• Redaksi
  • Iklan
  • Majalah Digital
  • Kontak Kami
Kamis, November 19, 2026
  • Login
Stabilitas
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
Stabilitas
No Result
View All Result
 
Home Advetorial

BPJS Bertarung Dengan Risiko

by Sandy Romualdus
20 Maret 2014 - 00:00
97
VIEWS
Industri Keuangan Menghadapi 2014
0
SHARES
97
VIEWS

BERITA TERKAIT

Kuartal III 2026, Penyaluran Kredit Program Perumahan BRI Tembus Rp12,61 Triliun

Bank BPD Bali Mantapkan Peran APEX Bank, Kawal BPR Hadapi Tantangan 2027

Kredit Tumbuh 14,5 Persen, BRI Jaga LDR di Level 87,8 Persen pada Kuartal III

Cegah Phishing, Tokocrypto Minta Konsumen Waspadai 5 Modus Penipuan Digital

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS merupakan lembaga nirlaba yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia. Kelahirannya mengacu pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.
Pada awal 2014, PT Askes akan menjadi BPJS Kesehatan, kemudian pada 2015 giliran PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Dengan melihat pentingnya posisi kesehatan dan ketenagakerjaan, lembaga ini langsung bertanggung jawab kepada Presiden.
Namun sejak lembaga ini mulai beroperasi efektif di awal tahun 2014, banyak masalah yang mengemuka di lapangan. Ketidaksiapan para pelaksana dan penanggung jawab program di lapangan banyak disorot oleh masyarakat. Belum lagi, terdengan kabar bahwa di awal April 2014 mendatang bakal ada kemungkinan kerawanan ketersediaan obat, sehingga perlu dilakukan langkah antisipasi dengan seksama.
Masa transisi terkadang menjadi masa yang merepotkan pasien dan dokter di lapangan. Tentulah masa transisi memerlukan waktu; namun jangan terlalu lama masyarakat dibiarkan menunggu, sehingga kesan pihak yang berkepentingan terhadap perubahan ini tetap positif, dan tidak menjadi gangguan bagi reputasi pemerintah. Pemerintah merespons keluhan dengan mengeluarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan tanggal 15 Januari 2014. Di dalamnya ditegaskan soal koordinasi yang baik misalnya dengan Direktorat Pelayanan Kefarmasian yang bertanggung jawab dalam proses ketersediaan obat melalui mekanisme Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang (LKPP). Juga adanya upaya pemberlakuan e-catalog, akan sangat membantu memecahkan masalah penyediaan obat yang tepat dan cepat.
Karakteristik Lembaga Publik
Di era reformasi dan demokratisasi seperti sekarang ini, wajar kalau banyak harapan dan tuntutan masyarakat terhadap lembaga sektor publik agar beroperasi dan dikelola dengan baik (good governance). Apalagi kini kesadaran masyarakat terhadap hak-hak dasar mereka juga semakin meningkat, seperti hak mendapatkan standar layanan kesehatan dan ketenagakerjaan yang memadai. BPJS Kesehatan sebagai lembaga sektor publik di bidang kesehatan yang strategis, perlu mencermati beberapa karakteristiknya yang menonjol agar dapat memenuhi harapan para pemangku kepentingan, yaitu: pertama, memiliki standar dan prosedur, serta kebijakan yang baku. Kedua, menjaga dan mempraktekkan tata kelola lembaga yang baik, terutama aspek transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran serta keadilan. Ketiga, menjaga kepercayaan masyarakat dan reputasi lembaganya dengan baik. Keempat, memiliki infrastruktur yang mampu menunjang operasional lembaganya, sehingga fasilitas yang disediakan dapat diberikan dengan standar kualitas yang baik. Dengan demikian, wajar bila kebijakan, aturan dan program-program BPJS selalu mendapat sorotan yang luas dari masyarakat dan DPR yang menetapkan UU pembentukannya.
Risiko BPJS
BPJS menyimpan beberapa risiko seperti risiko keuangan, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko kepatuhan. Risiko keuangan dapat terjadi apabila APBN yang ditetapkan Pemerintah ternyata tidak mencukupi dengan kebutuhan biaya yang dikeluarkan BPJS. Terlebih bila terjadi aging population, yaitu jumlah masyarakat berusia lanjut yang bertambah banyak, lebih banyak daripada jumlah penduduk produktifnya, yang bisa berakibat pada beban pemerintah yang semakin besar. Menteri Keuangan pernah mengingatkan bahwa penetapan dan pengelolaan dana BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan perlu memperhatikan prinsip kehati-hatian.Oleh karena itu, sebagai mitigasinya pemerintah akan membuat katup pengaman jika terjadi krisis keuangan, sehingga tidak mengganggu pelaksanaan program BPJS.
Risiko operasional BPJS dapat timbul karena kerugian yang diakibatkan karena ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia pengelolanya, adanya fraud, kegagalan sistem, atau masalah eksternal yang mempengaruhi operasional lembaga. Risiko ini cukup dominan ketika terdapat kelemahan infrastruktur di lembaga BPJS. Seperti yang dikeluhkan para pengguna layanan kesehatan BPJS yang masih dalam masa integrasi di sana-sini.
Selanjutnya, dengan besarnya anggaran yang dikelola, wajar saja bila ada pihak, yaitu KPK yang kemudian mengkhawatirkan pengelolaan dana BPJS rawan korupsi. Sehingga KPK menganggap perlunya program pencegahan terhadap fraud dan tindak korupsi yang tidak kita inginkan. Bersama dengan OJK, BPK dan Kementerian Kesehatan, KPK mulai menyusun program mitigasi risiko operasional di BPJS.
Risiko hukum dapat terjadi karena timbulnya kerugian lembaga yang diakibatkan adanya kelemahan aspek yuridis. Antara lain, adanya tuntutan hukum dari pihak yang berkepentingan terutama masyarakat pengguna fasilitas kesehatan, rumah sakit yang tidak dibayar sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat, atau karena ketiadaan peraturan, perundang-undangan yang mendukung beroperasinya BPJS. Dengan kesadaran hukum yang semakin meningkat di masyarakat, risiko hukum perlu dimitigasi antara lain dengan menetapkan peraturan dan kebijakan teknis yang tepat, serta pembuatan perjanjian kerja yang cermat dengan para mitra kerjanya.
Adapun risiko reputasi BPJS bisa mencuat ketika BPJS mengalami kerugian akibat publikasi negatif berupa kritik, keluhan, dan tuntutan yang terkait dengan kegiatan dan program kerja lembaga ini, yang dianggap gagal melakukan pelayanan sesuai dengan ketentuan dan harapan. Risiko reputasi bukan hanya karena fakta negatif yang benar-benar terjadi di lapangan, namun kadangkala terjadi hanya karena persepsi negatif.
Pengendalian risiko reputasi dapat dilakukan dengan menyusun program manajemen risiko terpadu yang mempertimbangkan harapan para pemangku kepentingan utamanya. Risiko kepatuhan BPJS adalah kerugian yang disebabkan karena BPJS tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, misalnya dalam hal perpajakan, UU Kesehatan dan Ketenagakerjaan, dan UU lainnya yang terkait.
Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian internal lembaga secara konsisten. Pengawalan terhadap manajemen risiko dan tata kelola yang baik ini penting agar peran BPJS dapat tercapai dengan baik, sesuai dengan harapan dan tuntutan para pihak yang berkepentingan.
Akhirnya, peran BPJS yang sangat strategis ini perlu dilengkapi dengan Indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indicator/KPIs) secara lengkap. Hal ini penting guna melihat sejauh mana BPJS mampu melaksanakan perannya dari waktu ke waktu ditilik dari indikator kesuksesan yang ditetapkan secara lengkap. Selain itu, dengan adanya KPI, BPJS dapat menentukan bobot pencapaian target kuantitatif maupun kualitatif para pekerjanya (terutama bagi SDM kunci), sehingga mudah menyusun program reward dan insentif bagi yang berprestasi melampaui target lembaga BPJS ini. Hal ini sangat wajar dan adil, agar peningkatan pelayanan prima bagi lembaga nirlaba sekalipun, bukan merupakan suatu keniscayaan.
Hal tersebut sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh BPK dalam menentukan KPI nasional. Audit kinerja yang dilakukan BPK selama ini masih bersifat parsial. Sementara evaluasi kinerja yang dilakukan Bappenas dianggap masih belum sempurna. KPI dan audit kinerja yang dimaksud juga perlu mengacu pada standar internasional lembaga audit negara-negara lain di dunia.
Idealnya KPI yang disusun tidak hanya mampu mengukur perkembangan ekonomi dan sosial dalam konteks mencapai tujuan-tujuan nasional dan pertanggungjawaban keuangan suatu program, namun mampu pula untuk menguji seberapa besar efisiensi dan efektivitas program dalam mencapai tujuan yang ditargetkan.
Semoga BPJS sebagai salah satu lembaga sektor publik nasional yang strategis, bisa melaksanakan KPI-nya secara cemerlang. Semoga

 
 
 
 
 
Previous Post

OJK – BRI Operasika Simolek

Next Post

CIMB NIAGA Indonesian Masters Tingkatkan Bantuan Rumah

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA

Related Posts

Bank Kalteng: Membangun Fondasi Masa Depan, Menjadi Bank Kebanggaan

Bank Kalteng: Membangun Fondasi Masa Depan, Menjadi Bank Kebanggaan

by Sandy Romualdus
15 Juni 2025 - 09:57

Bank Kalteng terus mengoptimalkan kekuatan lokal untuk meningkatkan daya saing di tingkat nasional dan bahkan global. Untuk  mewujudkan tujuan menjadi...

PT BANK ACEH SYARIAH : Menjadi Bank Terkemuka dalam Membangun Serambi Mekkah

PT BANK ACEH SYARIAH : Menjadi Bank Terkemuka dalam Membangun Serambi Mekkah

by Sandy Romualdus
28 Agustus 2023 - 13:22

Bank Aceh Syariah terus melakukan perubahan demi membangun ekonomi di Bumi Serambi Mekkah. Setelah berhasil melakukan transformasi digital, manajemen bank...

Gubernur BI Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan

Bank Indonesia Tahan Suku Bunga Acuan di Level 3,50%

by Stella Gracia
25 Mei 2021 - 16:11

JAKARTA, Stabilitas.id -- Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menahan suku bunga acuan BI 7 days reverse repo rate pada level 3,5...

OVO dan Bosowa Taksi Jalin Kerja Sama Pembayaran Digital

OVO dan Bosowa Taksi Jalin Kerja Sama Pembayaran Digital

by Admin Stabilitas
13 Februari 2019 - 00:00

Mengukuhkan diri sebagai platform pembayaran digital terdepan, OVO jalin kemitraan dengan penyedia jasa transportasi terkemuka di Makassar.

Bank Ganesha Raih Rekor Muri

Employee Engagement: Program yang Membahagiakan

by Sandy Romualdus
25 April 2017 - 00:00

Ejob description semata.Para karyawan yang termasuk turn over) menurun secara signifkan.Harvard

Tantangan Perbankan 2017

Tantangan Perbankan 2017

by Sandy Romualdus
24 April 2017 - 00:00

P) perekonomian China mungkin tidak dapat dihindari. Pasalnya, selain pertumbuhan ekonomi yang melam

E-MAGAZINE

TERPOPULER

  • OJK dan Bappebti Perkuat Sinergi dalam Pengawasan Derivatif Keuangan Berbasis Efek

    OJK dan Bappebti Perkuat Sinergi dalam Pengawasan Derivatif Keuangan Berbasis Efek

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Transaksi Repo Tembus Rp17,5 Triliun per Hari, BI Luncurkan Tri-Party Agent Repo

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • LinkUMKM Tembus 14 Juta User, BRI Dorong Kerajinan Ramah Lingkungan Go International

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Menyiapkan Talenta Hijau

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Keras Dan Menghantam

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kuswiyoto Tutup Usia, Industri Keuangan Kehilangan Sosok Arsitek Holding Ultra Mikro

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Bank BSN Perluas Akses Kepemilikan Rumah bagi Warga Muhammadiyah Lewat RumahMU

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
 

Terbaru

Kuartal III 2026, Penyaluran Kredit Program Perumahan BRI Tembus Rp12,61 Triliun

Bank BPD Bali Mantapkan Peran APEX Bank, Kawal BPR Hadapi Tantangan 2027

Kredit Tumbuh 14,5 Persen, BRI Jaga LDR di Level 87,8 Persen pada Kuartal III

Cegah Phishing, Tokocrypto Minta Konsumen Waspadai 5 Modus Penipuan Digital

Jaga Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah, BI Kerek Suku Bunga Acuan 25 Bps Jadi 6,00 Persen

Hadapi Tantangan Hunian, BTN Ajak 1.500 Inovator Berkompetisi di Housingpreneur Batch 3

Ratusan Miliar Diselamatkan, IASC OJK Gencar Berantas Penipuan Berkedok “Love Scam”

Sistem Keuangan Kokoh, LPS Siap Jalankan Mandat Penjaminan Polis Asuransi pada 2027

OJK Buka Pertemuan Regulator Asuransi ASEAN di Bali, Fokus Ketahanan Ekosistem dan Transformasi Digital

STABILITAS CHANNEL

 
 
Next Post
Jalan Terjal ‘BPJS Kesehatan’ di AS

Jalan Terjal 'BPJS Kesehatan' di AS

  • Advertorial
  • Berita Foto
  • BUMN
  • Bursa
  • Ekonomi
  • Eksmud
  • Figur
  • Info Otoritas
  • Internasional
  • Interview
  • Keuangan
  • Kolom
  • Laporan Utama
  • Liputan Khusus
  • Manajemen Resiko
  • Perbankan
  • Portofolio
  • Resensi Buku
  • Riset
  • Sektor Riil
  • Seremonial
  • Syariah
  • Teknologi
  • Travel & Resto
  • UKM
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pesan Majalah
  • Kontak Kami
logo-footer

Copyright © 2021 – Stabilitas

Find and Follow Us

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata

Copyright © 2021 Stabilitas - Governance, Risk Management & Compliance