Pengangguran menjadi salah satu sumber kegalauan publik akhir-akhir ini. Setelah Ford tutup, kemudian Toshiba dan Panasonic konon merumahkan 2.500 karyawan, publik patut cemas hal itu menular ke sektor-sektor yang lain. Apalagi pada saat yang tidak berjauhan terjadi pengurangan karyawan di sektor migas (kasus Chevron, dikabarkan sampai 1000 orang), farmasi (Novartis, Sandoz, Sanopi Aventis dll), dan industri tekstil yang oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia diperkikaran akan ada relokasi pabrik ke luar Indonesia.
Apakah kita pantas cemas? Mari simak data berikut. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 meroket mencapai 5,8 persen. Realisasinya, data dari BPS menyebut pertumbuhan yang dicapai hanya 4,7 persen. Berapa lapangan kerja yang bisa disediakan dari pertumbuhan ini? Menurut Indef (2013), setiap satu persen pertumbuhan hanya mampu menyerap 164 ribu. Bila data itu masih valid, maka meskipun bisa mencapai pertumbuhan 5 persen pun, baru akan membuka kurang dari 1 juta lapangan kerja baru. Apakah ini cukup?
Indikator inflasi pada saat yang bersamaan juga menunjukkan kenaikan. Dari yang ditargetkan 5 persen pada tahun 2015 realisasinya sepanjang Februari-Oktober 2015 besarannya di atas 6,25 persen, dengan inflasi tertinggi Juni dan Juli mencapai 7,26 persen. Apa kaitannya inflasi dengan pengangguran ini?
BERITA TERKAIT
Tahun 1958, A.W. Phillips menjelaskan adanya trade off, antara pengangguran dengan inflasi. Pengangguran rendah mengindikasikan para pekerja terserap lapangan kerja. Bahkan, begitu pentingnya tenaga kerja, industri mengiyakan ketika para pekerja ini mulai minta kenaikan gaji. Industri kemudian mengalihkan “beban” tuntutan itu dengan menaikkan harga produksi.
Selanjutnya, harga komoditas pun merangkak naik:inflasi pun terjadi. Dari kacamata ini,
pembuat kebijakan hanya punya pilihan, menurunkan pengangguran (berarti menaikkan inflasi) atau menurunkan inflasi tapi bersiap-siap gelombang pengangguran terjadi. Tapi tidak bisa dua-duanya sekaligus. Yang terjadi di Indonesia, baik inflasi maupun tingkat pengangguran bersama-sama naik. Per Agustus 2015 pengangguran terbuka meningkat mendekati 6,2 persen dari Februari 2015 yang mencapai 5,8 persen. Dalam berbagai kesempatan, pemerintah melalui para menterinya menjelaskan tak perlu cemas soal pengangguran.
Mereka sudah menyiapkan pelurunya: di antaranya mendorong kegiatan kreatif dan UMKM; menawarkan fasilitas KUR 9 persen (sebelumnya mencapai dua digit); memberikan insentif untuk industri dalam bentuk tax allowance dan tax holiday; termasuk komitmen untuk menurunkan biaya energi. Syukur-syukur ini bukan hanya sebatas rencana, tapi sudah dilakukan, khususnya KUR yang akan sangat membantu UMKM.
Pengangguran menunjukkan mesin ekonomi belum sampai pada titik daya guna penuh. Dalam formula sederhana Y = C + I + G + XM, kita tahu dari waktu ke waktu pertumbuhan ekonomi selalu ditopang oleh konsumsi domestik yang besar (C). Investasi (I) sudah mulai mengalir dari asing.
Semestinya kita berterimakasih kepada Malaysia dari pada China yang kuartal kedua 2015, menanamkan modal 2,3 miliar dolar AS (urutan pertama, bandingkan China baru 85 juta dolar AS atau nomor 9). Kalau pengeluaran Pemerintah (G) bisa sesuai komitmen, katakanlah KUR bisa sampai Rp100 triliun, realisasi dana desa pada tahun 2016 mencapai Rp 700juta per desa, mungkin akan memberikan suntikan dana pembangunan membuka lapangan kerja masif, asal tidak disunat dijalan.
Pandangan Quran
Dalam perspektif Quran amunisi dalam rumusan Y = C + I + G + XM, bisa diperluas dengan adanya sektor sukarela (voluntary sector). Dalam hal ini, Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf. Kalau danadana dari sector ini bisa didayagunakan, potensinya tidak kalah menjanjikan dari investasi yang didanai dari utang luar negeri yang sering membawa komplikasi.
Berdasarkan survei, BAZNAS memperkirakan tahun 2016, potensi zakat mencapai Rp 274 Triliun. Kalau semua pengelola zakat sinergis, katakanlah bisa mengumpulkan seperempatnya saja, sudah mencapai hampir Rp70 triliun. Setara dengan dana yang diperlukan proyek kereta cepat China. Potensi wakaf tak kalah menggiurkan. Jumlah tanah wakaf se-Indonesia mencapai 435 ribu lebih dengan luas total 4,142 miliar meter persegi. Kalau harga per meter dihargai Rp 1.000 (sangat mustahil) nilainya sudah mencapai Rp 4.142 Triliun, atau Rp 1.000 triliun lebih besar dari PDB kita. Taruh 1 persen saja dari tanah wakaf itu bisa dibuat produktif, maka berpotensi menghasilkan tambahan pasokan dana Rp 41 triliun.
Ini belum menghitung potensi wakaf tunai, yang mulai naik daun. Sayangnya, upaya realisasi sektor sukarela ini masih jauh dari menggembirakan. Bayangkan dari 7 lembaga keuangan syariah penerima wakaf tunai, selama 2007-2011, baru bisa mengumpulkan nilai wakaf kurang dari Rp 3 miliar. Bandingkan dengan satu institusi saja macam Majelis Agama Islam Negeri Johor (MAINJ) yang sejak tahun 2010 berhasil mengumpulkan wakaf uang sebanyak RM45 juta atau sekira Rp159 miliar.
Kita tak perlu malu dan patut belajar kepada negeri jiran ini agar potensi ZIS-Wakaf raksasa ini bisa dibangunkan kembali. Agar kelak, para presiden Republik ini tidak perlu ngoyo dan obral insentif untuk mendapat utangan dari luar negeri. Dan agar pengangguran bisa dikurangi secara drastis dari kekuatan sendiri.
















