BERITA TERKAIT
Sejak Indonesia menggunakan sistem nilai tukar bebas sebagai konsekuensi dari perjanjian dengan IMF saat memberikan pinjaman pada 1997, permasalahan di pasar valuta asing tidak pernah berhenti menerpa otoritas moneter. Bank sentral pun seperti tak pernah berhenti meresponsnya dengan menerbitkan sederet aturan.
Tahun ini, dengan kondisi rupiah yang terus melemah sejak tahun lalu, Bank Indonesia kembali menerbitkan aturan untuk mengendalikannya sekaligus memitigasi pelemahan di waktu-waktu mendatang. Apalagi tahun depan diperkirakan kondisi perekonomian global juga akan tambah berat mengingat AS akan menaikkan suku bunga dalam melanjutkan kebijakan menarik secara bertahap stimulus (tapering off) yang diberikan kepada sektor usahanya.
Tak tanggung-tanggung BI mengeluarkan empat aturan yang berkaitan dengan valuta asing dan berharap agar pasar bisa lebih diperdalam sekaligus mengurangi spekulasi di pasar uang.
Dalam salah satu di antara aturan itu, BI akan mengizinkan pelaku pasar menjual kontrak berjangka valas sebelum jatuh tempo, yang sebelumnya dilarang dan juga membolehkan menggunakan strategi lindung nilai (hedging). BI juga menyaratkan semua transaksi di atas 1 juta dollar AS dilengkapi instrumen underlying guna menghindari motif spekulasi. Dengan relaksasi PBI atas pasar valas tersebut, otoritas moneter ingin mengurangi jumlah transaksi yang
dilakukan di pasar spot.
“(Ini akan) membantu mewujudkan pasar valuta asing domestik yang likuid, efisien, dan aman,” kata siaran pers BI. Menurut BI, sekitar 70 persen perdagangan valas di Indonesia dilakukan di pasar spot. Hal ini menjadikan pergerakan rupiah berlebihan jika permintaan dollar AS menguat. Ini tercermin dari kejatuhan 21 persen nilai rupiah terhadap dollar AS tahun lalu, saat investor dibuat cemas akan rencana Fed mengurangi program pembelian obligasinya. Kecemasan itu membuat penanam modal menarik uangnya dari pasar negara berkembang.
“Kami tidak ingin proporsi transaksi di spot terlalu banyak. Ini akan jadi salah satu senjata kami dalam mengantisipasi [rencana] kenaikan Fed Fund Rate dan harga BBM di dalam negeri,” kata humas BI, Tirta Segara.
Langkah yang diambil otoritas moneter diapresiasi pemerintah sebagai langkah antisipasi menghadapi perekonomian tahun depan yang akan lebih berat. “Yang dihadapi Indonesia di masa depan tak akan mudah, lantaran (rencana) normalisasi kebijakan Fed…. Jika rupiah melemah akibat tingginya proporsi transaksi spot, maka pengeluaran pemerintah akan sangat besar,” kata Menteri Keuangan Chatib Basri.
Keputusan BI ini merupakan lanjutan dari kesepakatan BI, Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kejaksaan Agung yang mengizinkan bank-bank pemerintah lebih aktif di pasar berjangka. Sebelumnya, bank-bank masih takut menggunakan strategi hedging karena takut di masa depan akan menjadi urusan hukum.
Kini tenor swap hedging yang lebih panjang dari aturan sebelumnya. Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) sebelumnya Bank Indonesia hanya menyediakan tenor swap hedging sebesar tiga bulan, enam bulan, dan 12 bulan, maka dalam aturan penyempurnaan yang baru ini menambahkan tenor sesuai dengan sisa jangka waktu kontrak lindung nilai.
Selain itu jika dalam jangka waktu kontrak lindung nilai atau underlying terjadi dalam periode tiga tahun maka swap hedging bisa diperpanjang hingga tiga tahun. Dengan catatan, perpanjangan paling singkat terjadi tiga bulan dan paling lama 12 bulan.
Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Moneter BI Filianingsih Hendarta mengatakan, dalam keempat PBI ini terdapat pengaturan mengenai sanksi. Namun, aturan mengenai sanksi ini berlaku sama. Misalnya, sanksi administratif dan sanksi kewajiban membayar. “Besarnya diseragamkan, satu persen dari nilai nominal transaksi atau minimal Rp10 juta,” katanya.
Ia berharap, meski terdapat sanksi, industri perbankan tetap melakukan transaksi valas. Sedangkan terkait sanksi mikrorpudential, lanjut Filianingsih, tidak diatur lagi dalam PBI yang baru diterbitkan. Hal itu dikarenakan mikrorpudential bukan lagi kewenangan dari BI. “Kalau sanksi mikroprudential tidak diatur lagi dalam PBI, karena sudah kewenangan OJK,” tuturnya.
Selain itu, lanjut Filianingsih, dalam empat PBI ini diatur secara tegas mengenai underlying, pelaksanaan netting dalam rangka penyelesaian transaksi, serta pelarangan pemberian kredit atau pembiayaan dalam valas atau rupiah untuk kepentingan derivatif.
Sementara itu, Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, penerbitan dan penyempurnaan sejumlah aturan ini merupakan tindaklanjut dari kesepakatan BI dan sejumlah lembaga atau instansi bahwa selisih biaya kurang dari transaksi lindung nilai oleh BUMN bukanlah kerugian negara. Kesepakatan ini tertuang dalam pedoman standard operational procedure (SOP) mengenai transaksi hedging BUMN.
Agus menjelaskan, keempat aturan ini bertujuan agar pasar valas menjadi dalam yang ditandai dengan ketersediaan likuiditas yang memadai. Selain itu, dengan adanya aturan ini diharapkan kemudahan dalam pelaksanaan transaksi, harga yang wajar dan risiko minimal agar menjaga stabilitas perekonomian. “Perlu diberikan ruang bagi pelaku pasar untuk lebih aktif bertransaksi di pasar valas, tapi tetap well managed,” tutur Agus.
Ia berharap, pelaku perbankan tak hanya semata-mata untuk mengejar keuntungan saja. Melainkan, memastikan bahwa underlying transaksi sesuai dengan profil. “Kalau ada pengetatan, mohon di-support dengan baik, kami prinsipnya yakini pasar valas kita pasti aman asal underlying transaction-nya benar. Jangan hanya kejar keuntungan, underlying transaction harus dijaga,” katanya.
Mitigasi Risiko
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad menyambut baik terbitnya empat PBI tersebut, karena tidak menyinggung mikroprudential. Atas dasar itu, OJK akan merespons dengan positif khusus terkait kewenangan mikroprudential yang berada di bawah otoritas. “Harus direspons positif oleh OJK karena bagian mikro yang tidak diangkat, apa implikasi dari pelanggaran yang ada. OJK akan lakukan diskusi dulu dengan kawan-kawan industri dan pasar,” tutur dia.
Menurutnya, bukan hanya pendalaman pasar keuangan saja yang dikedepankan. OJK melihat pendalaman di pasar modal juga menjadi hal yang penting. Muliaman meyakini, akan ada keterkaitan antara pendalaman pasar keuangan dan pasar modal yang bertujuan untuk menambah likuiditas di pasar.
Selain itu, kata Muliaman, pendalaman baik di pasar keuangan maupun di pasar modal harus dibarengi dengan mitigasi risiko yang baik. Menurutnya, pasar yang terlalu dalam mengandung risiko yang besar pula. Atas dasar itu, OJK akan terus berkoordinasi dengan BI mengenai pendalaman pasar ini. “Perlu dibuat mekanisme mitigiasi risikonya. Karena pasar yang dalam membuat interkoneksitas semakin masif, dan kemungkinan sistemik akan semakin terasa,” tambahnya.
BI memang menghimbau kepada bank-bank yang menyediakan produk transaksi cross currency swap (CCS) agar lebih memaksimalkan manajemen risiko. Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara mengungkapkan untuk menggunakan produk CCS, maka bank yang harus memfasilitasi produk tersebut harus memiliki keahlian, terutama untuk bank-bank besar.
Mirza menjelaskan, transaksi lindung nilai terdiri dari lindung nilai kurs, suku bunga, dan CCS. Transaksi CSS lebih komplit yakni terdiri atas suku bunga sekaligus nilai kurs.
Jika ada perusahaan yang menerima pinjaman dalam valas dan memiliki pendapatan rupiah, maka hal tersebut termasuk berisiko bagi perusahaan yang bersangkutan.
Mirza mencontohkan jika kurs rupiah melemah, lalu debitur melakukan lindung nilai yang berbentuk CSS, maka fasilitas yang didapat adalah lindung nilai terhadap suku bunga dan kurs, sehingga debitur akan aman.

















