Jakarta – Bank Indonesia menilai hingga saat ini akses masyarakat terhadap pinjaman pembiayaan masih terbatas. Diperkirakan yang termasuk dalam kelompok financial excluded ini sebesar 40 % dari jumlah penduduk Indonesia.
Menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia Muliaman D Haddad setidaknya terdapat beberapa hambatas terbatasnya akses masyarakat terhadap kredit. Di antaranya soal administrasi yang harus dipenuhi seperti kelengkapan dokumen yang dibutuhkan ketika mengajukan pinjaman.
“Hambatan lain ketiadaan agunan, karena itu yang selalu diminta,” kata Muliaman saat Seminar Finansial Inclusion: “Peran Perbankan untuk Memperluas Akses Masyarakat Terhadap Jasa Keuangan” yang digelar Ikatan Bankir Indonesia (IBI), di Jakarta, Rabu, (23/5).
BERITA TERKAIT
Menurut Muliaman BI akan terus mendorong prgram financial inclusion bisa terwujud. Sebab makin banyak masyarakat yang mendapatkan akses pembiayaan akan meningkatkan kesejahteraan mereka. BI sebagai bank sentral telah menggelar program nasional baik dalam jangka pendek sampai jangka panjang.
“Di masing-masing pilar ada. Ada untuk pekerja, ibu rumah tangga, dan anak sekolah. Selain itu dari sisi aturan juga direview dengan melakukan focus group discussion. Selain itu branchless banking juga sudah dilakukan, jadi ini menjadi satu paket,” kata Muliaman.
Survey yang dilakukan World Bank, baru sekitar 17% dari penduduk Indonesia yang memeroleh pinjaman dari bank, atau sekitar 20% yang menggunakan akses dari lembaga pembiayaan formal. 40% penduduk menggunakan jasa keuangan informal.

















