• Redaksi
  • Iklan
  • Majalah Digital
  • Kontak Kami
Kamis, November 19, 2026
  • Login
Stabilitas
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
Stabilitas
No Result
View All Result
 
Home Finance

Aturan Baru yang Terintegrasi

by Sandy Romualdus
6 November 2014 - 00:00
26
VIEWS
Menumbuhkan yang Khas dari Indonesia
0
SHARES
26
VIEWS

Pelaku perbankan syariah sejatinya menyambut gembira kehadiran ketentuan baru yang akan menjadi panduan bagi industri untuk tumbuh dalam kehatihatian. Sejak berdirinya lembaga super pengawas lembaga keuangan sejak tahun lalu dan awal tahun ini melengkapi fungsinya dalam mengawasi perbankan, pelaku bisnis memang menanti-nanti terbitnya regulasi baru.
Bulan lalu, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Nomor 8/ POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Kebijakan ini untuk memastikan bahwa kini sistem pengawasan terhadap perbankan syariah lebih terintegrasi.
Boleh dibilang aturan yang menitik beratkan pada pengawasan ini juga mengikutisertakan ketentuan profil risiko dan juga good corporate governance bank syariah. Edy Setiadi, Direktur Eksekutif Perbankan Syariah OJK menjelaskan, dalam aturan baru tersebut, penilaian terhadap tingkat kesehatan bank syariah dan unit usahanya berdasarkan empat pilar, yakni rentabilitas, permodalan, profil risiko dan good corporate governance (GCG). “Jadi lebih komprehensif dibanding aturan lama Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Aturan lama ini hanya berdasarkan 2 pilar, rentabilitas dan permodalan,” kata Edy.
Karena merupakan aturan baru yang ingin menciptakan pengawasan terintegrasi maka dalam aturan ini termaktub mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank syariah secara konsolidas. “Sehingga penilaian atas empat pilar tersebut harus memperhatikan signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap BUS secara konsolidasi dan permasalahan Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap empat pilar pada BUS secara konsolidasi,” ujar Edy.

Hasil penilaian terhadap empat pilar di BUS maupun UUS kemudian disusun oleh OJK dalam bentuk Peringkat Komposit 1 sampai Peringkat Komposit 5. Peringkat 1 menunjukkan tingkat kesehatan keuangan yang terbaik sampai peringkat 5 ,yang terburuk. “OJK sudah mulai melakukan penilaian terhadap perbankan syariah per 30 Juni 2014 lalu. Sayangnya, mana yang baik dan buruk tidak bisa kami publikasikan hasilnya,” kata Edy.
Penilaian tersebut dilakukan setiap semester, yaitu pada akhir Juni dan Desember. Peraturan baru itu sudah berlaku efektif 1 Juli 2014. “Pada tiap tingkat kesehatan, OJK akan memberi respons. Setiap pemeriksaan umum, kami minta action plan tertentu. Kalau sudah PK-3, tentu action plus-nya lebih,” katanya. Kemudian pada tingkat kesehatan bank yang lebih buruk, OJK akan mengawasi dengan lebih intensif. Artinya, ruang gerak bank akan semakin terbatas sampai manajemen mampu membuat banknya kembali sehat.
Sejak 1 Juli 2014 penilaian tingkat kesehatan bank mulai diberlakukan penilaian tingkat kesehatan perbankan syariah berdasarkan Risk Based Bank Rating (RBBR) Syariah. Sebelumnya penilaian tingkat kesehatan perbankan syariah dilakukan berdasarkan sistem peringkat CAMELS (capital, asset, management, earning, liquidity) dan sensitivitas atas risiko. “Sosialisasi peraturan dan surat edaran RBBR kepada industri perbankan syariah sudah dilakukan baik untuk level direksi dan komisaris maupun level teknis. Penilaian RBBR Syariah mulai efektif 1 Juli 2014 untuk posisi penilaian bulan Juni 2014. Ketentuan RBBR, memperhitungkan profil risiko, tata kelola perusahaan, kapital dan rentabilitas terkait dengan permodalan,” ujar Edy.
Dalam aturan itu juga dijabarkan jika anak bank syariah punya profil risiko yang tinggi, maka induknya harus siap berikan permodalan yang tinggi juga. Selain hal itu, pada tahun ini OJK juga akan mengeluarkan beberapa ketentuan antara lain KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum) Syariah dan Kualitas Aktiva Syariah.
OJK sekaligus juga akan mereview ketentuan modal perbankan syariah (PBI 7/13/2005) dalam rangka harmonisasi dengan ketentuan modal minimum perbankan dan Revised Capital Adequacy Standard IFSB yang baru terbit pada Desember 2013. “Demikian pula dengan penyusunan ketentuan Kualitas Aktiva masih dalam proses penyusunan draf dan naskah akademis,” kata Edi.
Sementara itu, Mulya Effendy Siregar, Deputi Komisioner OJK, mengatakan sebetulnya tingkat kesehatan perbankan syariah telah ada aturannya. Diawali dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 6/10/PBI/2004 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Saat itu kesehatan bank diukur dengan indikator CAMELS. “Aturan itu hanya mengukur sebuah kondisi bank hanya pada satu titik waktu tertentu,” kata Mulya. Aturan tersebut dianggap tak memadai untuk mengukur kesehatan sebuah bank umum. Barulah melalui PBI No 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, konsep forward looking atau melihat risiko ke depan mulai diperkenalkan. Digunakanlah metode RGEC yang mengukur empat aspek antara lain, risk profile atau profil risiko, good corporate governance (GCG), earning, dan capital atau permodalan. “Nah POJK yang baru ini menegaskan kembali konsep forward looking ini dengan memasukkan secara resmi RBBR Syariah,” ujar Mulya.
RBBR syariah itu, lanjut dia, memiliki mitigasi berdasarkan 10 risiko. “Delapan risiko yang sudah ada seperti diperbankan konvensional, dan ada tambahan dua lagi untuk syariah. Kedua risiko itu, risiko imbal hasil dan risiko investor,” ujar Mulya.
Delapan risiko untuk mengetahui tingkat kesehatan perbankan adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan dan risiko reputasi. Dalam RBBR syariah ditambah risiko imbal hasil dan risiko investor.
Mulya menjelaskan, risiko imbal hasil ditambahkan dalam mitigasi risiko karena perbankan syariah rentan terkena risiko tersebut. Ia mencontohkan ketika ada kenaikan acuan suku bunga Bank Indonesia (BI Rate) naik. Kenaikan BI Rate biasanya akan diikuti oleh kenaikan suku bunga Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Dan ketika suku bunga LPS, perbankan konvensional menaikkan suku bunga deposito. “Pada saat ini, biasanya nasabah memindahkan dananya ke bank yang memberi hasil lebih tinggi. Inilah nasabah kita, belum istiqomah. Ketika nasabah bank syariah memindahkan dananya, itu bisa membahayakan bank syariah,” lanjutnya.
Implementasi risiko imbal hasil itu yakni bank syariah diizinkan menyimpan labanya sebagai dana cadangan untuk risiko tersebut. Laba yang disimpan itu bisa dari laba bank, namun juga bisa dari dana nasabah. Ketika laba cadangan itu diambil dari dana nasabah, maka harus diumumkan kepada nasabah. Sistem tersebut, kata Mulya, sudah disetujui oleh Dewan Syariah Nasional. Karena bank syariah sudah bisa melakukan itu ketika peraturan OJK ini diberlakukan. Laba yang disimpan itu nantinya akan dipakai ketika terjadi perbedaan interest rate dengan imbal hasil. “Ini akan menjaga bank syariah,” tegas Mulya.
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank Muamalat Andi Buchari menyampaikan, saat ini memang penilaian tingkat kesehatan atau kondisi keuangan dan non keuangan perbankan syariah berbeda dengan konvensional. Perbankan konvensional menggunakan sistem RBBR, sementara perbankan syariah menggunakan CAMELS. Namun, tutur dia, sebenarnya kalaupun saat ini diterapkan di perbankan syariah takkan menjadi masalah. Karena perbankan syariah, khususnya Bank Muamalat telah memperhitungkan semua komponen yang ada dalam RBBR tersebut. Bahkan, Bank Muamalat juga telah melaporkan profil risiko tiga bulan sekali ke Bank Indonesia. Kemudian rating GCG selama satu tahun terakhir dan kapital. Justru perubahan ini akan memberikan penilaian yang lebih kompherensif kepada perbankan syariah.

Membatasi Gerak

Langkah OJK menerbitkan aturan tingkat kesehatan bank syariah setara bank konvensional, akan tetapi dinilai akan sedikit menghambat pertumbuhan industri. Kalangan industri menilai otoritas perbankan itu seharusnya tetap memperhatikan kekhususan industri syariah.
Meski menilai lebih detail dan riil, Direktur Pengembangan Bisnis PT BRI Syariah Ari Purwandono menilai, beleid baru menjadikan industri lebih hati-hati dalam bertindak. Sebab, metode penilaiannya berubah dari CAMEL menjadi Risk Based Bank Rating (RBBR). Adapun indikator RBBR terdiri dari risk profile, GCG, rentabilitas, dan modal.
Sementara itu, Direktur Bisnis BNI Syariah Imam P Saptono mengungkapkan, pelaku industri telah mengaplikasikan indikator penilaian kesehatan yang berlaku di bank umum, pada penilaian internalnya. “Aturan ini lebih memahami karakteristik bisnis bank syariah sehingga dapat tumbuh lebih pesat lagi, tapi tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian,” ucapnya.
Lain lagi dengan Bank Syariah Mandiri (BSM). Bank itu berhasil meraih Peringkat Komposit 2 (PK2) dalam penilaian tingkat kesehatan periode semester pertama 2014 OJK. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan BSM secara umum dalam kategori baik. Menurut Taufik Machrus, Sekretaris Perusahaan BSM, penilaian tingkat kesehatan perbankan syariah melalui regulasi baru OJK telah mengintegrasikan faktor-faktor penilaian berdasarkan kinerja bank, kualitas manajemen, dan penilaian yang bersifat forward looking. “Dalam regulasi ini, penilaian dilakukan secara self assessment sesuai dengan kompleksitas usaha dan profil risiko masing-masing bank yang meliputi aspek penilaian profil risiko, GCG, rentabilitas, dan permodalan,” kata Taufik.
Selain itu, OJK juga menyaratkan BSM untuk mempertimbangkan tingkat, tren, struktur, stabilitas, dan perbandingan kinerja BSM dengan kinerja peer group baik secara kualitatif maupun kuantitatif. “Untuk itulah kami merasa OJK perlu memberikan panduan tentang kriteria penilaian peringkat (rule rating) profil risiko, permodalan, dan rentabilitas untuk industri perbankan syariah atau peer group termasuk ketentuan RBBR konsolidasi antara BUS dengan perusahaan induk yang beroperasi secara konvensional. Hal ini mengingat terdapat perbedaan klasifikasi risiko antara bank konvensional dan BUS,” ujar Taufik.
Memang para pelaku industri keuangan syariah sangat mengharapkan munculnya aturan baru dari OJK. Namun demikian, aturan itu dinilai belum cukup karena hanya mengatur operasional perbankan sementara yang ada kaitannya dengan industri lain belum tersedia. “Kebijakan OJK untuk perbankan syariah dalam segala hal masih kita tunggu,” kata Corporate Communication PT Bank Panin Syariah Subeni. Bahkan sampai saat ini pihaknya menilai direktorat yang khusus menangani syariah di OJK dinilainya belum terlalu paham soal syariah dan belum menyosialisasikan program-program pengawasannya dengan lebih optimal. Akibatnya bank-bank syariah kerap kali mengalami kendala untuk maju, salah satunya perusahaannya sempat kesulitan ketika akan listing di bursa karena belum adanya ketetapan soal apakah saham syariah itu halal atau maisyir.
Subeni mencontohkan OJK perlu menetapkan aturan pengawasan yang baku dalam hal saham syariah hingga aturan teknis turunannya. Selain itu soal penggunaan uang dinar (emas) juga harus ada. Termasuk soal bagaimana uang dinar digunakan, apakah mungkin digunakan di Indonesia, dan apakah bisa dikorelasikan dengan produk perbankan yang lain. Semantara untuk investasi syariah sendiri memang saham syariah sudah mulai diatur tapi masih banyak pekerjaan rumah lain yang belum. “Asuransi syariah juga belum jelas,” katanya.
Ke depan, pihaknya menginginkan OJK semakin fokus mengembangkan program-program pengawasan lembaga keuangan berbasis syariah mengingat saat ini jumlah perbankan dan lembaga keuangan nonbank berbasis syariah semakin meningkat jumlahnya. Pihaknya mencatat, sampai saat ini sudah ada 40 bank syariah, termasuk BPR Syariah yang berkembang di seluruh penjuru Tanah Air dan diperkirakan jumlahnya akan terus bertambah

BERITA TERKAIT

MSCI Kerek Peringkat ESG BNI Jadi AA, Tegaskan Komitmen Keberlanjutan

Kuartal III 2026, Penyaluran Kredit Program Perumahan BRI Tembus Rp12,61 Triliun

Bank BPD Bali Mantapkan Peran APEX Bank, Kawal BPR Hadapi Tantangan 2027

Kredit Tumbuh 14,5 Persen, BRI Jaga LDR di Level 87,8 Persen pada Kuartal III

 
 
 
 
 
Previous Post

Sejakali Infalstion Trageting?

Next Post

Mandiri Salurkan Rp88,6 Triliun Untuk Infrastruktur

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA

Related Posts

BNI Cetak Laba Rp10,1 Triliun di Semester I 2025, Digitalisasi dan UMKM Jadi Motor Pertumbuhan

MSCI Kerek Peringkat ESG BNI Jadi AA, Tegaskan Komitmen Keberlanjutan

by Stella Gracia
19 November 2026 - 11:53

MSCI menaikkan peringkat ESG BNI dari A menjadi AA berkat keunggulan inklusi keuangan, pengelolaan SDM, dan keamanan siber. Stabilitas.id -...

Cegah Phishing, Tokocrypto Minta Konsumen Waspadai 5 Modus Penipuan Digital

Kuartal III 2026, Penyaluran Kredit Program Perumahan BRI Tembus Rp12,61 Triliun

by Sandy Romualdus
18 November 2026 - 17:24

BRI merealisasikan penyaluran Kredit Program Perumahan Rp12,61 triliun dan bansos Rp17,15 triliun sebagai bentuk dukungan nyata pada program Asta Cita....

Bank BPD Bali Mantapkan Peran APEX Bank, Kawal BPR Hadapi Tantangan 2027

Bank BPD Bali Mantapkan Peran APEX Bank, Kawal BPR Hadapi Tantangan 2027

by Sandy Romualdus
18 November 2026 - 17:21

Bank BPD Bali dan Perbarindo memperkuat ketahanan industri BPR melalui peran APEX Bank untuk menghadapi dinamika ekonomi yang kompleks pada...

Cegah Phishing, Tokocrypto Minta Konsumen Waspadai 5 Modus Penipuan Digital

Kredit Tumbuh 14,5 Persen, BRI Jaga LDR di Level 87,8 Persen pada Kuartal III

by Stella Gracia
18 November 2026 - 17:10

BRI catatkan perolehan laba bersih Rp48,2 triliun dan menjaga rasio LDR pada level 87,8 persen guna mendukung ekspansi kredit pada...

Cegah Phishing, Tokocrypto Minta Konsumen Waspadai 5 Modus Penipuan Digital

Cegah Phishing, Tokocrypto Minta Konsumen Waspadai 5 Modus Penipuan Digital

by Stella Gracia
18 November 2026 - 17:06

Tokocrypto mengedukasi konsumen terkait lima modus penipuan digital termasuk phishing seiring tingginya laporan kejahatan transaksi keuangan di Indonesia. Stabilitas.id -...

Hadapi Tantangan Hunian, BTN Ajak 1.500 Inovator Berkompetisi di Housingpreneur Batch 3

Hadapi Tantangan Hunian, BTN Ajak 1.500 Inovator Berkompetisi di Housingpreneur Batch 3

by Sandy Romualdus
18 November 2026 - 15:44

BTN buka pendaftaran Housingpreneur Batch 3 hingga 30 November 2026 guna mencari inovasi ekosistem perumahan dari berbagai kalangan. Stabilitas.id -...

E-MAGAZINE

TERPOPULER

  • OJK dan Bappebti Perkuat Sinergi dalam Pengawasan Derivatif Keuangan Berbasis Efek

    OJK dan Bappebti Perkuat Sinergi dalam Pengawasan Derivatif Keuangan Berbasis Efek

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Transaksi Repo Tembus Rp17,5 Triliun per Hari, BI Luncurkan Tri-Party Agent Repo

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • LinkUMKM Tembus 14 Juta User, BRI Dorong Kerajinan Ramah Lingkungan Go International

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Menyiapkan Talenta Hijau

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Keras Dan Menghantam

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kuswiyoto Tutup Usia, Industri Keuangan Kehilangan Sosok Arsitek Holding Ultra Mikro

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Bank BSN Perluas Akses Kepemilikan Rumah bagi Warga Muhammadiyah Lewat RumahMU

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
 

Terbaru

MSCI Kerek Peringkat ESG BNI Jadi AA, Tegaskan Komitmen Keberlanjutan

Kuartal III 2026, Penyaluran Kredit Program Perumahan BRI Tembus Rp12,61 Triliun

Bank BPD Bali Mantapkan Peran APEX Bank, Kawal BPR Hadapi Tantangan 2027

Kredit Tumbuh 14,5 Persen, BRI Jaga LDR di Level 87,8 Persen pada Kuartal III

Cegah Phishing, Tokocrypto Minta Konsumen Waspadai 5 Modus Penipuan Digital

Jaga Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah, BI Kerek Suku Bunga Acuan 25 Bps Jadi 6,00 Persen

Hadapi Tantangan Hunian, BTN Ajak 1.500 Inovator Berkompetisi di Housingpreneur Batch 3

Ratusan Miliar Diselamatkan, IASC OJK Gencar Berantas Penipuan Berkedok “Love Scam”

Sistem Keuangan Kokoh, LPS Siap Jalankan Mandat Penjaminan Polis Asuransi pada 2027

STABILITAS CHANNEL

 
 
Next Post
Mario Draghi, ‘Super Mario” Dari ECB”

Mario Draghi, 'Super Mario" Dari ECB"

  • Advertorial
  • Berita Foto
  • BUMN
  • Bursa
  • Ekonomi
  • Eksmud
  • Figur
  • Info Otoritas
  • Internasional
  • Interview
  • Keuangan
  • Kolom
  • Laporan Utama
  • Liputan Khusus
  • Manajemen Resiko
  • Perbankan
  • Portofolio
  • Resensi Buku
  • Riset
  • Sektor Riil
  • Seremonial
  • Syariah
  • Teknologi
  • Travel & Resto
  • UKM
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pesan Majalah
  • Kontak Kami
logo-footer

Copyright © 2021 – Stabilitas

Find and Follow Us

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata

Copyright © 2021 Stabilitas - Governance, Risk Management & Compliance