BITCOIN BERGELIMANG RISIKO OPERASIONAL

Nama bitcoin kini sedang ramai diperbincangkan. Mata uang digital itu dapat dipakai untuk membeli barang, jasa, yang dijual melalui internet, namun tidak bisa diuangkan. Tren bitcoin mulai merebak ke penjuru dunia pada awal tahun 2011 dengan harga 1 dollar AS perkoin.
Menurut wikipedia, bitcoin adalah sebuah uang elektronik yang dibuat pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto. Nama tersebut banyak dikaitkan dengan perangkat lunak open source yang dirancangnya. Tidak seperti mata uang pada umumnya, bitcoin tidak tergantung dengan penerbit utama. Bitcoin menggunakan D-base yang didistribusikan dan menyebar ke node-node dari sebuah jaringan peer to peer (P2P) dan menggunakan sistem kriptografi.
Di mata orang awam, bitcoin seolah memberikan sederet manfaat dan keleluasaan. Sebut saja soal bebas biaya transaksi, bisa menikmati kecepatan transaksi yang tinggi, bebas hambatan, transaksi antar negara dan antar benua hanya dalam hitungan menit, serta bisa di mana saja tanpa harus menuju ke suatu lokasi bank, cukup hanya memainkan komputer di tangan. Bitcoin mampu mengakomodasi kekhawatiran orang yang tidak mau repot-repot menyerahkan berbagai identitas yang lazimnya diminta oleh bank, terutama soal tujuan transaksi atau investasi, sumber dana, dan alamat penerima transaksi (benefiaciary). Transaksi bitcoin dilakukan secara anonim, alias tanpa mengungkapkan identitas pelaku sama sekali.
Karena tidak ada otoritas yang mengendalikan transaksi bitcoin maka tidak mungkin ada pembekuan dana, tidak ada yang bertanya dari mana uang berasal dan apa tujuan transaksi. Transaksi bersifat sangat pribadi, bahkan tidak seorang pun yang bisa menggunakan bitcoin kecuali pemiliknya. Dan tidak seorang pun bisa melakukan pembayaran atas nama pemiliknya. Sepanjang mereka melindungi diri dengan benar atas kepemilikan bitcoin, bisa dianggap kebal terhadap penipuan penggunaan uang.
Akan tetapi berbagai “kelebihan” yang dijanjikan bitcoin di atas, bila kita cermati tidaklah sepadan dengan risiko yang menghadang. Awal tahun ini, dengan tegas Bank Indonesia melarang penggunaan dan peredaran, serta pemanfaatan bitcoin.
Risiko yang Menghadang
Bagi BI, jelas, bahwa penggunaan bitcoin sebagai alat transaksi dilarang. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, dinyatakan bahwa selain harus menggunakan rupiah, semua transaksi di Indonesia harus dengan izin dari BI.
Karena itu larangan peredaran bitcoin bukannya tanpa alasan yang kuat. Setidaknya terdapat sepuluh faktor risiko yang perlu dicermati para pihak yang berkepentingan, yaitu:
Pertama, tidak ada peraturan yang melegalisasi bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Apalagi bitcoin yang belum diakui BI itu ternyata juga tidak mendapat sertifikasi dan verifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
Kedua, legalitas mata uang itu belum diterima kesahihan dan validitasnya oleh BI dan negara-negara lain yang konservatif. Malaysia bahkan tidak mengakui bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, demikian pula dengan Thailand. Bila masyarakat nekat menggunakannya, tentunya harus siap menghadapi risiko hukum yang terkait dengan transaksi yang dilakukannya,
Ketiga, bitcoin belum dapat diterima secara luas oleh merchant sebagai mata uang penukar komoditas atau barang dan jasa. Dengan kata lain tingkat penerimaan bitcoin masih sangat rendah. Hal ini menjadi persoalan yang saling kait mengkait; bila banyak merchant yang belum bisa menerima mata uang ini, maka jumlah penggunanya juga makin menurun, dan kemudian jumlah dan frekuensi transaksinya ikut menurun.
Keempat, devaluasi mata uang. Penurunan basis pengguna dan merchant yang menerima transaksi bitcoin dan kemungkinan pemerintah suatu negara melarang serta menghentikan operasi perangkat lunak bitcoin, bakal menurunkan kepercayaan. Hal itu kemudian akan menurunkan pula jumlah pengguna mata uang digital tersebut, sehingga tidak tertutup kemungkinan terjadi devaluasi bitcoin,
Kelima, sifat anonim yang terkandung dalam Bitcoin, yang bagi sementara penggunanya dianggap sebagai “keuntungan”, oleh otoritas moneter dianggap sebagai kelemahan. Pasalnya sifat anonim bitcoin ini membuka peluang terjadinya tindak kejahatan pencuciang uang (money laundering) dan diabaikannya prinsip mengenal nasabah (know you customers) yang berlaku di lembaga keuangan Indonesia.
Keenam, bitcoin tidak memiliki nilai intrinsik dan tidak dijamin oleh pemerintah atau institusi keuangan manapun. Bitcoin menjadi bernilai karena dipakai oleh banyak orang. Nilai mata uang ini bergantung pada penerimaan di komunitasnya dan pada besarnya angka permintaan, serta jumlah pasokan yang tersedia. Salah satu konsekuensi dari sifat tersebut adalah fluktuasi nilai bitcoin yang ekstrem, dapat meningkat dan menurun secara tajam. Volatilitas memang menjadi momok bagi pengguna bitcoin yang kemudian mendorong otoritas keuangan di sejumlah negara mengambil sikap hati-hati, bahkan banyak yang melarang bitcoin beredar di negaranya,
Ketujuh, bitcoin bisa menjadi ajang spekulasi. Permintaan bitcoin di India dan China ditengarai berasal dari spekulan yang ingin meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dalam waktu singkat,
Kedelapan, bitcoin bisa menjadi tempat persembunyian pelaku kejahatan dan penipuan canggih berkedok uang digital. Mereka mengintai celah kelemahan peraturan dan memanfaatkan keawaman masyarakat umum.
Kesembilan, masih banyak masyarakat yang belum teredukasi mengenai seluk beluk mata uang digital ini, dan bagaimana mitigasi risikonya masih sangat minim,
Kesepuluh, jaminan keamanan bertransaksi menggunakan bitcoin masih dipertanyakan. Konsumen tidak memperoleh perlindungan hukum dari berbagai kemungkinan tindak penipuan dan peretasan sistem keamanannya.
Bila mereka tidak mampu menjaga perangkat smartphone dan komputernya-yang berfungsi sebagai sarana transaksi dan dompet bitcoin dari serangan virus, maka mata uang yang tersimpan juga bisa hilang. Selain itu, bila pengguna tidak memiliki password aman juga berpotensi dibobol oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Tidak jelas siapa pihak yang akan memitigasi risikonya dan siapa yang akan menindak pelakunya. Pantaslah, karena seluruh proses penerbitan, transaksi, dan proses verifikasi bitcoin dilakukan secara kolektif oleh sistem jaringan tanpa pengawas pusat atau lembaga pengawasan operasional sama sekali.
Dengan jumlah investor dan merchant bitcoin di Indonesia yang masih sangat terbatas, itu berarti pengguna dan peminat bitcoin sebenarnya masih rendah. Dengan demikian kebutuhan akan pembahasan dan pengkajian manfaat dan efektivitasnya, belum begitu mendesak dan belum merupakan prioritas bagi regulator. Harapan kita, otoritas moneter Indonesia tidak terpengaruh oleh prinsip yang dianut Singapura, yang nampaknya bersikap lebih terbuka dengan membolehkan transaksi bitcoin, sepanjang kewajiban pembayaran pajak dibayar.
Bagi masyarakat Indonesia, kendati kebutuhan akan bitcoin masih belum signifikan, namun edukasi dengan segala risiko dan upaya mitigasinya sangat diperlukan, agar mereka tidak terjebak. Ini menjadi tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar mampu melindungi konsumen dari kerugian keuangan akibat kegagalan sistem transaksi mata uang virtual tersebut. Selanjutnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kemenkominfo perlu bersiap menghadapi berkembangnya bitcoin di negara kita.
Akhirnya, dengan adanya transaksi keuangan yang menggunakan bitcoin, sedikit banyak akan meramaikan alternatif pelayanan jasa keuangan yang saat ini didominasi oleh perbankan. Kelak bila bitcoin sudah tidak dapat terbendung peredarannya, bank–sebagai penyedia alat pembayaran dan eksekutor transaksi keuangan–hendaknya terus meningkatkan kualitas pelayanannya agar tetap menjadi pilihan utama nasabah dalam melakukan transaksi keuangan yang aman dan nyaman. Semoga,