 (PROMISE II IMPACT), yang telah memperluas akses layanan keuangan terjangkau melalui penguatan ekosistem rantai nilai di tiga sektor utama di tiga provinsi yaitu sapi perah di Jawa Barat, rumput laut di Sumba, dan nilam di Aceh, serta modernisasi layanan lembaga keuangan daerah.
Sebanyak 6.000 UMKM memperoleh akses pembiayaan melalui BPR dan BPD dengan total nilai 167 miliar Rupiah, melalui dukungan ILO yang mencakup penerapan Aplikasi Kredit Mobile, peningkatan sistem core banking, serta pengembangan Loan Origination System (LOS). Sementara, sebanyak 3.610 UMKM memanfaatkan layanan tabungan dan deposito untuk investasi dan perencanaan keuangan senilai 20 miliar rupiah, didukung oleh inisiatif ILO dalam memperkuat sistem core banking di BPR.
Wakil Kepala SECO Indonesia, Ariadirja Martoni, menyampaikan “Kami melihat kolaborasi multipihak sebagai kunci keberhasilan inisiatif ini. Ke depan, kami berkomitmen untuk terus memperkuat ekosistem inklusi keuangan yang berkelanjutan. Kami juga akan melakukan kajian lebih lanjut bersama ILO untuk mengukur dampak serta merumuskan rencana untuk fase berikutnya.”
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengapresiasi program PROMISE II IMPACT dalam memperluas pemahaman akses keuangan formal bagi komunitas lokal. Pemerintah menilai bahwa program PROMISE II IMPACT patut diadopsi untuk melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). “Program-program dukungan proyek akan masuk ke dalam portofolio program strategis TPAKD untuk memastikan keberlanjutannya,” ungkap Erdiriyo selaku Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Menutup diskusi tersebut, ILO menegaskan inklusi keuangan adalah elemen penting dalam mendorong penguatan kesejahteraan sosial. Ketika layananan keuangan selaras dengan prinsip decent work, dampaknya tidak hanya ketahanan usaha yang lebih kuat, tetapi juga peningkatan perlindungan sosial dan perluasan kesempatan kerja.
“Ke depan, ILO terus berkomitmen mendorong agenda inklusi keuangan bersama pemerintah dan juga lembaga keuangan sebagai upaya mendorong perubahan menuju pasar tenaga kerja yang lebih adil dan berkelanjutan,” tutup Djauhari. ***
.jpg)
