JAKARTA, Stabilitas.id — Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama 14 pemerintah daerah menandatangani perjanjian pinjam pakai lahan untuk pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Latif menyatakan penyediaan lahan yang difasilitasi pemerintah daerah menjadi salah satu terobosan dalam menyelesaikan target pembangunan infrastruktur di daerah 3T.
“Target kita ke depan membangun (BTS di) 7.904 lokasi yang difasilitasi lahan oleh para pemerintah daerah hingga kepala desa. Karena kami menggunakan skema yang berbeda dengan skema yang dilakukan oleh operator telekomunikasi,” ujarnya dalam Penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai Lahan Pembangunan BTS USO BAKTI, di Hotel Shangri-La, Jakarta.
Menurut Dirut Anang Latif, dalam membangun infrastruktur telekomunikasi, operator seluler biasanya menggunakan SITAC atau Site Acquisition. Namun demikian, Pemerintah membentuk skema kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan terobosan.
“Lahannya tetap milik lahan pemerintah daerah tetapi ada aset pemerintah pusat yang akan beroperasi di sana. Mungkin lebih dari 10 tahun. Jadi 2021 kita selesaikan 4.200 targetnya, di tahun 2022 sisanya 3.704. Seluruhnya skema pinjam pakai lahan kerja sama pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,” jelasnya.
Dalam skema kerja sama itu, pemerintah daerah menyiapkan lahan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sedangkan pemerintah pusat diberi fasilitas pembebasan IMB untuk membangun infrastruktur telekomunikasi.
“Lokasinya (posisi menara BTS) berada di tengah desa agar bisa menjaga (jangkauan) populasi, bukan di luar desa atau bahkan di gunung. Karena prinsip kami saat ini menggunakan Satu Desa Satu Tower BTS yang bisa menjangkau di tengah kampung atau desa tersebut,” tandasnya.
Menurut Dirut BAKTI Kominfo, skema pinjam pakai lahan telah berhasil membangun 1.682 BTS pada periode empat tahun sebelumnya. Menurutnya, skema itu sangat cepat diterapkan untuk mengejar target pembangunan.
“Bisa dibayangkan kalau skema akuisi lahan biasanya prosesnya bisa berlarut-larut, bahkan banyak hal terkait kepemilikan lahan yang belum jelas. Dengan ikut serta dan peran Pemda untuk menyiapkan lahan ini, terbukti hingga kini tidak ada permasalahan yang cukup berarti,” jelasnya.
BAKTI Kementerian Kominfo menargetkan pada akhir tahun 2021 sebanyak 4.200 BTS selesai dibangun. Menurut Dirut Anang Latif, hingga kini perkembangan pembangunan BTS telah mencapai sekitar 60% sampai 70%.
“Karena ini daerah 3T, daerah yang tidak diminati oleh operator, ini pekerjaaan rumahnya luar biasa sekali. Jadi kami kejar, bagaimana menyelesaikan hingga bisa setidaknya selesai di akhir tahun ini,” tandasnya.
Dirut BAKTI Kementerian Kominfo menyatakan tantangan membangun infrastruktur telekomunikasi khususnya BTS 4G hampir sama seperti mengerjakan soal ujian. Menurutnya, dalam ujian siswa biasa menjawab pertanyaan esai yang paling susah paling akhir. Bahkan, bisa jadi saat waktu selesai ternyata tidak cukup untuk mengerjakan soal esai. Namun, BAKTI Kementerian Kominfo berupaya menyelesaikan pembangunan BTS 4G tepat waktu.
“Sama kejadiannya seperti ini, bahwa pekerjaan rumah ini pertama lokasinya memang terpencil. Kedua, tidak ada akses infrastruktur dasar. Jalannya belum ada bahkan listriknya belum ada. Ini sebuah tantangan yang susah. Tapi kami tidak menyerah di sini, kami tetap mengupayakan dan ini tentu akan berhasil kalau ini difasilitasi oleh Pemda sebagai pemilik lokasi,” paparnya.
Dirut Anang Latif berharap pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia dapat berjalan sesuai target perencanaan. Menurutnya, sesuai arahan Presiden Joko Widodo berkaitan dengan agenda transformasi digital harus diawali dengan penyelesaian infrastruktur.
“Tanpa infrastruktur selesai mustahil kita bisa meningkatkan ekonomi digital, mustahil juga kita bisa menyelenggarakan yang namanya sekolah digital, kesehatan digital, dan lain-lain. Target kita harus 100% selesai,” tandasnya.
Pandemi Covid-19 juga menjadi kendala tersendiri selama proses pembangunan. Namun demikian, BAKTI Kementerian Kominfo terus memastikan upaya pembangunan hingga akhir tahun 2022 sesuai target.
“Memang ada kendala di tahun yang terasa yaitu Covid-19 gelombang kedua. Sebagian tim kami terpapar karena tentunya ada terhenti, semua perekonomian dan transportasi juga terhenti. Tapi, sekarang sudah membaik dengan adanya kebijakan PPKM sehingga kita bisa bergerak lebih cepat lagi,” jelas Dirut BAKTI Kementerian Kominfo.
Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, Kementerian Kominfo menggunakan skema pinjam pakai lahan yang dinilai belum banyak dilakukan di kementerian dan lembaga lain. Menurt Dirut Anang Latif, skema umum yang digunakan menggunakan project lahan yang dibeli.
“Tapi ini (skema pinjam pakai lahan) bersama-sama karena tentu yang merasakan manfaat desa atau wilayah kabupaten tersebut. Jadi dari 9.113 blankspot di daerah 3T itu target kami selesai semuanya di tahun 2022 akhir, termasuk 3.345 yang non 3T ditargetkan juga selesai di akhir tahun 2022,” tandasnya.
.jpg)
