Jakarta – Bank Indonesia akhirnya mengesahkan aturan loan to value (LTV) atau pembiayaan kepemilikan untuk properti yang termuat dalan Surat Edaran Bank Indonesia No.15/40/DKMP tanggal 24 September 2013. Aturan ini mulai berlaku 30 September 2013.
"Seluruh perjanjian kredit yang ditandatangani oleh bank dan debitur sejak tanggal berlakunya surat edaran ini. Meskipun, diajukan sebelum 30 September," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Difi A. Johansyah di Jakarta, Rabu (25/9).
Difi mengungkapkan, aturan ini berlaku baik untuk bank umum konvensional, bank umum syariah (BUS), dan unit usaha syariah (UUS). Sedangkan dari sisi debitur, berlaku untuk perorangan dan non perorangan semisal perusahaan, lembaga, dan badan hukum lainnya.
BERITA TERKAIT
Direktur Departemen Komunikasi BI Peter Jacobs mengatakan, aturan ini diberlakukan untuk menekan pertumbuhan sektor properti yang dinilai tidak sehat. Sebab, pertumbuhannya sudah melebihi agregat pertumbuhan kredit perbankan yang ada di kisaran 20%-25%.
"Seteleh dikeluarkan aturan ltv pertengahan tahun lalu kita harap (sektor properti) akan melambat tapi ternyata tidak. Pertumbuhannya merupakan angka yang luar biasa pada kondisi perekonomian saat ini. Lebih besar dari agregat pertumbuhan kredit," ucapnya.
Sebagai gambaran, pertumbuhan KPR dengan tipe di atas 70 meter persegi dan kredit untuk flat/apartemen dengan tipe yang sama pada Agustus 2013 masih tinggi. Masing-masing mencapai 26,8% dan 61,1%.
Tingginya pertumbuhan KPR disertai dengan kenaikan indeks harga properti residensial di pasar primer sebesar 12,1% pada triwulan II 2013 dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun kenaikan tertinggi terjadi pada harga rumah kecil dengan luas kurang dari 36 meter persegi yakni 16,7% pada periode yang sama. Ini berarti, aksen masyarakat kelompok ekonomi menengah ke bawah untuk mendapat rumah semakin terbatas dengan ikut terkereknya harga rumah murah.
"Kenaikan harga yang cukup tinggi dikhawatirkan juga dapat memicu instabilitas keuangan apabila terjadi gagal bayar oleh masyarakat yang memanfaatkan jasa lembaga keuangan," tutur Peter.
Oleh karenanya, melalui aturan ini BI berharap aspek manajemen resiko bank bisa terjaga, konsumen bisa terproteksi, dan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah tetap terjaga.
Aturan baru
Peter mengatakan, nantinya debitur yang hendak mengajukan kredit perumahan akan dipertimbangkan berdasarkan urutan pemberian fasilitas kredit dan luas bangunan. Untuk fasilitas kredit misalnya bersifat regresif, dimana fasilitas pertama LTV-nya 70%, fasilitas kedua 60%, dan fasiltas ketiga 50%.
Praktik indent rumah juga tidak dilarang hanya harus sesuai engan ketentuan yakni bank hanya boleh memberikan kredit untuk fasilitan pembiayaan pertama. Asumsinya, orang yng mengajukan fasilitas pembiayaan pertama akan menggunakannya untuk membeli rumah ang notabene sebagai kebutuhan primer. "Kita arahkan kredit berbasis indent secara lebih selektif,"
Ketentuan LTV yang baru juga mengatur perlakuan terhadap debitur suami istri. Itu akan dihitung satu debitur kecuali keduanya melakukan perjanjian pisah harta. Bank juga harus memenfaatkan sistem informasi debitur untk melihat profil resiko lebih dalam dan apakah si debitur sudah pernah mengajukan fasilitas kredit sebelumnya.
"Ini dilakukan dati sisi debitur dan bank. Kita berharap debitur lebih proaktif untuk jujur mengenai fasilitas kredit yang sudah diajukan dan bank melakukan kroscek," katanya.
Adapun untuk menjamin pengembang tetap melaksanakan perjanjian sesuai ketentuan, bank diharuskan membuat corporate guarantee. Ketika pengembang gagal menjalankan kewajibannya bank harus menurunkan kredit kolektibilitas pengembang tersebut.
"Ini berdampak pada seluruh kredit di bank lain karena mereka juga refer ke situ. Ini sebagai punishment dan untuk melindungi konsumen. Jadi pengembang dipaksa memeunhi ketentuan kalau mau sumber pembiayaan dari bank," ujar Peter.

















