Pada saat perekonomian memasuki masa-masa yang berat dan tak menentu, kebijakan pengampunan pajak bisa menjadi obat pendongkrak mood bagi pelaku ekonomi. Meski demikian, kebijakan itu seharusnya merupakan kebijakan yang mendadak, agar wajib pajak yang menjadi sasarannya tidak menelikung kebijakan ini.
Pemerintah telah mengajukan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak sejak tahun lalu dan hingga triwulan pertama tahun ini lewat belum juga disahkan. Parlemen tampaknya masih belum menyetujui beberapa poin dalam undang-undang tersebut.
Tertundanya penerbitan aturan itu tentu membuat sebagian kalangan khawatir akan terjadinya moral hazard yang muncul karena wajib pajak yang telah mengemplang pajak akan meneruskan kebiasaan itu karena mengetahui tak berapa lama lagi hal itu akan diampuni.
BERITA TERKAIT
Menurut pengamat perpajakan, Darussalam, keberhasilan kebijakan tax amnesty tergantung pada dua hal. Pertama, seberapa cepat dan menyakinkannya otoritas pajak dalam menjalankan progam tersebut. Dengan kata lain, program tax amnesty akan efektif apabila dilakukan secara mendadak dan tidak dapat diantisipasi oleh wajib pajak. “Jika program ini sudah diketahui misalnya 1 tahun sebelum diluncurkan, maka terdapat kecenderungan wajib pajak akan tidak patuh karena menunggu akan pengampunan,” kata dia.
Kedua, kredibilitas dan reputasi administrasi perpajakan atas aspek penegakan hukum pajak. Untuk mencapai tujuan jangka panjang, ada beberapa kondisi yang perlu dipenuhi seperti teknologi yang lebih modern (termasuk peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kemampuan petugas pajak untuk melakukan pemeriksaan pajak), kepemimpinan politik, serta kebijakan dan peraturan pemerintah.
Pada umumnya, sebagian besar ahli perpajakan berpendapat bahwa tax amnesty merupakan cara yang mujarab untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Walau demikian, ada juga kekhawatiran bahwa tax amnesty dapat melemahkan kepatuhan pajak, terutama jika orang berharap bahwa tax amnesty mungkin akan datang lagi di masa depan.
Untuk alasan ini, banyak ahli tidak menyarankan pelaksanaan tax amnesty secara berulang dalam waktu yang sangat berdekatan. Selain itu, kepatuhan pajak juga dapat meningkat selama beberapa prasyarat terpenuhi, seperti: adanya sanksi yang tegas dan sistem untuk mendeteksi penggelapan pajak.
Polemik Mencuat
Sejatinya, Indonesia memiliki berbagai permasalahan perpajakan yang umumnya juga ditemui di negara lain, misalnya rendahnya kepatuhan pajak, rendahnya penerimaan pajak, hingga rendahnya kapasitas lembaga administrasi perpajakan. Di banyak negara, persoalan-persoalan tersebut diatasi dengan berbagai skema kebijakan, salah satunya dengan melaksanakan tax amnesty. Bahkan, dalam kurun waktu 1989-2009, hampir 40 negara bagian di Amerika Serikat telah memberikan tax amnesty dalam berbagai bentuk.
Namun program tax amnesty di banyak negara di dunia ini, baik oleh negara maju maupun negara berkembang menyimpan berbagai cerita sukses maupun kegagalan. Contohnya adalah India (1997), Irlandia (1988), dan Italia (1982, 1984, dan 2001/2002) adalah negara yang sukses menyelenggarakan program pengampunan pajak. Sedangkan Argentina (1987) dan Prancis (1982 dan 1986) adalah contoh negara yang gagal dalam program pengampunan pajak.
Tidak heran jika Darussalam mengatakan, bahwa tax amnesty merupakan kebijakan yang kontroversial dalam dunia perpajakan, bahkan di negara maju sekalipun. Pengampunan pajak biasanya dilakukan dengan menghapuskan pokok pajak, sanksi administrasi dan/atau pidana pajak atas ketidakpatuhan yang telah dilakukan oleh wajib pajak di masa lalu demi peningkatan kepatuhan di masa yang akan datang.
Meski demikian, lanjut Darussalam, tax amnesty juga dipandang sebagai jalan keluar untuk meningkatkan penerimaan di masa yang akan datang karena kebijakan itu memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk masuk atau kembali ke dalam sistem administrasi perpajakan dalam negeri. Hal itu tentu berdampak pada peningkatan penerimaan di masa yang akan dating, setidaknya itulah yang diharapkan.
Akan tetapi risiko sebaliknya juga bisa muncul ketika wajib pajak tetap berupaya mengemplang karena memprediksi di masa mendatang akan ada lagi pengampunan. “Tax amnesty dapat mengurangi tingkat kepatuhan di masa yang akan datang jika wajib pajak tetap mempertahankan ketidakpatuhannya setelah program tax amnesty berakhir sembari berharap akan adanya program tax amnesty di masa yang akan dating,” kata Darussalam.
Dilema Pemerintah
Pemerintah tampaknya akan tetap mendorong RUU Perpajakan itu segera disahkan mengingat di hadapannya terbentang tantangan dalam menarik pajak yang tidak ringan. Tahun lalu, meski sempat dibangga-banggakan realisasi pajak yang menembus Rp1.060 triliun masih lebih rendah dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebesar Rp 1.294 triliun.
Memang angka itu lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang selalu di bawah Rp 1.000 triliun, akan tetapi masalah klasik masih bertahan yaitu rasio pajak yang baru mencapai kisaran 11 persen. Selain itu, tidak ada penambahan yang signifikan dari jumlah wajib pajak di Indonesia, baik orang pribadi maupun badan. Bahkan untuk wajib pajak badan, setoran yang diterima negara melemah seiring dengan perlambatan ekonomi tahun lalu.
Oleh karena itu, tahun ini pemerintah mengincar para pengemplang pajak yang biasanya berukuran kakap agar bisa meningkatkan setoran pajak. Salah satunya dengan pengampunan pajak. Beberapa poin dalam rancangan kebijakan itu ditengarai sebenarnya sudah disepakati parlemen dan pemerintah. misalnya tarif tax amnesty akan dikenakan mulai dari 2 persen, 4 persen, hingga 6 persen tergantung pengajuan dari wajib pajak. Kesepakatan lainnya adalah tidak ada kewajiban repatriasi aset. Namun, jika mau menjalani repatriasi, wajib pajak akan diberikan insentif berupa penurunan pajak deposito dalam rupiah dan valas.
Pemerintah mengakui bahwa tahun ini sektor perpajakan menjadi sektor yang paling berat dalam pengelolaan fiskal terutama karena tingkat pertumbuhan ekonomi harus lebih tinggi dari tahun lalu yang melempem. “Ini beban sangat berat. Karena tanpa penerimaan, tidak akan ada belanja yang ekspansif. Tidak ada anggaran ekspansif yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi,” tegas Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro.
Bahkan tahun ini, pemerintah bersiap menghadapi skenario terburuk dari melesetnya target penerimaan pajak, yakni minus (shortfall) sekitar Rp290 triliun. Risiko tersebut akan terjadi jika Undang-Undang tentang Tax amnesty tak jadi disahkan tahun ini.
Sementara pengamat ekonomi Universitas Indonesia Faisal Basri mengatakan bahwa pemerintah tidak terlalu mengandalkan kebijakan pengampunan pajak untuk menolong penerimaan negara. Menurut dia, salah satu opsi terbaik yang dimiliki pemerintah untuk menjaga kesinambungan fiskal tahun ini adalah dengan memotong anggaran belanja negara. Kebijakan ini disarankan menyusul upaya pemerintah menggenjot penerimaan negara lewat pengampunan pidana pajak (tax amnesty) yang terhambat di parlemen.
Berdasarkan realisasi penerimaan pajak tahun lalu, Faisal mengatakan, pertumbuhan alamiah penerimaan pajak 2016 minimal 13 persen. Adapun indikator untuk mengkalkulasi pertumbuhan alamiah penerimaan adalah target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen dan inflasi 4,7 persen ditambah upaya ekstra para fiskus 3 persen.
Dengan asumsi tersebut, ia menilai pertumbuhan alamiah penerimaan tersebut tidak sebanding dengan peningkatan alokasi belanja dalam APBN 2016, dari Rp1.984,1 triliun pada tahun lalu menjadi Rp2.095,7 triliun. Sementara target pendapatan negara dalam APBN tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp1.822,5 triliun, yang bersumber dari penerimaan perpajakan Rp1.546,7 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp273,8 triliun.
Mantan Ketua Tim Reformasi dan Tata Kelola Migas itu mengatakan pemerintah tidak seharusnya mengandalkan satu kebijakan saja sebagai sumber penerimaan. Terlebih, efek penerimaan negara dari tax amnesty hanya dirasakan setahun. “Karena tax amnesty itu efeknya cuma setahun. Tahun berikutnya apalagi? Di negara manapun, tax amnesty diiringi oleh peningkatan penerimaan pajak yang sustainable,” kata Faisal.

















