Jakarta – Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Inteletual (HKI) Kementrian Hukum dan HAM bersama Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) mulai meracang modul-kurikulum pendidikan untuk tingkat SMP mengenai Hak Cipta. Harapannya kurikulum tersebut tuntas tahun ini dan segera diajukan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
"Kita harapkan tahun ini selesai. Saat ini kita masih kumpulkan beragam contoh kasus pelanggaran hak cipta, kemudian disandingkan dengan undang-undang yang ada. Tujuannya adalah membangun caracter building sejak dini untuk memahami kreativitas, sehingga bisa menghargai hak cipta orag lain," tukas Sekjen MIAP Justisiari P Kusumah di Jakarta, Jumat (21/7).
Dia menjelaskan, modul yang sedang dibuat tersebut akan menyesuaikan dengan kondisi saat ini, yang mana hampir seluruh masyarakat Indonesia telah masuk dalam kearganegaraan digital. "Contoh, dalam modul nanti diterangkan, ketika banyak generasi muda kita yang menciptakan kreasi di induatri musik, nah sbenarnya siapa saja pemegang hak cipta mulai dari lagu, software yang digunakan, dsb," tukas Justisiari.
BERITA TERKAIT
Timbul Sinaga, Derektur Kerja Sama dan Promosi Ditjen HKI mengatakan, pihaknya sejatinya telah merancang modul HKI, namun ketika Amerika menawarkan modul Hak Cipta yang sudah dijadikan kurikulum wajib di sekolah-sekolah hingga universitas di Negeri Paman Sam tersebut, maka pihaknya mecoba untuk memfokuskan pada modul Hak Cipta. "Kita yang meminta MIAP untuk membuat modul Hak Cipta dulu. Nanti soal merek, paten dll menyusul. Kita coba ini dulu," pungkas dia.
Dia sangat berharap, modul Hak Cipta nantinya menjadi kurikulum wajib sejak SMP, hingga perguruan tinggi. "Karena seperti di Amerika, China, Jepang itu sudah jalankan jadi kurikulum wajib, dan sudah mencakup HKI secara keseluruhan. Maka tidak heran kalau di China itu permintaan paten sagat tinggi, sekitar 700 ribu. Itu karena masyarakat sudah sadar akan pentingnya HKI," ungkap Timbul.
Dia mengakui, kesadaran HKI di Indonesia masih sangat rendah. Sehingga perlu sosialisasi yang panjang sehingga kurikulum ini bisa diterapkan. "Kita tidak puya target kapan akan berlakukan kurikulum ini. Nanti kita akan ajak Kemendikbud untuk sama-sama merancang modul ini". Sementara untuk meningkatkan penghargaan terhadap industri kreatif, Ditjen HKI Kemehum dan HAM telah memberikan insentif bagi pendaftaran hak cipta bagi UKM, Perguruan Tinggi, SMK-SMU, serta warga binaan. "Itu gratis, mereka tidak perlu bayar," imbuh dia.
Sementara Justisiari menambahkan, modul ini sejatinya tidak hanya menyasar pendidikan formal. Pedidikan infomal juga sangat penting untuk dijadikan sebagai bahan pelatihan. "Seperti pelatihan untuk komunitas kreatif tertentu," imbuhnya.
Kurang Koordinasi
Olvy Andrianita, Deputi Direktur Bidang Kerjasama Bilateral Amerika Kementrian Perdagangan, menilai sosialisasi HKI di Indonesia belum optimal. "Banyak yang menilai kalau bicara HKI itu tugasnya Ditjen HKI Kemenhum HAM sendiri. Padahal kalau bicara soal potensi pajak, maka Kemenkeu harus ikut, soal pelanggaran merek, Kementrian Perindutian juga harus ikut," tegas Olvy.
Kendati pun telah terbentuk Timnas HKI sebagai gabungan dari 14 kementrian, menurut Olvy, tidak berjalan beriringan dalam mensosialisasikan HKI. "Ketika Timnas HKI dibentuk tahun 2008, kita berhasil keluar dari Priority Watch List (PWL) Amerika. Tetapi di 2009 kita masuk lagi. Ini karena Amerika menilai di kita kurang menghargai HKI," kata dia.
Namun dia berharap keberadaan modul Hak Cipta nantinya bisa menjadi kerangka pendukung industri kecil untuk berkembang. "Ini pilot platform bagi pemerintah dalam hal perbaikan edukasi dan regulasi. Law Enforcement bukan satu-satunya. Tapi perlu edukasi juga," tukas dia.
Di samping itu, pemerintah juga diminta untuk secara serius memperbaiki regulasi soal HKI. "Kan ada renaca amandemen UU HKI, itu harus dikebut. Supaya pelaku industri juga melihat pemerintah serius dan mereka ikutan menegakkan HKI," kata Olvy.
Dia menambahkan, pihaknya tengah menyusun action plan terkait penegakan HKI di Indonesia, termasuk didalamya berbagai edukasi dan penegakan hukum yang telah dilakukan terkait HKI, untuk diajukan ke Amerika. "Tetapi kita tidak mau di-drive mereka. Kita harapkan tahun depan sudah bisa keluar dari PWL, karena memang upaya penegakan HKI kita mengalami kemajuan," pungkas dia.

















