Ambon – Bank Indonesia bersama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi kebijakan dalam mendorong pengembangan ekonomi berbasis maritim. Koordinasi ini memadukan visi kemaritiman yang terurai dalam langkah-langkah konkrit kebijakan yang saling mendukung (sinergi) sehingga diharapkan akan mempercepat kebangkitan ekonomi maritim Indonesia.
“Koordinasi ini penting dalam memperkuat ketahanan dan meningkatkan kapasitas perekonomian nasional untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berkesinambungan,” ungkap Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo di Natsepa Resort, Ambon, Maluku, Senin (25/5).
Hadir dalam rapat koordinasi tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman D. Indroyono Soesilo, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Sudirman Saad, Gubernur Provinsi Maluku Said Assagaff, Wakil Gubernur Maluku Utara Muhammad Natsir Thaib, Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen, dan Sekretaris Daerah Papua Barat Nataniel D. Mandacan.
Rapat koordinasi ini juga menindaklanjuti salah satu butir kesepakatan rapat koordinasi serupa yang dilaksanakan pada 11 Agustus 2014 di Manado, khususnya mengenai pentingnya upaya percepatan pembangunan ekonomi melalui pembangunan berwawasan maritim.
Agus menjelaskan, pengembangan ekonomi berbasis maritim merupakan langkah tepat dalam menghadapi tantangan perekonomian yang semakin berat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan kecenderungan yang melambat dalam beberapa tahun terakhir dan tercatat 4,7% pada triwulan I 2015.
“Perlambatan ini dipengaruhi oleh dinamika eksternal terkait pemulihan ekonomi global yang berlangsung dengan kecepatan yang tidak sesuai dengan harapan dan tidak merata serta harga komoditas yang terus menurun,” ungkap Agus.
Di sisi domestik, lanjut dia, perekonomian juga menghadapi sejumlah permasalahan struktural di sektor riil. Sehingga, menghadapi kondisi tersebut, upaya untuk mengembangkan ekonomi berbasis maritim merupakan suatu terobosan yang tepat untuk memperkuat struktur ekonomi sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan yang lebih inklusif.
“Namun, diperlukan sinergi kebijakan untuk mempercepat pengembangan ekonomi berbasis maritim sehingga perekonomian dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan inklusif,” kata dia.
Bank Indonesia mencatat, Indonesia memiliki potensi maritim yang sangat besar untuk dijadikan pendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif. Estimasi nilai ekonomi keseluruhan sektor maritim diperkirakan dapat lebih besar dari PDB Indonesia saat ini. Potensi itu tercermin pada luas laut yang mencapai 5,9 juta km2, panjang pantai 95.181 km, jumlah pulau 17.504 pulau dengan keunggulan geo-fisik, geo-ekonomi, geo-politik, dan geo-kultural.
Namun, jelas Agus, pemanfaatan potensi tersebut masih relatif terbatas ditunjukkan oleh ekspor ikan dan hasil laut yang masih rendah dan industri berbasis maritim yang belum optimal. Selain itu, laut sering dipandang sebagai pemisah dan belum menjadi sumber pendapatan yang optimal bagi masyarakat.
Sementara itu, kata Agus, pengembangan ekonomi berbasis maritim tidak hanya akan berdampak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Peningkatan konektivitas, misalnya, selain mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa yang positif bagi pertumbuhan ekonomi juga akan mendukung terjaganya stabilitas harga.
“Ini akan mengurangi ketimpangan ekonomi antardaerah dengan manfaat utama diperoleh Kawasan Timur Indonesia,” tukas dia.
Pengembangan ekonomi berbasis maritim memerlukan strategi yang komprehensif dan terfokus. Strategi tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan daya saing, memperkuat daya dukung (enabler) dan meningkatkan kesejahteraan. Sementara itu, fokus pembanguan maritim diarahkan pada 4 hal, yaitu penguatan kedaulatan maritim, pengelolaan sumberdaya alam secara mandiri dan berkelanjutan, pengembangan infrastruktur secara mandiri dan terpadu, serta Pengembangan SDM, Iptek dan budaya maritim.
Adapun beberapa komitmen yang disepakati, antara lain, adalah : Pertama, memperkuat roadmap pengembangan maritim yang terintegrasi sejalan dengan lima keunggulan komparatif pembangunan kemaritiman di Indonesia (marine biodiversity, posisi geotektonik, wawasan nusantara dan kewilayahan, arus lintas indonesia, dan jalur pelayaran internasional (international sea lanes), serta memperkuat langkah-langkah monitoring dan koordinasi pengembangan ekonomi berbasis maritim.
Kedua, memperkuat upaya untuk mendorong pembiayaan, bank dan nonbank, ke sektor maritim, antara lain: melakukan pembinaan klaster UMKM berbasis maritim dan mengembangkan berbagai model pembiayaan usaha, termasuk mengkaji pola hubungan usaha besar-UMKM yang saling menguntungkan; mendorong pendalaman pasar keuangan guna memperkuat peran pembiayaan nonbank.
Ketiga, mempercepat optimalisasi kebijakan-kebijakan dalam jangka pendek dengan kondisi yang ada, antara lain : memitigasi dampak jangka pendek dari kebijakan-kebijakan di bidang perikanan; menyediaan kapal untuk memperkuat kelancaran pasokan di wilayah KTI, khususnya menjelang lebaran.
Keempat, meningkatkan produktivitas ekonomi kelautan dan perikanan, antara lain, melalui pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, perbaikan iklim usaha yang kondusif dan inovasi iptek.
Kelima, mempercepat pembangunan infrastruktur poros maritim serta mengembangkan industri perkapalan dan pelayaran nasional. Pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim akan menjadi prioritas diantaranya dengan membangun tol laut, pelabuhan laut dalam (deep seaport), dan logistik serta menjamin ketersediaan listrik di daerah-daerah perbatasan.
Keenam, memperkuat peran serta pemerintah daerah secara sinergis dalam mendukung implementasi berbagai kebijakan pengembangan ekonomi berbasis maritim.
