JAKARTA, Stabilitas— Untuk mengurangi defisit, apabila belanja tidak dikurangi, opsi lain yang akan semakin membahayakan negara adalah utang yang baru. Meningkatnya defisit anggaran, otomatis mengingkatkan kebutuhan akan utang.
Hal tersebut dijelaskan oleh Ekonom INDEF, Bhima Yudistira Adhinegara dalam keterangan persnya, Selasa (11/7). Katakanlah, lanjut Bhima, hasil lobi di DPR dan realisasi faktual defisit menjadi 2,67 persen, maka surat utang diprediksi akan bertambah hingga Rp 33—67,3 triliun. Predisksi sebelumnya kebutuhan pendanaan utang Rp 400 triliun, kini terancam bengkak menjadi Rp 467,3 Triliun.
“Otomatis dengan penambahan penerbitan SBN, rasio utang terhadap PDB akan mendekati 28—29 persen. Artinya batas aman 30 persen sesuai konsensus internasional bisa terlewati,”terang Bhima.
Menurutnya, Pemerintah bukan tidak mengerti soal konsekuensi ini, hanya saja jalan pintas ini telah menjadi tradisi yang selalu dimaklumi dengan alasan pembiayaan untuk infrastruktur serta peningkatan rating surat utang oleh Standard and Poors. Dalam kurun waktu 2,5 tahun terakhir utang bertambah Rp 1.000 triliun lebih.
Bhima menuturkan dampak jeratan utang ini berimbas pada APBN yang semakin terkuras hanya untuk membiayai cicilan pokok dan bunga yang mencapai Rp 221 triliun pada 2017. Selin itu pemerintah diprediksi akan semakin agresif mencari utang lain untuk menutup utang yang ada.
“Pemerintah akan menerapkan strategi gali lubang tutup lubang menjelang 2019 karena total utang jatuh tempo yang wajib dibayar mencapai Rp 810 triliun,”tandasnya.
