Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menandatangani aturan pertukaran data asuransi untuk mengoptimalkan persiapan Program Penjaminan Polis.
Stabilitas.id – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memastikan kepastian hukum dan keamanan data nasabah dalam pelaksanaan Program Penjaminan Polis Asuransi.
LPS bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menyepakati Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) tentang Pertukaran Data, Informasi, dan Dokumen.
Juklak ini menjadi landasan operasional bagi kedua lembaga untuk mengatur mekanisme koordinasi secara lebih terstruktur. Melalui Juklak ini, LPS dan OJK menyepakati mekanisme tata cara penyampaian permintaan dan pemenuhan data sesuai jenis kebutuhan penanganan.
BERITA TERKAIT
Ruang lingkup pertukaran informasi ini mencakup berbagai tahapan persiapan mulai dari kepesertaan perusahaan asuransi hingga proses likuidasi perusahaan yang dicabut izin usahanya.
LPS dan OJK akan mempertukarkan profil, kondisi keuangan, laporan aktuaria, serta rasio solvabilitas atau Risk Based Capital (RBC) perusahaan asuransi.
Ferdinan D. Purba menyampaikan penguatan koordinasi ini merupakan bagian krusial dalam mempersiapkan pelaksanaan program penjaminan polis asuransi.
Ferdinan mengakui tantangan utama dalam penyelenggaraan program ini adalah ketersediaan data polis yang lengkap, akurat, dan tepat waktu.
“Ketersediaan data tersebut merupakan salah satu prasyarat penting untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan penjaminan polis dan resolusi perusahaan asuransi,” ungkap Ferdinan di Nusa Dua, Bali, Selasa (17/11/2026).
Dalam implementasinya, Ferdinan memastikan seluruh proses pertukaran data tidak melanggar ketentuan kerahasiaan informasi perusahaan maupun data pribadi pemegang polis.
Ferdinan menyebut pertukaran data tersebut dilakukan sesuai kewenangan dan mekanisme yang telah disepakati dalam Juklak.
“LPS memiliki tata kelola dalam sistem keamanan IT, didukung pengalaman dalam pengelolaan data dan informasi pada Penjaminan Simpanan,” tegas Ferdinan.
Ferdinan menegaskan bahwa pertukaran data yang efektif antara OJK dan LPS akan mendukung penanganan dan resolusi perusahaan asuransi bermasalah secara lebih optimal.
“Resolusi yang efektif diharapkan dapat menjaga kesinambungan pelindungan asuransi bagi pemegang polis dan tertanggung,” pungkas Ferdinan.
Adapun penandatanganan Juklak tersebut dilakukan langsung oleh Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis Ferdinan D. Purba dan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono.
Acara penandatanganan ini berlangsung di The Westin Resort Nusa Dua, Bali, pada Selasa (17/11).***

















