Sejatinya semua pihak sepakat bahwa konsolidasi merupakan strategi jitu memenangkan persaingan. Akan tetapi ketika semua berpikir tentang diri sendiri, semuanya jadi tampak berat dilakukan. Wacana konsolidasi bank pelat merah dengan strategi membentuk induk usaha atau menggabungkan bank-bank muncul lagi. Bagai siklus kehidupan rencana yang muncul kali ini adalah mendirikan holding company yang akan memayungi bank-bank milik negara alias bank BUMN.
Menurut kabar yang beredar, Kementerian BUMN tengah menyiapkan pembentukan 15 induk usaha perusahaan pelat merah. Di sektor perbankan rencananya akan dibuat holding yang akan efektif pada 2018. Tiga calon perusahaan yang akan memayungi empat bank BUMN yang saat ini ada disebut-sebut adalah yakni PT Danareksa (Persero), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), dan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).
Nantinya perusahaan induk tersebut tidak hanya membawahi bank-bank BUMN pelat merah, melainkan juga membawahi perusahaan switching. Perusahaan switching adalah perusahaan yang menjalankan integrasi sistem pembayaran seperti mesin tarik tunai bank BUMN. “Perusahaan switching ini berdasarkan aturan Bank Indonesia itu tidak boleh dimiliki oleh perbankan. Oleh karena itu nanti yang memiliki perusahaan switching adalah holding-nya,” papar Gatot Trihargo Deputi Bidang Jasa Keuangan KementerianBUMN.
BERITA TERKAIT
Setahun belakangan ini, bank-bank BUMN memang tengah mengintegrasikan sistem pembayarannya melalui penyatuan ATM. Selanjutnya, saat ini Himpunan Bank-Bank Umum Milik Negara (Himbara) juga tengah mengerjakan proses akuisisi perusahaan switching untuk keperluan integrasi mesin ATM. Menurut sumber, Himbara juga telah menunjuk perusahaan konsultan jasa Deloitte yang akan menghitung harga yang pantas untuk akuisisi perusahaan switching tersebut.
Sebelum ini, Himbara telah menyatukan sistem pembayarannya di antaranya ATM, EDC, Kartu Bersama, dan IT-Backbone yang terintegrasi melalui National Payment Gateway yang ditargetkan 50.000 ATM dan 640.000 EDC.
Bank Indonesia sudah barang tentu menyetujui rencana ini karena beberapa tahun lalu saat menjadi otoritas perbankan juga sudah mendesak bank BUMN untuk segera berkonsolidasi. Menurut Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo keberadaan holding bank BUMN bisa menyelaraskan rencana bisnis bank secara strategis. Itu dinilai sebagai manfaat awal dibentuk holding.
Bank Indonesia ketika masih menjadi pengawas perbankan, sebelum 2014, telah mengeluarkan program Arsitektur Perbankan Indonesia yang didalamnya ada desakan untuk mengonsolidasikan bank-bank milik negara.
Hingga kini sinergi maupun konsolidasi yang diinginkan otoritas tidak juga terjadi karena besarnya resistensi dari pengelola bank-bank itu dan minimnya keinginan politik dari pemerintah. Walhasil, rencana BI agar Indonesia memiliki sebuah bank besar melalui merger dan akuisisi sehingga mampu bersaing di regional maupun global kandas.
Agus yang juga mantan Direktur Utama Bank Mandiri itu mengatakan dengan membentuk holding, bank BUMN bisa membagi fokus bisnis. Misalnya, satu bank difokuskan pada bisnis perumahan, bank lain diarahkan kepada pengembangan ekspor dan impor. “Ada peran pemegang saham yang bisa direspons lebih cepat kalau statusnya adalah holding,” kata Agus.
Dari empat bank yang dimiliki pemerintah, hanya BNI dan Bank Mandiri yang sekilas memiliki fokus bisnis sama. Sedangkan BRI sudah ternama dengan kekuatannya di sektor pembiayaan mikro dan BTN di sektor perumahan. Selain itu, holding juga bisa membuat lebih efisien dalam hal jumlah direksi dan komisaris masing-masing bank masih juga lebih efektif dalam perencanaan strategis karena semua bisa diselaraskan dengan perencanaan bisnis.
Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), Achmad Baiquni tidak menampik apa yang dikatakan Gubernur BI. Menurut dia, pembentukan holding bank BUMN, akan memberikan beberapa keuntungan. Pertama, holding akan membuat SDM bank lebih andal dan mumpuni. Kedua, lewat pembentukan holding Bank BUMN akan meningkatkan efisiensi bank-bank BUMN karena bisa mengimplementasikan strategi sharing infrastruktur. Ketiga, membantu perbankan dalam menghimpun dana nonkonvensional, konvensional atau DPK masing-masing bank.
Perbankan menyadari DPK ini tidak cukup untuk membiayai ekspansi. “Lewat holding bank BUMN akan mempermudah bank-bank milik pemerintah untuk memeroleh pendanaan dari pinjaman. Karena dilakukan secara holding dengan nominal yang besar maka diharapkan biayanya akan lebih rendah,” kata Baiquni.
Merger Vs Holding
Akan tetapi bagi pengamat Ekonomi Universitas Indonesia Faisal Basri, munculnya rencana pembentukan holding bank BUMN adalah bentuk kegagalan wacana merger yang sempat muncul sebelumnya. Faisal mengaku heran dengan kebijakan kementerian yang dipimpin Rini Soemarno tersebut. “Saya bingung, apa maksudnya bikin holding? Mau tiru Temasek? Kalau Temasek itu seluruh BUMN di Singapura. Beda dengan kita,” katanya.
Faisal menyatakan pemerintah sebaiknya berkaca diri sebelum melaksanakan hal tersebut. Pasalnya, dengan hal tersebut ia menilai pemerintah melupakan rencana awal untuk memperbaiki industri perbankan. Pemerintah, katanya, meminta bank swasta untuk merger, tapi dirinya sendiri (bank BUMN) tidak melakukan.
Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas ini menilai, untuk bisa menjadi bank besar di ASEAN, bank-bank BUMN perlu digabung. Yang paling mungkin adalah menggabungkan BNI dengan Bank Mandiri. “Apa bedanya Bank Mandiri dan BNI? Tidak ada sekarang. Dulu memang tiap bank ada bagiannya sendiri. Kalau BRI sampai BTN kan memang khusus ya. Jangan diotak-atik dulu,” imbuhnya
Menurut Faisal, dengan kondisi perbankan di Indonesia yang terpecah-pecah saat ini, tidak memungkinkan Indonesia bisa memiliki bank besar. Sebaliknya, bila digabung, bank-bank di negara ASEAN lainnya bisa kalah dengan bank BUMN kita. “Apalagi kalau modalnya semakin besar, ekspansi kreditnya makin besar. Cost of fund lebih turun, bunga turun,” jelas dia.
Rencana konsolidasi itu bank BUMN dalam bentuk akuisisi, misalnya pernah ramai pada akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY (2014). Saat itu, yang muncul di pemberitaan rencana Bank Mandiri mengakuisisi Bank BTN, atau Bank Mandiri merger dengan Bank BNI. Konsolidasi lewat akuisisi atau merger sebenarnya belum tentu tidak lebih baik. Dalam jangka panjang merger atau akuisisi langsung memberi manfaat efisiensi yang lebih berkelanjutan.
Menurut Ketua Perbanas Sigit Pramono, argumentasi sejumlah pihak yang mengatakan merger atau akuisisi bank di Indonesia sulit dilakukan karena tidak ada pengalaman adalah sangat lemah. Dia menilai, keengganan melakukan merger dan akuisisi perbankan, yang ditunjukkan beberapa pemangku kepentingan perbankan di Indonesia, semata-mata disebabkan oleh benturan kepentingan dan ketakutan tanpa dasar berbagai pihak karena status quo akan terganggu.
Indonesia katanya, pernah mengalami proses konsolidasi perbankan baik merger maupun pemisahan. Sejak beberapa tahun setelah merdeka pada masa Bank Tunggal BNI Unit I sampai V, pemisahan bank tunggal dan pembentukan bank Pemerintah dengan tugas khusus hingga merger Bank Mandiri. Bank swasta juga pernah mengalami proses merger seperti Bank Danamon, Permata Bank, CIMB Niaga dan Bank Century.
Strategi holding saat ini, tak pelak merupakan jalan tengah dari pemerintah untuk meminimalkan efek negatif dan mengoptimalkan efek positif dari strategi merger dan holding. Pembentukan holding bank BUMN adalah jalan aman dari kegaduhan. Pengalaman bank-bank hasil merger, seperti Bank Mandiri, bisa menjadi bank yang mempunyai kinerja yang sangat baik. Sebaliknya, bank tidak melakukan merger pun bisa tumbuh dengan cepat, seperti BRI. Namun demikian, jika dipilih strategi merger maka akan ada keuntungan tambahan yaitu tidak membuat persaingan baru dengan bank bank BUMN karena sudah melebur.

















