• Redaksi
  • Iklan
  • Majalah Digital
  • Kontak Kami
Kamis, November 19, 2026
  • Login
Stabilitas
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
Stabilitas
No Result
View All Result
 
Home Finance

Sejakali Infalstion Trageting?

by Sandy Romualdus
6 November 2014 - 00:00
16
VIEWS
Sejakali Infalstion Trageting?
0
SHARES
16
VIEWS

BERITA TERKAIT

MSCI Kerek Peringkat ESG BNI Jadi AA, Tegaskan Komitmen Keberlanjutan

Kuartal III 2026, Penyaluran Kredit Program Perumahan BRI Tembus Rp12,61 Triliun

Bank BPD Bali Mantapkan Peran APEX Bank, Kawal BPR Hadapi Tantangan 2027

Kredit Tumbuh 14,5 Persen, BRI Jaga LDR di Level 87,8 Persen pada Kuartal III

Dalam perekonomian, setiap jasa atau produk selalu memiliki waktu kedaluwarsa, mungkin begitu pula dengan kebijakan yang dimiliki oleh bank sentral. Sejak 1999 setelah keluarnya Undang- Undang Tentang Bank Sentral, negara mengamanatkan Bank Indonesia untuk mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah sebagai tujuan tunggal.
Untuk mencapai mandat itu, BI kemudian menggunakan Inflation Targeting Framework (ITF) sebagai kerangka kebijakan moneter. Kerangka ITF ini dicirikan dengan penetapan target inflasi yang diumumkan kepada publik dan inflasi merupakan tujuan utama kebijakan moneter. Implementasi ITF di Indonesia menekankan pentingnya pengendalian ekspektasi inflasi agar terjangkar ke target inflasi jangka panjang yang rendah dan stabil sekitar 3 persen agar kompetitif dengan negara lain.
Kebijakan penetapan target inflasi sejatinya dipelopori oleh Bank Sentral Selandia Baru, ketika negara itu menerapkannya sekitar 25 tahun lalu. Selepas itu, ITF banyak diikuti oleh otoritas di negara-negara lain di dunia, termasuk Indonesia sejak awal dekade 2000-an.
Akan tetapi, ibarat sebuah produk atau layanan keuangan, kebijakan itu pun tampaknya mulai memasuki masa kedaluwarsanya, ketika sang pionirnya diberitakan mulai akan menarik diri. Penyebabnya adalah perubahan politik yang tengah berhembus di negara ujung Benua Australia itu di saat Partai Buruh, sebagai oposisi utama menginginkan bank sentral untuk menargetkan defisit transaksi berjalan selain inflasi sebagai tujuan kebikajan moneter. Malahan, partai oposisi juga meminta bank sentral menggunakan iuran pensiun sebagai alat kebijakan baru.
Negeri Kiwi itu memang tengah mengalami kondisi tingkat suku bunga yang tinggi dan mata uangnya tengah terdepresiasi. “Mata uang kami dinilai terlalu tinggi dan kami punya tingkat suku bunga yang secara struktural lebih tinggi dari seluruh dunia,” kata juru bicara keuangan Partai Buruh David Parker dalam artikel seperti dikutip di Bloomberg. “Sudah waktunya untuk mengingatkan diri kita bahwa pengendalian inflasi bertujuan untuk mendukung ekonomi yang lebih kuat dan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi, dan bukan berakhir di situ (pengendalian inflasi).”
The Reserve Bank of New Zealand adalah bank sentral pertama di antara negara-negara maju yang telah menaikkan suku bunga acuan tahun ini. Kebijakan itu kemudian membuat dollar Kiwi over-valued dan menekan sektor usaha di negara itu kalah dalam persaingan bisnis.
Oleh karena itu, dalam janji kampanyenya, Partai Buruh berjanji untuk menurunkan suku bunga dan melemahkan nilai tukar dengan cara memperluas tujuan kebijakan dari RBNZ yang sebelumnya sudah tertulis dalam Undang-Undang mengenai Bank Sentral pada 1989.
Selandia Baru juga telah mengalami defisit current account selama 40 tahun yang selalu ditutup dengan dengan pinjaman luar negeri karena tabungan domestik terlalu rendah.
Untuk membantu memperbaiki ketidakseimbangan tabungan (saving gap), Partai Buruh akan mewajibkan tabungan rencana pensiun dan secara bertahap meningkatkan tingkat kontribusinya menjadi 4,5 persen dari pendapatan dari sebelumnya yang hanya 3 persen.
Bahkan RBNZ kemungkinan menggunakan pendekatan baru dalam mengelola perekonomian dengan memperkenalkan alat baru yang disebut Tingkat Tabungan Variabel (Variable Savings Rate), yang dapat digunakan sebagai pengganti suku bunga untuk membatasi atau merangsang pengeluaran rumah tangga.
“Saya belum pernah mendengar atau membaca tentang hal seperti itu digunakan di tempat lain,” kata Profesor Allan Meltzer, penulis sejarah Federal Reserve AS. “Itu bagi saya, yang paling buruk dari fine tuning,” kata dia seperti dikutip dari Bloomberg.
Apa yang dihadapi Selandia Baru sejatinya juga terjadi di Indonesia. Selama dua tahun terakhir, kebijakan suku bunga rendah telah ditinggalkan otoritas pasca pergantian pimpinan dari Darmin Nasution, mantan birokrat, ke Agus DW Martowardojo, mantan bankir.
Selama empat tahun masa jabatannya di Thamrin, Darmin berupaya mengarahkan BI Rate ke level terendah. Saat dia pensiun dari BI, bunga acuan dibawanya ke level terendahnya sepanjang masa di angka 5,75 persen, dari level saat dia masuk di angka 6,50 persen.
Sementara Agus, sesaat setelah dipilih jadi Gubernur BI dan memimpin rapat dewan gubernur pada Juni tahun lalu, mantan menkeu itu langsung menaikkan BI Rate dari level rendah yang sudah dipertahankan Darmin. Sepanjang kepemimpinannya, mantan Dirut Bank Mandiri sudah mendongkrak BI Rate hingga 150 basis poin. Hal itu dilakukan ketika perekonomian tengah diancam oleh inflasi yang dinilai makin sulit dikendalikan oleh kebijakan inflation targeting.
Selain itu, Indonesia juga mengalami defisit neraca transaksi berjalan mulai tahun lalu. Di akhir tahun 2013 angka defisit menyentuh 1,98 persen dari Produk Domestik Bruto, padahal beberapa bulan sebelumnya defisit masih sebesar 4,4 persen.
Sementara nilai tukar juga terus melemah mendekati level 12.000 per dollar AS, dan tak mau beranjak dari level itu sejak awal tahun ini, memukul industri manufaktur yang banyak mengimpor bahan baku.
Lalu apakah itu berarti kemangkusan kebijakan penetapan target inflasi yang diterapkan BI sudah mulai pudar? Menurut mantan Deputi Gubernur BI Bidang Moneter dan Ekonomi Global, Hartadi Agus Sarwono, kebijakan ITF yang dicetuskan dan dipraktikkan pertama kali oleh RBNZ memang tengah memasuki tahap penting dalam penerapannya di Selandia Baru setelah dianggap tidak berhasil mendorong perekonomian. Kebijakan suku bunga tidak direspons secara cepat dan memadai oleh pelaku ekonomi yang akhirnya membuat kemangkusannya dalam mengarahkan inflasi menjadi rendah. “RBNZ mulai mengindikasikan bahwa mereka mulai akan fleksibel dalam penerapan kebijakan ITF, hal itu sudah diungkapkan oleh pejabatnya,” kata Hartadi.
Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Penelitian dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia disimpulkan bahwa keterlambatan respons suku bunga akan menyebabkan lintasan inflasi yang lebih tinggi dan bahkan bisa melebihi target inflasi. Konsekuensinya adalah untuk membawa inflasi ke depan agar kembali terjangkar ke target inflasi diperlukan kenaikan suku bunga yang lebih tinggi. Hal ini pada gilirannya akan berdampak terhadap melambatnya pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini akan menimbulkan trade off inflasi dan output yang lebih tinggi sehingga akan membawa dampak terhadap target inflasi.
Dalam penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Moneter BI Januari 2011 itu, dikatakan bahwa respons yang lambat itu pada akhirnya akan menyebabkan pencapaian target inflasi yang lebih lama dengan lintasan suku bunga yang lebih tinggi serta biaya disinflasi yang lebih tinggi.
Menurut riset itu, dilihat dari sisi strategi pencapaian target inflasi yang rendah dan stabil di Indonesia, menunjukkan bahwa dalam kondisi kebijakan moneter yang belum sepenuhnya kredibel (imperfect credibility) maka bank sentral cenderung melakukan proses disinflasi secara gradual.
Jika kebijakan moneter belum sepenuhnya kredibel maka upaya bank sentral untuk segera mencapai inflasi yang rendah dalam waktu yang singkat akan berimplikasi pada peningkatan suku bunga yang sangat tinggi (too tight) sehingga akan menciptakan fluktuasi output dan nilai tukar yang sangat besar.

IT F yang Fleksibel

BI memang sudah menyadari bahwa kebijakan moneter melalui suku bunga memang menghadapi risiko respons yang tidak sesuai dengan rencana. Ditambah lagi dengan kondisi ketatnya likuiditas global yang terus berlangsung pasca rencana bank sentral AS yang ingin mengurangi suntikan dana dalam program quantitative easing (QE) membuat semua otoritas negara-negara dunia selalu waspada. Beberapa negara, termasuk Selandia Baru dan Indonesia terkena dampaknya hingga kini.
“Masalah Likuiditas global telah menjadi isu yang penting sehingga negara-negara yang menggunakan kebijakan ITF tidak lagi bisa melihat bahwa inflasi menjadi satu-satunya main anchor,” ujar Hartadi, yang kini Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. “Ujungnya memang inflasi tapi bank sentral tidak bisa lagi melihat hanya inflasi saja.”
BI, ketika Hartadi masih menjadi deputi gubernur, sudah melihat bahwa memang kebijakan ITF tidak hanya berujung pada inflasi saja, tetapi harus juga berimbas pada pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, BI sudah ‘memodifikasi’ ITF menjadi lebih fleksibel.
Dalam menerapkan kebijakan inflation targeting, negara-negara penganutnya harus juga menerapkan kebijakan nilai tukar mengambang (free-floating exchange rate) dan juga kebijakan devisa bebas (free capital flow) yang kerap disebut impossible triangle. Jika salah satu diubah maka yang lain harus berubah pula.
Nah, karena tugas mengelola inflasi tidak bisa diutak-atik lagi karena sudah diatur dalam Undang-Undang Bank Sentral, maka BI memodifikasi kebijakan nilai tukar dan kebijakan lalu lintas modal.
Bank sentral kerap mengintervensi pasar jika fluktuasi mata uang dianggap terlalu tajam dan perlu diperhalus (smoothing). Istilah resminya, BI memperkuat strategi operasi moneter untuk mensterilkan likuiditas yang dihasilkan dari intervensi nilai tukar dan untuk mencegah dampak yang tidak semestinya dari modal masuk jangka pendek.
BI juga sudah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan investor untuk menahan dana yang ditempatkannya selama enam bulan yang kemudian diubah menjadi tiga bulan. Otoritas juga telah memperpanjang tenor instrumen moneter SBI dengan tujuan menahan dana-dana itu sehingga tidak cepat keluar dari Indonesia.
Di sisi lain BI juga mengumumkan bahwa yang menjadi concern-nya adalah inflasi inti (core inflation) yang nantinya jika bergejolak akan direspons dengan kebijakan suku bunga. Sementara itu untuk mengelola inflasi yang berasal dari kenaikan harga yang ditentukan pemerintah atau yang berasal dari kekurangan suplai karena faktor alam, BI membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang berada di seluruh daerah kabupaten di Indonesia.
Dengan kalimat lain, BI kata Hartadi, sudah menyiapkan satu set kebijakan yang membuat inflation targeting di Indonesia lebih fleksibel yang disebut bauran kebijakan. Kebijakan itu meliputi mempertahankan nilai tukar yang fleksibel dengan intervensi pasar uang yang selektif, meningkatkan strategi operasi moneter, dan melakukan manajemen arus modal.

 
 
 
 
 
Previous Post

Korsel dan Sekuritas Asing

Next Post

Aturan Baru yang Terintegrasi

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA

Related Posts

BNI Cetak Laba Rp10,1 Triliun di Semester I 2025, Digitalisasi dan UMKM Jadi Motor Pertumbuhan

MSCI Kerek Peringkat ESG BNI Jadi AA, Tegaskan Komitmen Keberlanjutan

by Stella Gracia
19 November 2026 - 11:53

MSCI menaikkan peringkat ESG BNI dari A menjadi AA berkat keunggulan inklusi keuangan, pengelolaan SDM, dan keamanan siber. Stabilitas.id -...

Cegah Phishing, Tokocrypto Minta Konsumen Waspadai 5 Modus Penipuan Digital

Kuartal III 2026, Penyaluran Kredit Program Perumahan BRI Tembus Rp12,61 Triliun

by Sandy Romualdus
18 November 2026 - 17:24

BRI merealisasikan penyaluran Kredit Program Perumahan Rp12,61 triliun dan bansos Rp17,15 triliun sebagai bentuk dukungan nyata pada program Asta Cita....

Bank BPD Bali Mantapkan Peran APEX Bank, Kawal BPR Hadapi Tantangan 2027

Bank BPD Bali Mantapkan Peran APEX Bank, Kawal BPR Hadapi Tantangan 2027

by Sandy Romualdus
18 November 2026 - 17:21

Bank BPD Bali dan Perbarindo memperkuat ketahanan industri BPR melalui peran APEX Bank untuk menghadapi dinamika ekonomi yang kompleks pada...

Cegah Phishing, Tokocrypto Minta Konsumen Waspadai 5 Modus Penipuan Digital

Kredit Tumbuh 14,5 Persen, BRI Jaga LDR di Level 87,8 Persen pada Kuartal III

by Stella Gracia
18 November 2026 - 17:10

BRI catatkan perolehan laba bersih Rp48,2 triliun dan menjaga rasio LDR pada level 87,8 persen guna mendukung ekspansi kredit pada...

Cegah Phishing, Tokocrypto Minta Konsumen Waspadai 5 Modus Penipuan Digital

Cegah Phishing, Tokocrypto Minta Konsumen Waspadai 5 Modus Penipuan Digital

by Stella Gracia
18 November 2026 - 17:06

Tokocrypto mengedukasi konsumen terkait lima modus penipuan digital termasuk phishing seiring tingginya laporan kejahatan transaksi keuangan di Indonesia. Stabilitas.id -...

Hadapi Tantangan Hunian, BTN Ajak 1.500 Inovator Berkompetisi di Housingpreneur Batch 3

Hadapi Tantangan Hunian, BTN Ajak 1.500 Inovator Berkompetisi di Housingpreneur Batch 3

by Sandy Romualdus
18 November 2026 - 15:44

BTN buka pendaftaran Housingpreneur Batch 3 hingga 30 November 2026 guna mencari inovasi ekosistem perumahan dari berbagai kalangan. Stabilitas.id -...

E-MAGAZINE

TERPOPULER

  • OJK dan Bappebti Perkuat Sinergi dalam Pengawasan Derivatif Keuangan Berbasis Efek

    OJK dan Bappebti Perkuat Sinergi dalam Pengawasan Derivatif Keuangan Berbasis Efek

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Transaksi Repo Tembus Rp17,5 Triliun per Hari, BI Luncurkan Tri-Party Agent Repo

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • LinkUMKM Tembus 14 Juta User, BRI Dorong Kerajinan Ramah Lingkungan Go International

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Menyiapkan Talenta Hijau

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Keras Dan Menghantam

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kuswiyoto Tutup Usia, Industri Keuangan Kehilangan Sosok Arsitek Holding Ultra Mikro

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Bank BSN Perluas Akses Kepemilikan Rumah bagi Warga Muhammadiyah Lewat RumahMU

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
 

Terbaru

MSCI Kerek Peringkat ESG BNI Jadi AA, Tegaskan Komitmen Keberlanjutan

Kuartal III 2026, Penyaluran Kredit Program Perumahan BRI Tembus Rp12,61 Triliun

Bank BPD Bali Mantapkan Peran APEX Bank, Kawal BPR Hadapi Tantangan 2027

Kredit Tumbuh 14,5 Persen, BRI Jaga LDR di Level 87,8 Persen pada Kuartal III

Cegah Phishing, Tokocrypto Minta Konsumen Waspadai 5 Modus Penipuan Digital

Jaga Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah, BI Kerek Suku Bunga Acuan 25 Bps Jadi 6,00 Persen

Hadapi Tantangan Hunian, BTN Ajak 1.500 Inovator Berkompetisi di Housingpreneur Batch 3

Ratusan Miliar Diselamatkan, IASC OJK Gencar Berantas Penipuan Berkedok “Love Scam”

Sistem Keuangan Kokoh, LPS Siap Jalankan Mandat Penjaminan Polis Asuransi pada 2027

STABILITAS CHANNEL

 
 
Next Post
Mario Draghi, ‘Super Mario” Dari ECB”

Mario Draghi, 'Super Mario" Dari ECB"

  • Advertorial
  • Berita Foto
  • BUMN
  • Bursa
  • Ekonomi
  • Eksmud
  • Figur
  • Info Otoritas
  • Internasional
  • Interview
  • Keuangan
  • Kolom
  • Laporan Utama
  • Liputan Khusus
  • Manajemen Resiko
  • Perbankan
  • Portofolio
  • Resensi Buku
  • Riset
  • Sektor Riil
  • Seremonial
  • Syariah
  • Teknologi
  • Travel & Resto
  • UKM
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pesan Majalah
  • Kontak Kami
logo-footer

Copyright © 2021 – Stabilitas

Find and Follow Us

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata

Copyright © 2021 Stabilitas - Governance, Risk Management & Compliance