Jakarta – Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) akan mematangkan akan mematangkan gagasan cetak biru perbankan nasional. Dalam cetak biru tersebut, Perbanas merekomendasikan perubahan kategori bank dari bank bermodal kecil dan besar menjadi bank umum dan bank khusus.
Ketua Umum Perbanas Sigit Pramono dalam konferensi pers penyelenggaraan Kongress XVIII Perbanas Tahun 2012, Senin (29/10) mengatakan, permodalan memang menjadi persoalan utama perbankan saat ini dan kedepannya karena berkaitan erat dalam manajemen risiko dan likuiditas.
BERITA TERKAIT
Melihat hal tersebut, kata Sigit, Bank Indonesia mendorong perbankan untuk meningkatkan struktur permodalannya. Bahkan dalam aturan multiple lisence atau izin berjenjang, BI akan mengelompokan perbankan sesuai struktur permodalan.
Akan tetapi, menurut Sigit, permodalan tidak bisa dijadikan sebagai ukuran pengelompokan sebagai bank besar dan bank kecil. "Ingat kita sudah ada aturan Basel III tentang modal minimum yang harus dimiliki setiap bank. Oleh karena itu tidak bisa dikategorikan bank bermodal besar atau modal kecil," tegas Sigit di Gedung Perbanas Jakarta, Senin 29 Oktober 2012.
Dalam aturan Basel III, Bank Indonesia mensyaratkan perbankan di tanah air untuk memiliki tingkat kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) minimal 8%. Disamping itu, bank diwajibkan menyediakan capital conservation buffer atau cadangan modal konservatif sebesar 2,5% yang dapat digunakan untuk menyerap kerugian.
Apabila aturan tersebut sudah terpenuhi, kata Sigit, perbankan sudah dapat mengelola risiko dan likuiditas. Sehingga, bank sentral tidak perlu khawatir, perbankan nasional dapat terimbas risiko krisis dari bank yang dikategorikan bermodal kecil tadi. "Potensi krisis juga bisa bermula dari bank-bank yang dikategorikan bermodal besar," tegasnya.
Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perbanas, Raden Pardede menambahkan bahwa perbankan akan dikategorikan menjadi bank-bank umum dan bank-bank khusus.
Dia menjelaskan bahwa bank akan masuk dalam kategori bank umum jika memiliki modal yang besar. Pasalnya, bank umum dapat berekspansi usaha ke berbagai sektor wilayah dan bisnis.
Sementara bank khusus, bank akan berekspansi usaha pada segmen tertentu, wilayah tertentu, dan sektor bisnis tertentu. Raden mencontohkan bank khusus antara lain BTN yang khusus sektor perumahan, bank infrastruktur, dan lainnya. "BPD sudah termasuk bank khusus. BPD bisa jadi bank umum, namun harus injeksi modal," tuturnya.
Kemudian, kata Raden, dalam rekomendasi cetak biru perbankan akan diatur bentuk pengawasannya dan ketegasan sanksinya.
Selain itu, cetak biru perbankan ini akan mengatur roadmap perbankan hingga akhirnya bisa beroperasi di tingkat regional dan internasional. "Cetak biru ini juga menganalisa pendalaman financial inklution. Analisa ekonomi kita 20-30 tahun mendatang. Jadi arus relevan ke depan.
Menurut Sigit, rumusan cetak biru perbankan ini diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi pemikiran cetak biru yang akan di susun oleh para pemangku kepentingan seperti BI, OJK dan LPS.
"Dengan cetak biru kita berharap ini akan menjadi semacam penggugah antara BI, OJK dan pelaku industri dan sektor real, untuk duduk bersama untuk susun cetak biru, ini juga sebagai pemikiran perbanas yang nantinya bisa di manfaatkan untuk penyusunan cetak biru," katanya.

















