Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi menandatangani Petunjuk Pelaksanaan Pertukaran Data untuk mempercepat implementasi Program Penjaminan Polis pada 2028.
Stabilitas.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi menandatangani Petunjuk Pelaksanaan Pertukaran Data, Informasi, dan Dokumen. Aturan teknis ini menjadi landasan operasional Program Penjaminan Polis. Penandatanganan berlangsung di Bali pada Selasa, 17 November 2026.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian OJK Ogi Prastomiyono dan Anggota Dewan Komisioner LPS Ferdinan D. Purba mewakili otoritas masing-masing dalam peresmian tersebut. OJK dan LPS merumuskan juklak ini untuk mematangkan koordinasi antarlembaga.
“Penandatanganan Juklak ini merupakan langkah maju dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis yang diamanatkan Undang-Undang P2SK,” kata Ogi. Ogi berharap program perlindungan ini mampu menaikkan kembali tingkat kepercayaan publik terhadap industri asuransi nasional.
Penyelenggaraan PPP merupakan mandat langsung dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Regulasi ini kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. LPS akan bertindak sebagai penyelenggara program paling lambat pada Januari 2028.
Program ini bertujuan memberikan jaring pengaman finansial bagi pemegang polis, tertanggung, maupun peserta. Perlindungan ini berlaku secara efektif apabila perusahaan asuransi terkait mengalami kegagalan usaha. Ogi menyebut keberhasilan PPP sangat ditentukan sejak tahap persiapan. Persiapan ini mencakup penetapan kepesertaan yang tepat sasaran, akurasi data, dan koordinasi yang solid.
Pertukaran Data Dua Arah
Juklak ini mengatur mekanisme pertukaran data secara dua arah antara OJK dan LPS. LPS membutuhkan data pengawasan dari OJK untuk menilai status kepesertaan asuransi dan memantau risiko. Sebaliknya, OJK memerlukan informasi hasil surveilans dan tingkat kepatuhan peserta penjaminan dari LPS.
Cakupan pertukaran data ini mengikuti seluruh siklus operasional perusahaan asuransi. Siklus tersebut bermula dari masa pendaftaran kepesertaan PPP, penetapan status pengawasan, penyehatan, resolusi, hingga tahap akhir berupa pencabutan izin usaha dan likuidasi.
Aturan teknis ini merupakan turunan langsung dari Nota Kesepahaman OJK dan LPS tertanggal 14 September 2023. Kedua lembaga menetapkan pejabat Focal Point dan Liaison Officer masing-masing untuk memuluskan arus informasi. Juklak juga merinci jenis data, periode pelaporan, batas waktu penyampaian, dan media pertukaran yang digunakan.
Keamanan Informasi Sensitif
Ogi mengingatkan pentingnya aspek keamanan siber dalam pelaksanaan teknis aturan ini. Pertukaran data antarotoritas melibatkan banyak rekam jejak finansial yang bersifat rahasia.
“Yang terpenting setelah penandatanganan adalah pelaksanaannya. Data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan yang sensitif, sehingga kerahasiaan, keamanan, dan kualitasnya harus dijaga bersama,” tegas Ogi.
OJK dan LPS merancang sarana pertukaran data secara efisien. Skema ini sengaja didesain sedemikian rupa agar tidak menambah beban pelaporan administratif bagi perusahaan asuransi. Ogi menilai kesepakatan ini mencerminkan hasil kerja keras otoritas selama empat tahun terakhir.
Kehadiran PPP akan melengkapi agenda reformasi fundamental industri perasuransian yang meliputi penguatan permodalan, tata kelola, dan manajemen risiko. OJK juga akan menggandeng Kementerian Keuangan untuk menyosialisasikan program ini kepada masyarakat luas. Jika muncul hal teknis yang belum tercakup dalam juklak, kedua lembaga sepakat menyelesaikannya melalui Forum Koordinasi OJK dan LPS. ***

















