Bandung – Sebagai implementasi dari Program “Be Safe With Genuine” dan “Mall IT Bersih”, penyidik Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) dan penyidik Bareskrim Mabes Polri telah mengamankan lebih dari 5000 software ilegal – CD software dan hardisc loading – dari sejumlah toko komputer di beberapa mall di tanah air.
“Sekitar itu (5000 software ilegal) kalau digabung dari semua penindakan sepanjang semester pertama di beberapa mall di Jakarta, seperti Glodok, Ambasador, dan Point Square,” ungkap Kuasa Hukum Pemegang Hak Cipta Software, Maya Ghita Gunadi di Bandung, Rabu (19/7).
Dia mengungkapkan, awal Juni 2013 tim Bareskrim telah melakukan penindakan di Jakarta (Poins Square) dengan hasil temuan antara lain; 439 CD Software tidak berlisensi dari 3 toko CD, 5 laptop hard disk loading dari 3 toko komputer dan 1 toko CD. “Sebelumnya itu di Ambasador dan kawasan niaga Glodok Plaza. Hari ini (Rabu, 19/7) dilakukan penindakan di Bandung Electronic Center,” papar Maya.
BERITA TERKAIT
Untuk diketahui, pada Februari 2013 lalu, bersama Timnas HKI, Ditjen HKI Kementrian Hukum dan HAM melakukan sidak di kawasan niaga Glodok – Jakarta, dan berhasil mengamankan produk ilegal sebanyak 14 truk. "Itu termasuk di dalamnya adalah cakram bajakan baik musik maupun software bajakan. Dan nilai kerugiannya ada yang sebut hingga Rp.21 miliar. Karena 1 truk itu memuat sebanyak 4 ton produk bajakan yang kita sita," ungkap Direktur Penyidikan Ditjen HKI Kementrian Hukum dan HAM, Mochamad Adri belum lama ini.
Menurut Maya, penindakan oleh aparat berwenang terhadap peredaran software ilegal sejatinya merupakan implementasi dari program edukasi “Be Safe With Genuine” dan program “Mall IT Bersih”, yang telah dilakukan beberapa waktu lalu di 6 kota besar di Indonesia (Jakarta, Bandung, Semarang, Jogjakarta, Surabaya, Medan dan Makasar) oleh Ditjen HKI Kementrian Hukum dan HAM, Mabes Polri dan Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP).
“Jadi kalau hanya edukasi saja sulit menumpas praktek ilegal ini. Maka mewakili beberapa perusahaan pemegang hak cipta software kami melakukan upaya upaya hukum bekerjasama dengan kepolisian dan PPNS (penyidik pegawai negeri sipil). Ini memang merupakan hak dari para pemegang lisensi – hak cipta software,” jelas Maya.
Apalagi , lanjut dia, persoalan hak cipta memang telah diatur dalam undang-udang, antara lain perlindungan bagi pemilik hak cipta hingga sanksi bagi pelanggar hak cipta. Dia menyebutkan, ada dua upaya hukum yang dilakukan yakni berupa pelaporan pidana terkait perbuatan/pelanggaran seperti melakukan penginstalan software pada unit PC/Laptop yang dijualnya. Dimana Software tersebut tidak dilengkapi oleh lisensi yang sah.
“Hal ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 72 ayat 1 UU Hak Cipta No. 19 tahun 2002. Juga dilaporkan terkait penjualan software bajakan yang merupakan hasil perbanyakan tanpa ijin, yang melanggar pasal 72 ayat 1 UU Hak Cipta,” urainya.
Maya mengakui jika modus yang sering terjadi dengan cara penjualan PC/Laptop "naked" atau tidak ada softwarenya sama sekali tidak melanggar hukum. Namun, kata dia, cara tersebut berpotensi mendorong pembeli untuk memasang software bajakan. “Apalagi dalam prakteknya ternyata toko/penjual menawarkan/memberi informasi pihak ketiga yang bisa menginstall PC/Laptop "naked" tersebut dengan software ilegal,” tukas dia.
Maka dari itu, penjual PC/Laptop dihimbau untuk menjadi bagian aktif dalam perlindungan HKI. Melalui peranan mereka untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik dengan melakukan bisnis yang beretika/bertanggung jawab.
Maya mengingatkan bahwa, software bajakan tidak hanya merugikan pemegang hak cipta namum juga merugikan negara dari pendapatan pajak karena pajak yang tidak dibayar oleh konsumen. Lebih bahaya lagi untuk konsumen pembeli beresiko terhadap paparan virus/malware berbahaya.
Berdasarkan Studi Forensik Komputer di wilayah Asia Tenggara yang dilakukan pada tahun 2013, terungkap bahwa dari pemeriksaan ahli forensik ditemukan sebanyak 59.09% dari sampel HDD (Hard Disc Drive) terinfeksi oleh malware, sedangkan 100% dari sampel DVD software (piranti lunak dalam bentuk cakram optik) terinfeksi oleh malware. Ribuan malware tersebut ditemukan dari hasil pemeriksaan forensik terhadap sampling 216 komputer bermerek baru yang menggunakan piranti lunak ilegal (bajakan) yang dibeli di 5 negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
Sebelumnya, Studi Dampak Pemalsuan terhadap Perekonomian Indonesia yang dilakukan oleh MIAP dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) pada tahun 2010 menyatakan produk software ilegal menjadi salah satu produk yang banyak digunakan oleh konsumen Indonesia bersama dengan 12 industri lainnya sepanjang tahun 2010, yakni sebesar 34,1%.
LPEM Univeritas Indonesia di tahun yang sama juga mengungkapkan, dari peredaran barang ilegal dan palsu (termasuk software) telah meimbulkan kerugian negara dalam hal kehilangan potensi pajak hingga Rp.43 triliun.

















