• Redaksi
  • Iklan
  • Majalah Digital
  • Kontak Kami
Kamis, November 19, 2026
  • Login
Stabilitas
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
Stabilitas
No Result
View All Result
 
Home Manajemen Risiko

Berjudi dengan Tax amnesty

by Sandy Romualdus
27 Maret 2016 - 00:00
12
VIEWS
Berjudi dengan Tax amnesty
0
SHARES
12
VIEWS

Pada saat perekonomian memasuki masa-masa yang berat dan tak menentu, kebijakan pengampunan pajak bisa menjadi obat pendongkrak mood bagi pelaku ekonomi. Meski demikian, kebijakan itu seharusnya merupakan kebijakan yang mendadak, agar wajib pajak yang menjadi sasarannya tidak menelikung kebijakan ini.

Pemerintah telah mengajukan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak sejak tahun lalu dan hingga triwulan pertama tahun ini lewat belum juga disahkan. Parlemen tampaknya masih belum menyetujui beberapa poin dalam undang-undang tersebut.

Tertundanya penerbitan aturan itu tentu membuat sebagian kalangan khawatir akan terjadinya moral hazard yang muncul karena wajib pajak yang telah mengemplang pajak akan meneruskan kebiasaan itu karena mengetahui tak berapa lama lagi hal itu akan diampuni.

BERITA TERKAIT

MSCI Kerek Peringkat ESG BNI Jadi AA, Tegaskan Komitmen Keberlanjutan

Kuartal III 2026, Penyaluran Kredit Program Perumahan BRI Tembus Rp12,61 Triliun

Bank BPD Bali Mantapkan Peran APEX Bank, Kawal BPR Hadapi Tantangan 2027

Kredit Tumbuh 14,5 Persen, BRI Jaga LDR di Level 87,8 Persen pada Kuartal III

Menurut pengamat perpajakan, Darussalam, keberhasilan kebijakan tax amnesty tergantung pada dua hal. Pertama, seberapa cepat dan menyakinkannya otoritas pajak dalam menjalankan progam tersebut. Dengan kata lain, program tax amnesty akan efektif apabila dilakukan secara mendadak dan tidak dapat diantisipasi oleh wajib pajak. “Jika program ini sudah diketahui misalnya 1 tahun sebelum diluncurkan, maka terdapat kecenderungan wajib pajak akan tidak patuh karena menunggu akan pengampunan,” kata dia.

Kedua, kredibilitas dan reputasi administrasi perpajakan atas aspek penegakan hukum pajak. Untuk mencapai tujuan jangka panjang, ada beberapa kondisi yang perlu dipenuhi seperti teknologi yang lebih modern (termasuk peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kemampuan petugas pajak untuk melakukan pemeriksaan pajak), kepemimpinan politik, serta kebijakan dan peraturan pemerintah.

Pada umumnya, sebagian besar ahli perpajakan berpendapat bahwa tax amnesty merupakan cara yang mujarab untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Walau demikian, ada juga kekhawatiran bahwa tax amnesty dapat melemahkan kepatuhan pajak, terutama jika orang berharap bahwa tax amnesty mungkin akan datang lagi di masa depan.

Untuk alasan ini, banyak ahli tidak menyarankan pelaksanaan tax amnesty secara berulang dalam waktu yang sangat berdekatan. Selain itu, kepatuhan pajak juga dapat meningkat selama beberapa prasyarat terpenuhi, seperti: adanya sanksi yang tegas dan sistem untuk mendeteksi penggelapan pajak.

Polemik Mencuat

Sejatinya, Indonesia memiliki berbagai permasalahan perpajakan yang umumnya juga ditemui di negara lain, misalnya rendahnya kepatuhan pajak, rendahnya penerimaan pajak, hingga rendahnya kapasitas lembaga administrasi perpajakan. Di banyak negara, persoalan-persoalan tersebut diatasi dengan berbagai skema kebijakan, salah satunya dengan melaksanakan tax amnesty. Bahkan, dalam kurun waktu 1989-2009, hampir 40 negara bagian di Amerika Serikat telah memberikan tax amnesty dalam berbagai bentuk.

Namun program tax amnesty di banyak negara di dunia ini, baik oleh negara maju maupun negara berkembang menyimpan berbagai cerita sukses maupun kegagalan. Contohnya adalah India (1997), Irlandia (1988), dan Italia (1982, 1984, dan 2001/2002) adalah negara yang sukses menyelenggarakan program pengampunan pajak. Sedangkan Argentina (1987) dan Prancis (1982 dan 1986) adalah contoh negara yang gagal dalam program pengampunan pajak.

Tidak heran jika Darussalam mengatakan, bahwa tax amnesty merupakan kebijakan yang kontroversial dalam dunia perpajakan, bahkan di negara maju sekalipun. Pengampunan pajak biasanya dilakukan dengan menghapuskan pokok pajak, sanksi administrasi dan/atau pidana pajak atas ketidakpatuhan yang telah dilakukan oleh wajib pajak di masa lalu demi peningkatan kepatuhan di masa yang akan datang.

Meski demikian, lanjut Darussalam, tax amnesty juga dipandang sebagai jalan keluar untuk meningkatkan penerimaan di masa yang akan datang karena kebijakan itu memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk masuk atau kembali ke dalam sistem administrasi perpajakan dalam negeri. Hal itu tentu berdampak pada peningkatan penerimaan di masa yang akan dating, setidaknya itulah yang diharapkan.

Akan tetapi risiko sebaliknya juga bisa muncul ketika wajib pajak tetap berupaya mengemplang karena memprediksi di masa mendatang akan ada lagi pengampunan. “Tax amnesty dapat mengurangi tingkat kepatuhan di masa yang akan datang jika wajib pajak tetap mempertahankan ketidakpatuhannya setelah program tax amnesty berakhir sembari berharap akan adanya program tax amnesty di masa yang akan dating,” kata Darussalam.

Dilema Pemerintah

Pemerintah tampaknya akan tetap mendorong RUU Perpajakan itu segera disahkan mengingat di hadapannya terbentang tantangan dalam menarik pajak yang tidak ringan. Tahun lalu, meski sempat dibangga-banggakan realisasi pajak yang menembus Rp1.060 triliun masih lebih rendah dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebesar Rp 1.294 triliun.

Memang angka itu lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang selalu di bawah Rp 1.000 triliun, akan tetapi masalah klasik masih bertahan yaitu rasio pajak yang baru mencapai kisaran 11 persen. Selain itu, tidak ada penambahan yang signifikan dari jumlah wajib pajak di Indonesia, baik orang pribadi maupun badan. Bahkan untuk wajib pajak badan, setoran yang diterima negara melemah seiring dengan perlambatan ekonomi tahun lalu.

Oleh karena itu, tahun ini pemerintah mengincar para pengemplang pajak yang biasanya berukuran kakap agar bisa meningkatkan setoran pajak. Salah satunya dengan pengampunan pajak. Beberapa poin dalam rancangan kebijakan itu ditengarai sebenarnya sudah disepakati parlemen dan pemerintah. misalnya tarif tax amnesty akan dikenakan mulai dari 2 persen, 4 persen, hingga 6 persen tergantung pengajuan dari wajib pajak. Kesepakatan lainnya adalah tidak ada kewajiban repatriasi aset. Namun, jika mau menjalani repatriasi, wajib pajak akan diberikan insentif berupa penurunan pajak deposito dalam rupiah dan valas.

Pemerintah mengakui bahwa tahun ini sektor perpajakan menjadi sektor yang paling berat dalam pengelolaan fiskal terutama karena tingkat pertumbuhan ekonomi harus lebih tinggi dari tahun lalu yang melempem. “Ini beban sangat berat. Karena tanpa penerimaan, tidak akan ada belanja yang ekspansif. Tidak ada anggaran ekspansif yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi,” tegas Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro.

Bahkan tahun ini, pemerintah bersiap menghadapi skenario terburuk dari melesetnya target penerimaan pajak, yakni minus (shortfall) sekitar Rp290 triliun. Risiko tersebut akan terjadi jika Undang-Undang tentang Tax amnesty tak jadi disahkan tahun ini.

Sementara pengamat ekonomi Universitas Indonesia Faisal Basri mengatakan bahwa pemerintah tidak terlalu mengandalkan kebijakan pengampunan pajak untuk menolong penerimaan negara. Menurut dia, salah satu opsi terbaik yang dimiliki pemerintah untuk menjaga kesinambungan fiskal tahun ini adalah dengan memotong anggaran belanja negara. Kebijakan ini disarankan menyusul upaya pemerintah menggenjot penerimaan negara lewat pengampunan pidana pajak (tax amnesty) yang terhambat di parlemen.

Berdasarkan realisasi penerimaan pajak tahun lalu, Faisal mengatakan, pertumbuhan alamiah penerimaan pajak 2016 minimal 13 persen. Adapun indikator untuk mengkalkulasi pertumbuhan alamiah penerimaan adalah target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen dan inflasi 4,7 persen ditambah upaya ekstra para fiskus 3 persen.

Dengan asumsi tersebut, ia menilai pertumbuhan alamiah penerimaan tersebut tidak sebanding dengan peningkatan alokasi belanja dalam APBN 2016, dari Rp1.984,1 triliun pada tahun lalu menjadi Rp2.095,7 triliun. Sementara target pendapatan negara dalam APBN tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp1.822,5 triliun, yang bersumber dari penerimaan perpajakan Rp1.546,7 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp273,8 triliun.

Mantan Ketua Tim Reformasi dan Tata Kelola Migas itu mengatakan pemerintah tidak seharusnya mengandalkan satu kebijakan saja sebagai sumber penerimaan. Terlebih, efek penerimaan negara dari tax amnesty hanya dirasakan setahun. “Karena tax amnesty itu efeknya cuma setahun. Tahun berikutnya apalagi? Di negara manapun, tax amnesty diiringi oleh peningkatan penerimaan pajak yang sustainable,” kata Faisal.

 
 
 
 
 
Previous Post

Batu Sandungan Hukum BCA

Next Post

Adakah Solusi Quran untuk Pengangguran?

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA

Related Posts

Dua Tahun Beruntun, BNI Pertahankan Predikat Tertinggi GCG di IICD Award 2026

Dua Tahun Beruntun, BNI Pertahankan Predikat Tertinggi GCG di IICD Award 2026

by Sandy Romualdus
20 Oktober 2026 - 05:21

BNI mempertahankan predikat tertinggi Leadership in Corporate Governance di ajang The 17th IICD Award 2026 dan meraih posisi GCG terbaik...

Operasi Senyap di Gedung BNPB: KPK Amankan Sejumlah Pihak dan Gelar Perkara Kilat

Operasi Senyap di Gedung BNPB: KPK Amankan Sejumlah Pihak dan Gelar Perkara Kilat

by Stella Gracia
14 Oktober 2026 - 09:08

KPK menggelar OTT terhadap pejabat BNPB dengan pendampingan Puspom TNI di Jakarta, status hukum pihak terperiksa diumumkan dalam 1x24 jam....

Bedah RUU Perampasan Aset: Urgensi, Titik Kritis, dan Syarat Mutlak Enam Pagar Pelindung

Bedah RUU Perampasan Aset: Urgensi, Titik Kritis, dan Syarat Mutlak Enam Pagar Pelindung

by Sandy Romualdus
12 Oktober 2026 - 11:39

Pakar hukum merumuskan enam pagar pelindung RUU Perampasan Aset guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan aparat dalam skema sita tanpa pidana (NCBAF)....

Perkuat Budaya ‘4 No’s’: KRQA-SQC Audit Sistem Anti Penyuapan di Bandara Adi Soemarmo

Perkuat Budaya ‘4 No’s’: KRQA-SQC Audit Sistem Anti Penyuapan di Bandara Adi Soemarmo

by Sandy Romualdus
4 Oktober 2026 - 14:49

KRQA-SQC menggelar audit surveilans ISO 37001:2025 di Bandara Adi Soemarmo Solo guna memastikan penerapan prinsip anti penyuapan 4 No's. Stabilitas.id...

Tempatkan 700 Awak Kapal Pesiar: PT Ships Crew Indo Jalani Audit ISO dan Sertifikasi MLC 2006

Tempatkan 700 Awak Kapal Pesiar: PT Ships Crew Indo Jalani Audit ISO dan Sertifikasi MLC 2006

by Sandy Romualdus
30 September 2026 - 14:42

PT Ships Crew Indo Inc. menjalani audit ISO 9001:2015 dan MLC 2006 usai menyalurkan lebih dari 700 pelaut Indonesia ke...

Kendalikan Risiko ‘Black Box’ dan Deepfake, OJK Rilis Kerangka Tata Kelola AI Berbasis Prinsip

Kendalikan Risiko ‘Black Box’ dan Deepfake, OJK Rilis Kerangka Tata Kelola AI Berbasis Prinsip

by Sandy Romualdus
25 September 2026 - 15:29

Deputi Komisioner OJK Deden Firman Hendarsyah menegaskan prinsip human-in-the-loop dan tata kelola AI perbankan berbasis risiko pada Seminar LPPI #109....

E-MAGAZINE

TERPOPULER

  • Transaksi Repo Tembus Rp17,5 Triliun per Hari, BI Luncurkan Tri-Party Agent Repo

    Transaksi Repo Tembus Rp17,5 Triliun per Hari, BI Luncurkan Tri-Party Agent Repo

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • OJK dan Bappebti Perkuat Sinergi dalam Pengawasan Derivatif Keuangan Berbasis Efek

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • LinkUMKM Tembus 14 Juta User, BRI Dorong Kerajinan Ramah Lingkungan Go International

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Menyiapkan Talenta Hijau

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Keras Dan Menghantam

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kuswiyoto Tutup Usia, Industri Keuangan Kehilangan Sosok Arsitek Holding Ultra Mikro

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Bank BSN Perluas Akses Kepemilikan Rumah bagi Warga Muhammadiyah Lewat RumahMU

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
 

Terbaru

MSCI Kerek Peringkat ESG BNI Jadi AA, Tegaskan Komitmen Keberlanjutan

Kuartal III 2026, Penyaluran Kredit Program Perumahan BRI Tembus Rp12,61 Triliun

Bank BPD Bali Mantapkan Peran APEX Bank, Kawal BPR Hadapi Tantangan 2027

Kredit Tumbuh 14,5 Persen, BRI Jaga LDR di Level 87,8 Persen pada Kuartal III

Cegah Phishing, Tokocrypto Minta Konsumen Waspadai 5 Modus Penipuan Digital

Jaga Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah, BI Kerek Suku Bunga Acuan 25 Bps Jadi 6,00 Persen

Hadapi Tantangan Hunian, BTN Ajak 1.500 Inovator Berkompetisi di Housingpreneur Batch 3

Ratusan Miliar Diselamatkan, IASC OJK Gencar Berantas Penipuan Berkedok “Love Scam”

Sistem Keuangan Kokoh, LPS Siap Jalankan Mandat Penjaminan Polis Asuransi pada 2027

STABILITAS CHANNEL

 
 
Next Post
CIMB Niaga Gunakan Sistem Core Banking Baru

CIMB Group divestasikan 51% sahamnya di PT CIMB Sun Life

  • Advertorial
  • Berita Foto
  • BUMN
  • Bursa
  • Ekonomi
  • Eksmud
  • Figur
  • Info Otoritas
  • Internasional
  • Interview
  • Keuangan
  • Kolom
  • Laporan Utama
  • Liputan Khusus
  • Manajemen Resiko
  • Perbankan
  • Portofolio
  • Resensi Buku
  • Riset
  • Sektor Riil
  • Seremonial
  • Syariah
  • Teknologi
  • Travel & Resto
  • UKM
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pesan Majalah
  • Kontak Kami
logo-footer

Copyright © 2021 – Stabilitas

Find and Follow Us

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata

Copyright © 2021 Stabilitas - Governance, Risk Management & Compliance